TEGAKLURUS.CO – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, meraih penghargaan bergengsi Disway Top Regional Leader Awards 2026 kategori Penggerak UMKM dan Ekonomi Kreatif dalam ajang yang digelar di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis, 11 Mei 2026.

Penghargaan tingkat nasional tersebut menjadi bukti pengakuan atas keberhasilan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memperkuat sektor ekonomi kreatif yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan diserahkan dalam rangkaian Disway Top Regional Leader Awards 2026 yang mengusung tema “Mendorong Daerah Sebagai Motor Penggerak Ekonomi Nasional”. Ajang ini memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai mampu menghadirkan inovasi, kepemimpinan, dan pembangunan yang membawa perubahan nyata di daerah masing-masing.

Usai menerima penghargaan, Eva Dwiana mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan itu merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat Bandar Lampung.

“Ini luar biasa, karena apa yang kami kerjakan dan lakukan ternyata mendapat penilaian dari masyarakat. Semua yang kami lakukan adalah untuk masyarakat,” ujar Eva Dwiana.

Penghargaan yang diterima Wali Kota Bandar Lampung tidak diperoleh secara instan. Penentuan penerima penghargaan dilakukan melalui proses penilaian yang ketat dan objektif, melibatkan pengolahan data primer dan sekunder, survei publik, audit independen, hingga penilaian dewan pakar serta pimpinan media jaringan Disway National Network di berbagai daerah Indonesia.

Aspek yang menjadi indikator penilaian mencakup kinerja pembangunan daerah, tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, hingga pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.

Founder Disway Group, Dahlan Iskan, mengatakan kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Karena itu, pemimpin yang mampu menghadirkan inovasi dan perubahan positif layak mendapatkan penghargaan di tingkat nasional.

“Disway Top Regional Leader Awards 2026 hadir sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras kepala daerah yang berhasil membawa perubahan positif, inovatif, dan berdampak bagi masyarakat luas,” kata Dahlan Iskan.

Ajang penghargaan tersebut juga dirangkaikan dengan Leadership Forum yang menghadirkan Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, untuk membahas strategi penguatan ekonomi daerah dan pengembangan koperasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Penghargaan yang diraih Eva Dwiana semakin mempertegas posisi Bandar Lampung sebagai salah satu daerah yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan melalui penguatan UMKM dan ekonomi kreatif. (**)

TEGAKLURUS.CO – Prestasi membanggakan kembali diraih Pemerintah Kota Bandar Lampung. Di tengah upaya meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, Pemkot Bandar Lampung sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Lampung dan diterima oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana.

Raihan WTP ini menjadi kabar baik sekaligus kebanggaan bagi ribuan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bandar Lampung. Sebab, opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah tersebut mencerminkan pengelolaan anggaran daerah berjalan transparan, tertib, dan akuntabel.

Eva Dwiana menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN dan jajaran organisasi perangkat daerah yang selama ini bekerja menjaga kualitas administrasi serta pengelolaan keuangan daerah.

“Alhamdulillah, Bandar Lampung kembali mendapatkan opini WTP. Ini adalah hasil kerja keras bersama seluruh jajaran pemerintah dan dukungan masyarakat,” ujar Eva Dwiana.

Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi penyemangat bagi ASN untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempertahankan budaya kerja yang profesional.

Keberhasilan meraih opini WTP juga menunjukkan komitmen Pemkot Bandar Lampung dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Tak hanya menjadi prestasi administratif, penghargaan itu juga menjadi indikator meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Bagi para ASN, capaian ini menjadi bentuk apresiasi atas kerja dan dedikasi yang selama ini dilakukan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemkot Bandar Lampung pun memastikan akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar tata kelola keuangan semakin efektif serta berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Dengan prestasi tersebut, Bandar Lampung kembali menegaskan diri sebagai salah satu pemerintah daerah yang mampu menjaga kualitas pengelolaan keuangan secara konsisten dan profesional. (*)

TEGAKLURUS.CO – Polemik dugaan pungutan dalam pembagian bantuan beras dan minyak goreng di Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Telukbetung Utara, mendapat tanggapan dari pihak kelurahan. Lurah Kupang Kota, Muhammad Husin, menegaskan tidak pernah menginstruksikan ketua RT maupun panitia untuk meminta uang kepada warga penerima bantuan.

