TEGAKLURIS.CO – Pemerintah Kota Bandar Lampung memastikan pendidikan anak-anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tetap berlanjut. Komitmen itu disampaikan Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, saat menghadiri konferensi pers pengungkapan kasus TPPO di Polda Lampung, Selasa, 12 Mei 2026.

Eva Dwiana menegaskan pemerintah kota siap memfasilitasi pendidikan para korban di sekolah swasta tingkat SMA maupun SMK apabila tidak memungkinkan melanjutkan pendidikan di sekolah negeri.

“Pemerintah Kota Bandar Lampung akan bertanggung jawab menyelesaikan pendidikan mereka di sekolah swasta, baik SMK maupun SMA di Bandar Lampung,” ujarnya.

Menurut Eva, hak pendidikan anak tidak boleh terhenti meski menjadi korban kejahatan perdagangan orang. Pemkot Bandar Lampung juga akan melakukan peninjauan lanjutan guna memastikan kondisi dan penanganan korban berjalan maksimal.

Selain pemulihan korban, Pemkot Bandar Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan aparat kepolisian memperkuat langkah pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Salah satu langkah yang akan dilakukan ialah inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh SMP di Kota Bandar Lampung dengan fokus pengawasan penggunaan telepon genggam di kalangan pelajar.

“Kami akan mengadakan sidak ke seluruh SMP se-Kota Bandar Lampung. Anak-anak sekarang harus sangat berhati-hati dalam menggunakan HP,” kata Eva.

Ia menilai pengawasan orang tua dan sekolah menjadi kunci penting dalam melindungi anak dari kejahatan digital, termasuk modus penipuan lowongan kerja yang berujung pada TPPO.

Pemkot Bandar Lampung juga memastikan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung, Polda Lampung, dan Polresta Bandar Lampung terus dilakukan guna memperkuat penanganan dan pencegahan kasus perdagangan orang di daerah. (*)

TEGAKLURUS.CO – RSUD Dr. H. Abdul Moeloek menerima kunjungan kerja Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung beserta jajaran anggota komisi pada Senin, 11 Mei 2026, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka meninjau langsung pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Lampung.

Kunjungan ini disambut langsung oleh jajaran direksi dan manajemen rumah sakit. Agenda kegiatan meliputi pemaparan capaian layanan, evaluasi fasilitas dan sarana prasarana, diskusi terkait tantangan operasional, hingga peninjauan ke sejumlah unit pelayanan strategis.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan sekaligus bentuk dukungan legislatif terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Lampung.

“RSUD Dr. H. Abdul Moeloek memiliki peran vital sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Lampung. Komisi V ingin memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal, sekaligus mendukung penguatan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas,” ujarnya.

Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek turut menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komisi V DPRD Provinsi Lampung terhadap pengembangan layanan rumah sakit.

“Kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Berbagai masukan dan dukungan yang diberikan akan menjadi penguatan bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lampung,” ungkapnya.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin solid dalam mendukung transformasi layanan kesehatan di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, sejalan dengan komitmen pemerintah daerah menghadirkan pelayanan kesehatan yang profesional, prima, dan berorientasi pada keselamatan pasien. (*)

TEGAKLURUS.CO – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau pelayanan kesehatan di RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo, Jumat, 8 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, Wapres didampingi Rahmat Mirzani Djausal dan disambut Eva Dwiana bersama jajaran pemerintah kota serta manajemen rumah sakit.

Direktur RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo, dr. Teti Herawati mengatakan, kunjungan Wapres difokuskan untuk melihat langsung pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan progres pembangunan masjid kecil di area rumah sakit.

“Kami ingin memperlihatkan pelayanan dari IGD. Selain itu juga meninjau bangunan di samping IGD untuk melihat proses pembangunan masjid kecil,” kata Teti.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres juga berkeliling ke ruang perawatan pasien dan menyapa keluarga pasien. Gibran bahkan memberikan bingkisan kepada anak-anak pasien dan bayi yang baru lahir di rumah sakit tersebut.

“Ada tiga bayi yang tadi diberikan bingkisan,” ujarnya.

Teti mengungkapkan, kunjungan Wakil Presiden membawa angin segar bagi pengembangan rumah sakit. Menurutnya, pemerintah pusat memberi sinyal dukungan untuk membantu peningkatan fasilitas kesehatan agar pelayanan rumah sakit semakin optimal dan mampu menekan angka rujukan pasien keluar daerah.

