TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Provinsi Lampung menjadi pemerintah daerah pertama di wilayah Provinsi Lampung yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, bertempat di Ruang Pahawang Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Senin, 30 Maret 2026.

​Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa penyerahan LKPD ini merupakan mandat undang-undang yang mewajibkan pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Namun lebih dari itu, Gubernur menegaskan bahwa laporan ini adalah manifestasi tanggung jawab moral pemerintah kepada rakyat.

​”Bagi kami ini sebenarnya bukan sekadar aturan, tapi ya juga ini adalah kewajiban. Ini adalah bentuk lebih kepada bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat, dan tentunya kami ingin memastikan kepada masyarakat bahwa setiap setiap anggaran yang digunakan tahun kemarin ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan dengan jelas,” tegas Gubernur.

​Gubernur juga memberikan apresiasi kepada jajaran Inspektorat dan tim penyusun yang telah bekerja keras memastikan angka-angka dalam laporan keuangan tersebut akurat dan melalui proses review yang ketat. Ia menekankan bahwa kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada integritas proses di belakangnya.

​”Laporan yang baik bukan hanya soal angka yang rapi, tapi juga kejujuran dan proses di balik prosesnya. Kalau prosesnya benar, insya Allah hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

​Menghadapi tantangan pembangunan dan ekspektasi masyarakat yang kian meningkat, Gubernur meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk bersikap kooperatif selama masa audit berlangsung. Hal ini dilakukan guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi standar kepatuhan keuangan daerah.

​”Kami terbuka, intinya kami melihat BPK bukan hanya memeriksa kami, tapi kami butuh masukan, koreksi, dan perbaikan ke depan bagi kami. Ini adalah usaha kami untuk memperbaiki proses pemerintahan itu sendiri,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, memberikan apresiasi tinggi atas kepatuhan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya lebih awal dari batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Ia menambahkan bahwa sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, batas akhir penyerahan adalah 31 Maret, namun Pemerintah Provinsi Lampung berhasil menyerahkannya satu hari lebih cepat.

​”Dapat kami sampaikan kepada Pak Gubernur, Pemda pertama yang menyampaikan LKPD 2025 adalah Pemerintah Provinsi Lampung,” ujar Nugroho Heru Wibowo.

Ia juga menyoroti prestasi Pemerintah Provinsi Lampung yang telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut hingga tahun 2024.

Nugroho optimis capaian tersebut dapat dipertahankan melalui penguatan empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Selain masalah opini, BPK mencatat adanya tren positif dalam penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan oleh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.

​”Untuk per Desember 2024 itu 75,41%. Dan untuk per Desember 2025 menjadi 79,84%. Ada peningkatan sebesar 4,4%. Kami mengapresiasi adanya peningkatan tersebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK,” ungkap Nugroho. (***)

TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Halal Bihalal Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi di Halaman Kantor Gubernur Lampung, Senin, 30 Maret 2026.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri kepada seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat. Ia mengajak semua pihak menjadikan nilai-nilai Ramadan sebagai fondasi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari.

“Selamat Hari Raya Idulfitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa kita dan menjadikan Ramadan sebagai makna dalam kehidupan kita ke depan,” ujarnya.

Gubernur menegaskan bahwa kegiatan Halal Bihalal bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat capaian dan pembelajaran selama bulan Ramadan. Ia menilai, nilai-nilai seperti disiplin, pengendalian diri, dan peningkatan ibadah harus tercermin dalam kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jika selama Ramadan kita mampu menahan diri, maka dalam bekerja kita juga harus mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak benar. Disiplin yang dilatih selama Ramadan harus terus dijaga, terutama dalam melayani masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa bekerja dengan jujur, melayani dengan tulus, serta mengambil keputusan secara adil merupakan bentuk ibadah yang sesungguhnya. Ia juga mengajak seluruh ASN untuk menjaga semangat kebersamaan, gotong royong, dan berbagi yang telah terbangun selama Ramadan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut mengingatkan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus melalui kerja sama yang solid.

“Kita harus menghilangkan ego sektoral, memperkuat koordinasi, dan membangun kepercayaan satu sama lain. Pemerintah harus menjadi satu tim yang solid, bukan hanya bekerja bersama, tetapi juga berjuang bersama untuk rakyat Lampung,” tegasnya.

Menurutnya, masyarakat tidak hanya menilai siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang paling peduli dan mampu hadir dalam setiap kebutuhan mereka. Oleh karena itu, integritas, empati, dan tanggung jawab harus menjadi prinsip utama dalam setiap tindakan ASN.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, BIN dan instansi vertikal lainnya atas dedikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan hingga arus mudik Lebaran. Ia menilai, peran seluruh pihak tersebut telah memastikan masyarakat Lampung dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.

“Ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk melayani dan melindungi masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan hadiah umrah kepada ASN yang berhasil khatam Al-Qur’an lebih dari lima kali selama bulan Ramadan.

Kegiatan Halal Bihalal ini turut menghadirkan Ustadz Anas Hidayatullah sebagai penceramah dan diharapkan menjadi titik awal penguatan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (***)

TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui vaksinasi massal dan edukasi peternak menjelang Iduladha 2026, guna mencegah potensi lonjakan kasus di tengah meningkatnya mobilitas dan permintaan hewan kurban.

Langkah ini dilakukan setelah evaluasi menunjukkan ancaman PMK masih membayangi wilayah sentra ternak, meski vaksinasi telah berjalan. Dari 100.000 dosis vaksin yang telah didistribusikan pada tahap awal, realisasi penyuntikan baru mencapai 61.739 dosis atau sekitar 61 persen hingga pertengahan Maret 2026.

Total alokasi vaksin PMK untuk Lampung tahun ini mencapai 338.000 dosis yang akan diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama Januari–Maret sebanyak 169.000 dosis, dan tahap kedua Juni–Agustus dengan jumlah yang sama.

Selain vaksin, Pemprov juga menerima dukungan logistik dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian berupa antibiotik, analgesik, multivitamin, obat cacing, serta desinfektan yang akan mulai didistribusikan pada awal April 2026.

PMK merupakan penyakit virus yang sangat menular pada hewan berkuku belah seperti sapi, kambing, dan domba. Penularannya dapat mencapai 100 persen populasi dengan tingkat kematian hingga 5 persen pada ternak dewasa, serta berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi signifikan bagi peternak.

Pemerintah daerah menilai tantangan utama saat ini bukan hanya pada ketersediaan vaksin, tetapi juga pada kepatuhan dan kesadaran peternak dalam menerapkan protokol kesehatan hewan, termasuk pembatasan lalu lintas ternak dan penerapan biosekuriti.

Upaya edukasi melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pun diperkuat, terutama di wilayah yang terindikasi kasus. Salah satunya dilakukan di Desa Tegal Yoso, Kabupaten Lampung Timur, menyusul laporan kejadian PMK di wilayah tersebut.

Kabupaten Lampung Timur sendiri menjadi salah satu fokus pengendalian dengan alokasi 40.000 dosis vaksin pada 2026. Hingga kini, 6.500 dosis telah didistribusikan, dengan tambahan 6.000 dosis yang akan disalurkan pada awal April.

Pemerintah menargetkan percepatan vaksinasi terutama di sentra peternakan guna memastikan ketersediaan hewan kurban yang sehat dan aman menjelang Iduladha.

Langkah ini dinilai krusial mengingat Lampung merupakan salah satu lumbung ternak nasional. Gangguan akibat PMK tidak hanya berdampak pada kesehatan hewan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas pasokan dan harga daging.

Dengan kombinasi vaksinasi, distribusi obat, serta edukasi peternak, Pemprov Lampung berupaya menekan risiko wabah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas hewan kurban tahun ini. (***)

TEGAKLURUS.CO – Pemerintah mulai menggeser pendekatan pengelolaan taman nasional dari ketergantungan pada APBN menuju skema pembiayaan campuran berbasis pasar, menyusul keterbatasan anggaran yang selama ini dinilai tidak mampu menutup kebutuhan konservasi.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut sebagian besar dari 57 taman nasional di Indonesia menghadapi persoalan klasik, mulai dari perambahan, perburuan liar, kebakaran hutan, hingga konflik satwa dengan manusia yang belum tertangani optimal.

“Selama ini pembiayaan konservasi sangat bergantung pada APBN, sementara kebutuhan di lapangan jauh lebih besar,” ujarnya saat acara silaturahmi idulfitri dengan para Kepala Desa dari desa penyangga TNWK, Kamis, 26 Maret 2026.

Sebagai respons, pemerintah menyiapkan proyek percontohan di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dengan mengandalkan skema inovatif seperti kredit karbon, obligasi keanekaragaman hayati, hingga penguatan ekowisata.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional yang juga melibatkan Satgas Inovasi Pembiayaan Taman Nasional, yang dibentuk atas arahan Prabowo Subianto.

TNWK dipilih karena memiliki nilai ekologis tinggi sekaligus tekanan yang kompleks. Kawasan ini menjadi habitat penting bagi gajah Sumatra, badak Sumatra, dan harimau Sumatra yang berstatus kritis, namun juga menghadapi ancaman serius seperti fragmentasi habitat, spesies invasif, hingga konflik manusia-satwa.