Husin menyebut bantuan pangan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung tetap disalurkan secara gratis kepada masyarakat tanpa syarat apa pun.

“Saya tidak pernah meminta uang kepada RT ataupun warga untuk biaya bongkar bantuan,” ujarnya, Selasa, 26 Mei 2026.

Menurut dia, proses penurunan bantuan dari kendaraan pengangkut sebenarnya telah ditangani petugas bawaan dari pihak distribusi. Namun, demi mempercepat pembagian bantuan kepada masyarakat, pihak kelurahan turut meminta bantuan Linmas dan beberapa warga sekitar.

“Mereka membawa tiga orang pekerja untuk menurunkan beras dan minyak goreng. Karena bantuan cukup banyak, kami minta bantuan Linmas dan warga supaya lebih cepat,” kata Husin.

Sebelumnya, muncul keluhan dari sejumlah warga RT 19 dan RT 20 yang mengaku dimintai uang Rp20 ribu saat mengambil bantuan beras dan minyak goreng. Uang tersebut disebut untuk biaya bongkar muat bantuan.

Menanggapi hal itu, Ketua RT 20 Kelurahan Kupang Kota, Titing Nuraini, menjelaskan tidak ada kewajiban bagi warga untuk memberikan uang. Ia menegaskan bantuan tetap diberikan meski warga tidak menyumbang.

“Ada warga yang bertanya apakah bantuan ini gratis, saya jawab gratis. Kalau ada yang mau membantu untuk beli minuman atau gorengan bagi panitia, itu sukarela,” ujarnya.

Titing mengatakan uang yang terkumpul dari warga hanya sekitar Rp120 ribu dan digunakan untuk konsumsi para panitia yang membantu proses pengangkutan bantuan.

“Uangnya dipakai beli air mineral dan gorengan untuk yang membantu angkat-angkat bantuan,” katanya.

Pihak kelurahan pun memastikan penyaluran bantuan pangan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan tidak memberatkan masyarakat penerima bantuan. (*)

TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyaluran bantuan beras kepada puluhan ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Tapis Berseri.

Program bantuan tersebut disalurkan melalui Dinas Sosial dan Dinas Pangan Kota Bandar Lampung sebagai bagian dari langkah konkret pemerintah daerah dalam meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah tingginya kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi yang masih menantang.

Berdasarkan data pemerintah daerah, sebanyak 43.582 KPM menerima bantuan melalui Dinas Sosial, sementara 102.624 KPM lainnya menerima bantuan melalui Dinas Pangan. Dengan demikian, total penerima bantuan beras di Kota Bandar Lampung mencapai lebih dari 146 ribu keluarga.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, mengatakan program bantuan pangan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Menurut Eva Dwiana, bantuan beras itu diharapkan dapat membantu masyarakat menjaga stabilitas kebutuhan pangan keluarga sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

“Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berupaya hadir membantu masyarakat, terutama warga yang membutuhkan. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat dan bermanfaat bagi keluarga penerima,” ujar Eva Dwiana, Selasa, 19 Mei 2026.

Ia mengatakan, persoalan ketahanan pangan menjadi salah satu fokus pemerintah daerah karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Oleh sebab itu, Pemkot Bandar Lampung terus memperkuat program bantuan sosial dan pangan agar tepat sasaran serta dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Selain sebagai bantuan sosial, program tersebut juga dinilai menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika ekonomi masyarakat. Penyaluran bantuan pangan secara masif diharapkan mampu menjaga daya beli warga sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial.