“Alhamdulillah sambutan dari Pak Wapres sangat baik dan beliau akan membantu proses pembangunan rumah sakit ini sehingga bisa mengurangi rujukan pasien,” katanya.

Salah satu kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi melalui dukungan pemerintah pusat ialah pengadaan alat MRI. Alat tersebut dinilai penting untuk mendukung pemeriksaan gangguan saraf hingga pembuluh darah.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Presiden ke RSUD milik Pemerintah Kota Bandar Lampung tersebut.

“Kehadiran beliau menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pelayanan kesehatan di Kota Bandar Lampung,” ujar Eva.

Ia menegaskan, Pemkot Bandar Lampung terus melakukan pembenahan fasilitas dan pelayanan kesehatan demi memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. (*)

TEGAKLURUS.CO – Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan pada ajang Women’s Inspiration Awards 2026 yang diselenggarakan oleh iNews Media Group di Jakarta, Kamis malam, 30 April 2026.

Ia menerima penghargaan dalam kategori Women in Public Policy, yang diberikan kepada tokoh perempuan dengan kontribusi signifikan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang berdampak luas.

Penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa kebijakan publik di Kota Bandar Lampung dinilai berhasil menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.

Dewan juri menilai berbagai aspek penting, mulai dari efektivitas program, keberpihakan terhadap kepentingan publik, tingkat transparansi, hingga kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan daerah.

Penilaian ini sekaligus mencerminkan tuntutan baru terhadap kepala daerah, yakni tidak hanya mampu menghadirkan inovasi, tetapi juga memastikan keberlanjutan program yang dirasakan langsung oleh warga.

Usai menerima penghargaan di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Eva Dwiana mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat.

Ia menilai, keberhasilan ini sebuah kebijakan tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat itu sendiri.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi kita bersama. Ini bukan hanya pengakuan atas kinerja pribadi, tetapi juga cerminan dari semangat kebersamaan dalam membangun Kota Bandar Lampung yang lebih baik,” ujarnya.

Ia juga menyebut penghargaan tersebut sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk lebih adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Bandar Lampung,” tambahnya.

Di balik capaian tersebut, terdapat isu yang lebih luas terkait penguatan peran perempuan dalam kepemimpinan publik.

Penghargaan ini menegaskan bahwa perempuan tidak hanya hadir sebagai pelengkap dalam struktur pemerintahan, tetapi mampu menjadi aktor utama dalam menentukan arah kebijakan strategis.

Dalam konteks nasional, pengakuan terhadap kepala daerah perempuan dinilai penting untuk mendorong kesetaraan gender sekaligus memperluas ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengatakan ajang ini bukan sekadar seremoni penghargaan. Ia menyebut penghargaan tersebut sebagai simbol pengakuan atas kontribusi nyata perempuan dalam pembangunan nasional.

“Acara ini bukan hanya menjadi ajang penghargaan tetapi juga sebuah perayaan atas kekuatan, kecerdasan, dan ketangguhan perempuan Indonesia,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menilai bahwa keberhasilan perempuan dalam sektor publik harus terus diperkuat melalui kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.

Menurutnya, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan kesetaraan, terutama dalam hal akses terhadap posisi strategis dan pengambilan keputusan.

Penghargaan yang diraih Wali Kota Bandar Lampung ini juga membawa konsekuensi tersendiri. Di satu sisi, capaian tersebut menjadi kebanggaan daerah dan memperkuat citra positif pemerintah kota di tingkat nasional.

Namun di sisi lain, hal ini turut meningkatkan ekspektasi publik terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan. Transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program menjadi tuntutan yang tidak bisa diabaikan.

Dengan demikian, penghargaan ini tidak hanya menjadi simbol prestasi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan kebijakan publik harus terus diuji melalui dampaknya di lapangan.

“Pemerintah Kota Bandar Lampung kini dihadapkan pada tantangan untuk menjaga konsistensi sekaligus meningkatkan kualitas inovasi kebijakan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” kata dia. (*)

TEGAKLURUS.CO – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, membuka wacana penanganan banjir dengan penegasan tegas: persoalan banjir di kota ini tidak bisa lagi ditangani secara parsial dan sepihak. Pemerintah kota, menurutnya, membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen untuk keluar dari siklus banjir yang terus berulang setiap tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum diskusi kelompok terarah (FGD) bertema roadmap penanganan banjir yang digelar di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Selasa, 28 April 2026. Dalam forum itu, Eva Dwiana menekankan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri menghadapi kompleksitas persoalan yang mencakup aspek infrastruktur, lingkungan, hingga perilaku masyarakat.