Melalui mekanisme pasar karbon sukarela, kawasan ini akan menghasilkan kredit karbon dari kegiatan konservasi dan restorasi hutan. Kredit tersebut kemudian dapat dibeli perusahaan untuk mengimbangi emisi, dengan dana yang dikembalikan untuk mendukung operasional dan pemulihan ekosistem.

Namun, implementasi skema ini tidak lepas dari tantangan regulasi. Pemanfaatan jasa lingkungan karbon di kawasan konservasi saat ini hanya diperbolehkan pada zona tertentu, sehingga diperlukan penyesuaian zonasi secara terbatas.

“Penyesuaian ini bersifat sementara dan bertujuan memperkuat habitat satwa liar,” kata Raja Juli.

Selain aspek pembiayaan, pemerintah juga menyoroti dimensi sosial yang selama ini menjadi titik lemah pengelolaan taman nasional. Hampir satu juta penduduk tinggal di sekitar TNWK tanpa zona penyangga yang memadai, memicu konflik berkepanjangan dengan satwa liar, terutama gajah.

Untuk merespons hal itu, pemerintah mulai membangun sistem pembatas sepanjang 138 kilometer yang ditujukan untuk mengurangi konflik manusia-gajah yang selama ini menimbulkan kerugian ekonomi hingga korban jiwa.

Di sisi lain, skema baru ini juga diarahkan untuk melibatkan masyarakat dalam aktivitas konservasi, seperti penanaman kembali hutan, perlindungan kawasan, hingga pengembangan pariwisata berbasis komunitas.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai pendekatan tersebut menjadi kunci agar konservasi tidak lagi dipandang sebagai beban, tetapi sebagai sumber manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Konservasi harus memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Meski menawarkan solusi, skema pembiayaan berbasis pasar ini juga memunculkan tantangan baru, terutama terkait pengawasan, transparansi, dan potensi komersialisasi kawasan konservasi.

Namun pemerintah optimistis, jika berhasil, model ini dapat menjadi template nasional untuk mengatasi krisis pendanaan taman nasional sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.

Dengan tekanan ekologis yang terus meningkat dan keterbatasan fiskal, perubahan pendekatan ini dinilai menjadi langkah krusial dalam menentukan masa depan konservasi Indonesia. (***)

TEGAKLURUS.CO – Rahmat Mirzani Djausal menegaskan tiga pilar utama percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara, yakni penguatan sumber daya manusia (SDM), hilirisasi komoditas unggulan, dan pembangunan infrastruktur.

Ketiganya dinilai krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus menekan kesenjangan kesejahteraan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan RKPD 2027 yang digelar di Gedung Pusiban Agung Kotabumi, Kamis, 26 Maret 2026.

Menurut Mirza, Lampung Utara memiliki potensi besar di sektor pertanian seperti ubi kayu, jagung, padi, kedelai, kopi, karet, dan pisang. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan nilai tambah optimal bagi masyarakat.

“Kita membutuhkan SDM yang terampil dan produktif agar mampu mengelola potensi tersebut dan meningkatkan nilai tambah bagi petani dan perekonomian daerah,” ujarnya.

Ia menekankan, peningkatan kualitas SDM harus dimulai dari pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Pemerintah daerah diminta memastikan tidak ada lagi anak putus sekolah serta mendorong kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Data menunjukkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung berada di angka 73,98 atau kategori tinggi, sementara Lampung Utara mencapai 72,28 dengan pertumbuhan 1,2 persen. Meski menunjukkan tren positif, angka tersebut dinilai masih perlu didorong untuk mengejar ketertinggalan.

Selain SDM, Mirza menyoroti pentingnya transformasi ekonomi melalui hilirisasi komoditas. Ia menilai praktik penjualan bahan mentah tanpa pengolahan menjadi salah satu penyebab rendahnya nilai ekonomi yang diterima petani.

“Hilirisasi menjadi kunci agar komoditas unggulan tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih besar,” katanya.

Di sisi lain, persoalan infrastruktur masih menjadi tantangan utama. Tingkat kemantapan jalan kabupaten di Lampung Utara baru mencapai 46,67 persen, jauh di bawah jalan provinsi yang telah mencapai 93,58 persen pada ruas sepanjang 156,328 kilometer.

Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap distribusi hasil pertanian dan biaya logistik yang masih tinggi. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran pada 2026 sebesar Rp40,52 miliar untuk perbaikan jalan provinsi, Rp1,98 miliar untuk jalan desa, serta Rp2,1 miliar untuk pembangunan jembatan.

“Konektivitas yang baik akan memperlancar distribusi, menekan biaya logistik, dan membuka akses pasar yang lebih luas,” ujar Mirza.