Pemkot Bandar Lampung juga memastikan proses distribusi bantuan dilakukan melalui pendataan penerima manfaat yang telah diverifikasi agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

“Program bantuan beras itu pun mendapat respons positif dari masyarakat karena dinilai sangat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, terutama di tengah kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok,” ujarnya.

Melalui program tersebut, Pemkot Bandar Lampung menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perlindungan sosial bagi warga kurang mampu di berbagai sektor kehidupan. (**)

TEGAKLURUS.CO – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau pelayanan kesehatan di RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo, Jumat, 8 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, Wapres didampingi Rahmat Mirzani Djausal dan disambut Eva Dwiana bersama jajaran pemerintah kota serta manajemen rumah sakit.

Direktur RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo, dr. Teti Herawati mengatakan, kunjungan Wapres difokuskan untuk melihat langsung pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan progres pembangunan masjid kecil di area rumah sakit.

“Kami ingin memperlihatkan pelayanan dari IGD. Selain itu juga meninjau bangunan di samping IGD untuk melihat proses pembangunan masjid kecil,” kata Teti.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres juga berkeliling ke ruang perawatan pasien dan menyapa keluarga pasien. Gibran bahkan memberikan bingkisan kepada anak-anak pasien dan bayi yang baru lahir di rumah sakit tersebut.

“Ada tiga bayi yang tadi diberikan bingkisan,” ujarnya.

Teti mengungkapkan, kunjungan Wakil Presiden membawa angin segar bagi pengembangan rumah sakit. Menurutnya, pemerintah pusat memberi sinyal dukungan untuk membantu peningkatan fasilitas kesehatan agar pelayanan rumah sakit semakin optimal dan mampu menekan angka rujukan pasien keluar daerah.

“Alhamdulillah sambutan dari Pak Wapres sangat baik dan beliau akan membantu proses pembangunan rumah sakit ini sehingga bisa mengurangi rujukan pasien,” katanya.

Salah satu kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi melalui dukungan pemerintah pusat ialah pengadaan alat MRI. Alat tersebut dinilai penting untuk mendukung pemeriksaan gangguan saraf hingga pembuluh darah.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wakil Presiden ke RSUD milik Pemerintah Kota Bandar Lampung tersebut.

“Kehadiran beliau menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pelayanan kesehatan di Kota Bandar Lampung,” ujar Eva.

Ia menegaskan, Pemkot Bandar Lampung terus melakukan pembenahan fasilitas dan pelayanan kesehatan demi memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. (*)

TEGAKLURUS.CO – Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan pada ajang Women’s Inspiration Awards 2026 yang diselenggarakan oleh iNews Media Group di Jakarta, Kamis malam, 30 April 2026.

Ia menerima penghargaan dalam kategori Women in Public Policy, yang diberikan kepada tokoh perempuan dengan kontribusi signifikan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang berdampak luas.

Penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa kebijakan publik di Kota Bandar Lampung dinilai berhasil menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.

Dewan juri menilai berbagai aspek penting, mulai dari efektivitas program, keberpihakan terhadap kepentingan publik, tingkat transparansi, hingga kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan daerah.

Penilaian ini sekaligus mencerminkan tuntutan baru terhadap kepala daerah, yakni tidak hanya mampu menghadirkan inovasi, tetapi juga memastikan keberlanjutan program yang dirasakan langsung oleh warga.

Usai menerima penghargaan di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Eva Dwiana mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat.

Ia menilai, keberhasilan ini sebuah kebijakan tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat itu sendiri.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi kita bersama. Ini bukan hanya pengakuan atas kinerja pribadi, tetapi juga cerminan dari semangat kebersamaan dalam membangun Kota Bandar Lampung yang lebih baik,” ujarnya.

Ia juga menyebut penghargaan tersebut sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk lebih adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Bandar Lampung,” tambahnya.

Di balik capaian tersebut, terdapat isu yang lebih luas terkait penguatan peran perempuan dalam kepemimpinan publik.