“Banjir ini bukan hanya masalah pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Penegasan tersebut sekaligus menjadi pengantar arah kebijakan baru yang ingin didorong Pemkot Bandar Lampung: pendekatan kolaboratif berbasis data dan kajian ilmiah. Selama ini, penanganan banjir dinilai masih bersifat reaktif, berfokus pada penanganan dampak, bukan akar persoalan.

Dalam diskusi yang melibatkan akademisi, praktisi tata kota, komunitas lingkungan, serta unsur pemerintah pusat dan daerah itu, terungkap bahwa persoalan banjir tidak berdiri sendiri. Penyempitan sungai, sistem drainase yang belum optimal, alih fungsi lahan, serta lemahnya disiplin tata ruang menjadi faktor yang saling berkaitan.

Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan dukungan terhadap upaya Pemkot membangun sinergi lintas sektor. Dukungan provinsi dinilai penting mengingat dampak banjir di Bandar Lampung juga berpengaruh terhadap aktivitas regional.

FGD tersebut menghasilkan sejumlah poin penting yang akan menjadi dasar penyusunan roadmap penanganan banjir. Di antaranya adalah normalisasi sungai, pembenahan drainase perkotaan, perlindungan kawasan resapan air, hingga penguatan regulasi dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Namun demikian, tantangan utama tidak hanya pada perencanaan, melainkan pada konsistensi implementasi di lapangan. Tanpa pengawasan ketat dan komitmen bersama, berbagai rencana yang telah disusun berpotensi tidak berjalan efektif.

Dengan menempatkan isu banjir sebagai tanggung jawab kolektif, pemerintah kota kini dihadapkan pada ujian berikutnya: memastikan bahwa kolaborasi yang dibangun dalam forum benar-benar diterjemahkan menjadi aksi nyata yang mampu mengurangi risiko banjir bagi warga Bandar Lampung. (*)

TEGAKLURUS.CO – Fenomena banjir yang kerap melanda Kota Bandar Lampung kini tidak lagi sekadar dipandang sebagai bencana alam, melainkan persoalan kompleks yang melibatkan faktor lingkungan, tata ruang, hingga pembagian kewenangan antar pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Yusdiyanto, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila), Senin, 27 April 2026. Ia menilai, diskursus banjir di ibu kota Provinsi Lampung mulai bergeser dari sekadar penanganan teknis menjadi pertanyaan mendasar: apa penyebabnya dan siapa yang paling bertanggung jawab.

Secara geografis, Kota Bandar Lampung memiliki topografi yang beragam, mulai dari wilayah pesisir hingga perbukitan dengan ketinggian 0–700 mdpl. Kota ini juga dilintasi dua sungai besar, yakni Way Kuripan dan Way Kuala, serta puluhan sungai kecil yang rentan mengering saat kemarau dan meluap saat musim hujan.

“Banjir umumnya dipicu oleh kombinasi curah hujan tinggi di wilayah hulu, seperti Pesawaran, serta menurunnya daya serap tanah akibat alih fungsi lahan hingga ke wilayah hilir,” jelas Yusdiyanto.

Kondisi tersebut diperparah oleh pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penumpukan sampah, serta penyempitan bantaran sungai yang beralih fungsi menjadi permukiman. Akibatnya, aliran air yang masuk ke pusat kota tidak mampu tertampung dan meluap ke kawasan permukiman.

Ia menyebut fenomena ini sebagai gangguan siklus hidrologi perkotaan, di mana sungai menjadi sangat dinamis—kering saat kemarau, namun meluap secara tiba-tiba saat hujan ekstrem.

Pembagian Tanggung Jawab

Dalam perspektif hukum, penanganan banjir telah diatur melalui berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap pengelolaan sungai strategis nasional serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir skala besar. Sementara itu, pemerintah provinsi berperan dalam pengendalian banjir lintas kabupaten/kota serta koordinasi regional.

Adapun Pemerintah Kota Bandar Lampung memegang peran utama dalam penanganan banjir perkotaan, termasuk pengelolaan drainase, sungai lokal, serta pengaturan tata ruang di kawasan rawan banjir.

“Secara lex specialis, tanggung jawab operasional utama berada di pemerintah kota, khususnya pada aspek drainase dan pengelolaan ruang,” tegasnya.

Namun demikian, masyarakat juga memiliki kewajiban menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah ke sungai dan menjaga fungsi drainase, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perdata.