Penghargaan ini menegaskan bahwa perempuan tidak hanya hadir sebagai pelengkap dalam struktur pemerintahan, tetapi mampu menjadi aktor utama dalam menentukan arah kebijakan strategis.

Dalam konteks nasional, pengakuan terhadap kepala daerah perempuan dinilai penting untuk mendorong kesetaraan gender sekaligus memperluas ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengatakan ajang ini bukan sekadar seremoni penghargaan. Ia menyebut penghargaan tersebut sebagai simbol pengakuan atas kontribusi nyata perempuan dalam pembangunan nasional.

“Acara ini bukan hanya menjadi ajang penghargaan tetapi juga sebuah perayaan atas kekuatan, kecerdasan, dan ketangguhan perempuan Indonesia,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menilai bahwa keberhasilan perempuan dalam sektor publik harus terus diperkuat melalui kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.

Menurutnya, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan kesetaraan, terutama dalam hal akses terhadap posisi strategis dan pengambilan keputusan.

Penghargaan yang diraih Wali Kota Bandar Lampung ini juga membawa konsekuensi tersendiri. Di satu sisi, capaian tersebut menjadi kebanggaan daerah dan memperkuat citra positif pemerintah kota di tingkat nasional.

Namun di sisi lain, hal ini turut meningkatkan ekspektasi publik terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan. Transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program menjadi tuntutan yang tidak bisa diabaikan.

Dengan demikian, penghargaan ini tidak hanya menjadi simbol prestasi, tetapi juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan kebijakan publik harus terus diuji melalui dampaknya di lapangan.

“Pemerintah Kota Bandar Lampung kini dihadapkan pada tantangan untuk menjaga konsistensi sekaligus meningkatkan kualitas inovasi kebijakan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” kata dia. (*)

TEGAKLURUS.CO – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, membuka wacana penanganan banjir dengan penegasan tegas: persoalan banjir di kota ini tidak bisa lagi ditangani secara parsial dan sepihak. Pemerintah kota, menurutnya, membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen untuk keluar dari siklus banjir yang terus berulang setiap tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum diskusi kelompok terarah (FGD) bertema roadmap penanganan banjir yang digelar di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Selasa, 28 April 2026. Dalam forum itu, Eva Dwiana menekankan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri menghadapi kompleksitas persoalan yang mencakup aspek infrastruktur, lingkungan, hingga perilaku masyarakat.

“Banjir ini bukan hanya masalah pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Penegasan tersebut sekaligus menjadi pengantar arah kebijakan baru yang ingin didorong Pemkot Bandar Lampung: pendekatan kolaboratif berbasis data dan kajian ilmiah. Selama ini, penanganan banjir dinilai masih bersifat reaktif, berfokus pada penanganan dampak, bukan akar persoalan.

Dalam diskusi yang melibatkan akademisi, praktisi tata kota, komunitas lingkungan, serta unsur pemerintah pusat dan daerah itu, terungkap bahwa persoalan banjir tidak berdiri sendiri. Penyempitan sungai, sistem drainase yang belum optimal, alih fungsi lahan, serta lemahnya disiplin tata ruang menjadi faktor yang saling berkaitan.

Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan dukungan terhadap upaya Pemkot membangun sinergi lintas sektor. Dukungan provinsi dinilai penting mengingat dampak banjir di Bandar Lampung juga berpengaruh terhadap aktivitas regional.

FGD tersebut menghasilkan sejumlah poin penting yang akan menjadi dasar penyusunan roadmap penanganan banjir. Di antaranya adalah normalisasi sungai, pembenahan drainase perkotaan, perlindungan kawasan resapan air, hingga penguatan regulasi dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Namun demikian, tantangan utama tidak hanya pada perencanaan, melainkan pada konsistensi implementasi di lapangan. Tanpa pengawasan ketat dan komitmen bersama, berbagai rencana yang telah disusun berpotensi tidak berjalan efektif.

Dengan menempatkan isu banjir sebagai tanggung jawab kolektif, pemerintah kota kini dihadapkan pada ujian berikutnya: memastikan bahwa kolaborasi yang dibangun dalam forum benar-benar diterjemahkan menjadi aksi nyata yang mampu mengurangi risiko banjir bagi warga Bandar Lampung. (*)

TEGAKLURUS.CO – Fenomena banjir yang kerap melanda Kota Bandar Lampung kini tidak lagi sekadar dipandang sebagai bencana alam, melainkan persoalan kompleks yang melibatkan faktor lingkungan, tata ruang, hingga pembagian kewenangan antar pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Yusdiyanto, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila), Senin, 27 April 2026. Ia menilai, diskursus banjir di ibu kota Provinsi Lampung mulai bergeser dari sekadar penanganan teknis menjadi pertanyaan mendasar: apa penyebabnya dan siapa yang paling bertanggung jawab.

Secara geografis, Kota Bandar Lampung memiliki topografi yang beragam, mulai dari wilayah pesisir hingga perbukitan dengan ketinggian 0–700 mdpl. Kota ini juga dilintasi dua sungai besar, yakni Way Kuripan dan Way Kuala, serta puluhan sungai kecil yang rentan mengering saat kemarau dan meluap saat musim hujan.

“Banjir umumnya dipicu oleh kombinasi curah hujan tinggi di wilayah hulu, seperti Pesawaran, serta menurunnya daya serap tanah akibat alih fungsi lahan hingga ke wilayah hilir,” jelas Yusdiyanto.

Kondisi tersebut diperparah oleh pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penumpukan sampah, serta penyempitan bantaran sungai yang beralih fungsi menjadi permukiman. Akibatnya, aliran air yang masuk ke pusat kota tidak mampu tertampung dan meluap ke kawasan permukiman.

Ia menyebut fenomena ini sebagai gangguan siklus hidrologi perkotaan, di mana sungai menjadi sangat dinamis—kering saat kemarau, namun meluap secara tiba-tiba saat hujan ekstrem.

Pembagian Tanggung Jawab

Dalam perspektif hukum, penanganan banjir telah diatur melalui berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap pengelolaan sungai strategis nasional serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir skala besar. Sementara itu, pemerintah provinsi berperan dalam pengendalian banjir lintas kabupaten/kota serta koordinasi regional.

Adapun Pemerintah Kota Bandar Lampung memegang peran utama dalam penanganan banjir perkotaan, termasuk pengelolaan drainase, sungai lokal, serta pengaturan tata ruang di kawasan rawan banjir.

“Secara lex specialis, tanggung jawab operasional utama berada di pemerintah kota, khususnya pada aspek drainase dan pengelolaan ruang,” tegasnya.

Namun demikian, masyarakat juga memiliki kewajiban menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah ke sungai dan menjaga fungsi drainase, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perdata.

Data Dampak Banjir

Sepanjang tahun 2026, banjir telah berdampak pada ribuan warga di Bandar Lampung.

Pada Maret 2026, tercatat sebanyak 1.970 warga terdampak di sejumlah kecamatan, seperti Sukarame, Way Halim, dan Sukabumi, dengan bantuan beras mencapai 19.700 kilogram.

Sementara pada 14 April 2026, jumlah warga terdampak meningkat menjadi 5.886 orang yang tersebar di 11 kecamatan, dengan bantuan beras sebanyak 58.860 kilogram.

Saat ini, pemerintah juga tengah melakukan perbaikan infrastruktur sungai, khususnya di Way Kuripan dan Way Kuala, serta menyalurkan bantuan sosial bagi para korban, termasuk korban meninggal dunia.

Perlu Kolaborasi Terintegrasi

Yusdiyanto menegaskan, persoalan banjir di Bandar Lampung tidak dapat diselesaikan secara parsial. Diperlukan kolaborasi terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota, serta dukungan aktif dari masyarakat.