Data Dampak Banjir

Sepanjang tahun 2026, banjir telah berdampak pada ribuan warga di Bandar Lampung.

Pada Maret 2026, tercatat sebanyak 1.970 warga terdampak di sejumlah kecamatan, seperti Sukarame, Way Halim, dan Sukabumi, dengan bantuan beras mencapai 19.700 kilogram.

Sementara pada 14 April 2026, jumlah warga terdampak meningkat menjadi 5.886 orang yang tersebar di 11 kecamatan, dengan bantuan beras sebanyak 58.860 kilogram.

Saat ini, pemerintah juga tengah melakukan perbaikan infrastruktur sungai, khususnya di Way Kuripan dan Way Kuala, serta menyalurkan bantuan sosial bagi para korban, termasuk korban meninggal dunia.

Perlu Kolaborasi Terintegrasi

Yusdiyanto menegaskan, persoalan banjir di Bandar Lampung tidak dapat diselesaikan secara parsial. Diperlukan kolaborasi terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota, serta dukungan aktif dari masyarakat.

“Banjir bukan hanya fenomena alam, tetapi hasil interaksi antara kondisi lingkungan dan kebijakan tata ruang. Penanganannya harus berbasis kolaborasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, komitmen bersama menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola kota yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan hidrologi di masa mendatang. (**)

TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali mencatatkan prestasi gemilang di tingkat nasional dengan meraih juara pertama kategori creative financing dalam ajang apresiasi pemerintah daerah tahun 2026 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Sabtu malam, 25 April 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, kepada Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan daerah dalam mengelola pembiayaan pembangunan secara inovatif dan berkelanjutan.

Penilaian dilakukan melalui sejumlah indikator strategis, meliputi efektivitas program, transparansi anggaran, hingga kemampuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hasilnya, Bandar Lampung dinilai unggul berkat konsistensi dalam menghadirkan program pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Terima kasih atas penghargaan ini. Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bekerja dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Wali Kota Eva Dwiana.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Sinergi ini dinilai mampu membangun ekosistem pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kemendagri menegaskan, penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu bagi pemerintah daerah lain untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik.

Dengan capaian ini, Bandar Lampung semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu kota progresif di Indonesia yang mampu menjadi contoh dalam pengelolaan pemerintahan modern, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (***)

TEGAKLURUS.CO – Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengajak memperkuat kolaborasi antar daerah di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) sebagai langkah strategis mendukung pembangunan nasional.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara halalbihalal masyarakat perantau Sumbagsel di Griya Agung, Kota Palembang, Sabtu, 25 April 2026.

Menurut Eva Dwiana, momentum halalbihalal tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang menyatukan visi dan memperkuat sinergi antar kepala daerah di kawasan Sumbagsel. Ia menilai, kedekatan emosional yang terbangun dalam forum tersebut harus diikuti dengan langkah konkret dalam kerja sama lintas wilayah.

“Pertemuan ini bukan hanya mempererat hubungan kekeluargaan, tetapi juga menjadi awal dari kolaborasi yang lebih erat antar daerah di Sumbagsel. Kita ingin kebersamaan ini memberi dampak nyata bagi pembangunan,” ujarnya.

Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai kegiatan yang dihadiri para pemimpin daerah dan tokoh nasional asal Sumbagsel. Lima gubernur turut hadir, di antaranya Herman Deru, bersama gubernur dari Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung, serta para bupati dan wali kota se-Sumbagsel.

Sejumlah tokoh nasional juga terlihat dalam kegiatan tersebut, seperti Zulkifli Hasan, Hatta Rajasa, Tito Karnavian, Aburizal Bakrie, serta Muhammad Qodari.

Kesempatan itu, Eva Dwiana mengataka bahwa wilayah Sumbagsel memiliki potensi besar, baik dari sisi sumber daya manusia maupun kekayaan alam, yang dapat dioptimalkan melalui kerja sama yang terarah dan berkelanjutan. Ia menilai, banyak tokoh nasional berasal dari kawasan ini, sehingga kolaborasi yang kuat akan semakin memperbesar kontribusi Sumbagsel di tingkat nasional.

“Kalau kita bergerak bersama, saling menguatkan, saya yakin Sumbagsel bisa menjadi salah satu motor penting dalam pembangunan Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang mewakili para gubernur menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai, pertemuan lintas daerah seperti ini menjadi langkah besar dalam menjaga akar budaya sekaligus memperkuat persatuan di tengah keberagaman.

“Pertemuan ini mempererat hubungan dan memperkuat langkah bersama untuk memajukan daerah tanpa mengesampingkan wilayah lain,” ujarnya.

Ia juga berharap kegiatan halalbihalal masyarakat perantau Sumbagsel dapat terus dilaksanakan secara rutin sebagai wadah memperkuat komunikasi, memperluas jejaring, dan membangun sinergi antar daerah.

Melalui momentum tersebut, Eva Dwiana berharap semangat kebersamaan yang terbangun tidak berhenti pada seremoni, melainkan berlanjut dalam bentuk program dan kerja sama nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat di seluruh wilayah Sumbagsel. (**)

TEGAKLURUS.CO – Wali Kota Eva Dwiana kembali mengukuhkan posisi Bandar Lampung sebagai salah satu daerah dengan kinerja pemerintahan yang diperhitungkan di tingkat nasional.

Hal ini ditandai dengan diraihnya penghargaan National Governance Awards 2026 yang mengusung tema “Sinergi Nusantara Untuk Indonesia Emas”, pada Jumat, 24 April 2026, di The Ritz-Carlton Jakarta.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam mengintegrasikan kebijakan pembangunan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan sektor ekonomi daerah.

Pencapaian ini datang di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kinerja pemerintah daerah.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Eva Dwiana, berbagai program strategis dinilai mampu menjawab tantangan tersebut, mulai dari penguatan layanan kesehatan, peningkatan akses pendidikan, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sejumlah inovasi yang dijalankan Pemkot Bandar Lampung juga dinilai berhasil menciptakan dampak langsung bagi masyarakat, baik dalam bentuk kemudahan layanan publik maupun peningkatan kesejahteraan.

Hal ini memperlihatkan adanya konsistensi dalam mendorong birokrasi yang adaptif serta berorientasi pada kebutuhan warga.

Wali Kota Eva Dwiana menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga masyarakat Bandar Lampung.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja bersama. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Bandar Lampung yang terus mendukung pembangunan di kota ini,” ujarnya, Jumat, di Jakarta.

Ia mengatakan, penghargaan ini akan dijadikan sebagai pemacu untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah, terutama dalam menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan merata.

Penghargaan ini sekaligus memperkuat citra Bandar Lampung sebagai daerah yang progresif dalam membangun sistem pemerintahan yang modern dan responsif.

Di tengah persaingan antar daerah dalam meningkatkan daya saing, pengakuan nasional seperti ini menjadi indikator penting atas keberhasilan reformasi birokrasi di tingkat lokal.

Ke depan, Pemkot Bandar Lampung berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Langkah ini akan diiringi dengan pengembangan inovasi di berbagai sektor guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. (*)

TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung bergerak cepat menangani robohnya talud di aliran Sungai Way Awi, Kelurahan Jagabaya I dan II, Kecamatan Way Halim.

Penanganan dilakukan secara terpadu dengan menggandeng Satuan Tugas (Satgas) TNI untuk mempercepat proses evakuasi material longsoran, Sabtu, 18 April 2026.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, turun langsung meninjau lokasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam merespons dampak bencana. Kehadirannya sekaligus memastikan penanganan di lapangan berjalan optimal.

Sejumlah instansi turut dilibatkan dalam penanganan, di antaranya BPBD, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Puskesmas Way Halim, Linmas, serta aparat wilayah mulai dari RT, lurah, hingga camat setempat bersama Satgas TNI.

Talud yang ambruk diketahui memiliki panjang sekitar 40 meter dengan tinggi 5 meter. Kerusakan diduga dipicu intensitas hujan tinggi yang mengguyur Bandar Lampung pada Selasa malam, 14 April 2026.

Eva Dwiana menegaskan bahwa penanganan harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh guna meminimalisasi dampak lanjutan.

“Seluruh instansi harus bergerak sigap dalam proses evakuasi material longsoran dan segera menyusun langkah teknis perbaikan,” tegasnya.

Selain melakukan peninjauan, petugas gabungan langsung melakukan penanganan awal dengan membersihkan material longsoran serta memastikan kondisi lingkungan tetap aman dan terkendali.

Pemkot Bandar Lampung berkomitmen mempercepat proses perbaikan talud guna mengantisipasi potensi banjir serta mencegah kerusakan lanjutan di kawasan tersebut.

Langkah cepat ini menjadi bukti respons tanggap pemerintah daerah dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat di tengah potensi bencana. (**)