“Banjir bukan hanya fenomena alam, tetapi hasil interaksi antara kondisi lingkungan dan kebijakan tata ruang. Penanganannya harus berbasis kolaborasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, komitmen bersama menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola kota yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan hidrologi di masa mendatang. (**)

TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali mencatatkan prestasi gemilang di tingkat nasional dengan meraih juara pertama kategori creative financing dalam ajang apresiasi pemerintah daerah tahun 2026 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Sabtu malam, 25 April 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, kepada Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan daerah dalam mengelola pembiayaan pembangunan secara inovatif dan berkelanjutan.

Penilaian dilakukan melalui sejumlah indikator strategis, meliputi efektivitas program, transparansi anggaran, hingga kemampuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hasilnya, Bandar Lampung dinilai unggul berkat konsistensi dalam menghadirkan program pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Terima kasih atas penghargaan ini. Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bekerja dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Wali Kota Eva Dwiana.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Sinergi ini dinilai mampu membangun ekosistem pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kemendagri menegaskan, penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu bagi pemerintah daerah lain untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik.

Dengan capaian ini, Bandar Lampung semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu kota progresif di Indonesia yang mampu menjadi contoh dalam pengelolaan pemerintahan modern, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (***)

TEGAKLURUS.CO – Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengajak memperkuat kolaborasi antar daerah di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) sebagai langkah strategis mendukung pembangunan nasional.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara halalbihalal masyarakat perantau Sumbagsel di Griya Agung, Kota Palembang, Sabtu, 25 April 2026.

Menurut Eva Dwiana, momentum halalbihalal tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang menyatukan visi dan memperkuat sinergi antar kepala daerah di kawasan Sumbagsel. Ia menilai, kedekatan emosional yang terbangun dalam forum tersebut harus diikuti dengan langkah konkret dalam kerja sama lintas wilayah.

“Pertemuan ini bukan hanya mempererat hubungan kekeluargaan, tetapi juga menjadi awal dari kolaborasi yang lebih erat antar daerah di Sumbagsel. Kita ingin kebersamaan ini memberi dampak nyata bagi pembangunan,” ujarnya.

Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai kegiatan yang dihadiri para pemimpin daerah dan tokoh nasional asal Sumbagsel. Lima gubernur turut hadir, di antaranya Herman Deru, bersama gubernur dari Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung, serta para bupati dan wali kota se-Sumbagsel.

Sejumlah tokoh nasional juga terlihat dalam kegiatan tersebut, seperti Zulkifli Hasan, Hatta Rajasa, Tito Karnavian, Aburizal Bakrie, serta Muhammad Qodari.

Kesempatan itu, Eva Dwiana mengataka bahwa wilayah Sumbagsel memiliki potensi besar, baik dari sisi sumber daya manusia maupun kekayaan alam, yang dapat dioptimalkan melalui kerja sama yang terarah dan berkelanjutan. Ia menilai, banyak tokoh nasional berasal dari kawasan ini, sehingga kolaborasi yang kuat akan semakin memperbesar kontribusi Sumbagsel di tingkat nasional.

“Kalau kita bergerak bersama, saling menguatkan, saya yakin Sumbagsel bisa menjadi salah satu motor penting dalam pembangunan Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang mewakili para gubernur menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai, pertemuan lintas daerah seperti ini menjadi langkah besar dalam menjaga akar budaya sekaligus memperkuat persatuan di tengah keberagaman.

“Pertemuan ini mempererat hubungan dan memperkuat langkah bersama untuk memajukan daerah tanpa mengesampingkan wilayah lain,” ujarnya.

Ia juga berharap kegiatan halalbihalal masyarakat perantau Sumbagsel dapat terus dilaksanakan secara rutin sebagai wadah memperkuat komunikasi, memperluas jejaring, dan membangun sinergi antar daerah.

Melalui momentum tersebut, Eva Dwiana berharap semangat kebersamaan yang terbangun tidak berhenti pada seremoni, melainkan berlanjut dalam bentuk program dan kerja sama nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat di seluruh wilayah Sumbagsel. (**)