Dalam mendukung penguatan ekonomi desa, Pemprov juga menggulirkan Program Desaku Maju yang berfokus pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian. Program ini mencakup bantuan pupuk organik cair, mesin pengering (dryer), serta pelatihan vokasi.

Mirza menyebut Desa Wonomarto sebagai contoh keberhasilan program tersebut, dengan peningkatan produksi pertanian hingga 30 persen pada komoditas padi, jagung, dan singkong.

Program ini juga diintegrasikan dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana desa didorong menjadi pemasok bahan baku pangan secara langsung.

“Kami ingin perputaran ekonomi dari program nasional benar-benar dirasakan oleh petani dan pelaku UMKM di desa,” katanya.

Dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan di Provinsi Lampung tercatat turun dari 10 persen pada Maret 2025 menjadi 9,66 persen pada September 2025. Sementara di Lampung Utara, angka kemiskinan berada di 15,78 persen pada 2025, turun 1,14 persen dari tahun sebelumnya.

Meski demikian, Mirza menilai penurunan tersebut belum cukup signifikan dan perlu percepatan melalui perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berdampak langsung.

Ia juga mengingatkan pentingnya integritas dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran. Menurutnya, kolaborasi tanpa tata kelola yang baik tidak akan menghasilkan kepercayaan publik.

“Perencanaan harus realistis, berbasis kemampuan fiskal, dan fokus pada program yang berdampak luas bagi masyarakat,” tegasnya.

Dengan berbagai indikator yang mulai menunjukkan perbaikan, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan tahun 2027 sebagai fase akselerasi pembangunan. Fokus diarahkan pada penguatan fondasi ekonomi daerah agar lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

“Perencanaan yang kita susun hari ini harus menjadi pijakan kokoh untuk menghadirkan pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan,” pungkas Mirza. (***)

TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Provinsi Lampung mulai merumuskan langkah strategis untuk menghadapi dinamika global, khususnya dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi daerah.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Pembahasan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2026 dan Prioritas Pelaksanaan APBD 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di ruang kerjanya, Rabu, 25 Maret 2026.

Rapat turut dihadiri sejumlah perangkat daerah strategis, termasuk Bappeda Provinsi Lampung dan BPKAD Provinsi Lampung, yang menjadi garda utama dalam merumuskan kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Marindo menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa mengabaikan dampak konflik global yang berpotensi memicu ketidakpastian ekonomi, seperti fluktuasi harga energi, gangguan rantai pasok, hingga tekanan terhadap daya beli masyarakat.

“Kita harus menyiapkan berbagai bentuk mitigasi terhadap situasi global yang berkembang akibat dampak dari konflik Timur Tengah. Bappeda dan BPKAD perlu melihat kondisi secara komprehensif untuk menentukan langkah apa saja yang bisa kita lakukan,” ujarnya.

Ia menekankan, respons kebijakan yang disusun harus bersifat adaptif dan terukur, sekaligus mampu melindungi masyarakat dari potensi tekanan ekonomi yang bisa muncul sewaktu-waktu. Pemerintah provinsi juga memastikan bahwa skema kebijakan yang disiapkan tidak akan menambah beban masyarakat.

Di tengah upaya penyesuaian anggaran, Marindo mengingatkan agar program-program prioritas daerah tetap berjalan tanpa terganggu. Fokus pembangunan seperti hilirisasi, peningkatan produksi pertanian, program Desaku Maju, serta pembangunan infrastruktur dinilai tetap krusial dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

“Program prioritas harus tetap berjalan. Kita tidak ingin upaya antisipasi ini justru menghambat agenda pembangunan yang sudah direncanakan, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Langkah antisipatif ini menunjukkan keseriusan Pemprov Lampung dalam merespons dinamika global secara proaktif, sekaligus menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. (***)

TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Provinsi Lampung memastikan pelayanan publik kembali berjalan normal seiring berakhirnya cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah pada Selasa, 24 Maret 2026. Mulai Rabu, 25 Maret 2026, seluruh aparatur sipil negara (ASN) kembali bekerja seperti biasa tanpa kebijakan work from anywhere (WFA) untuk sektor layanan masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa tidak ada toleransi pengurangan layanan, terutama pada sektor-sektor vital seperti kesehatan dan administrasi publik.

“Pemprov Lampung memprioritaskan agar pelayanan publik tetap berjalan. Tidak ada WFA bagi yang bekerja di pelayanan publik, seperti di rumah sakit atau layanan lainnya,” ujarnya, Selasa, 24 Maret 2026.

Kebijakan ini menjadi respons atas kebutuhan masyarakat yang biasanya meningkat setelah libur panjang Lebaran, mulai dari layanan kesehatan, administrasi kependudukan, hingga perizinan. Pemprov menilai kehadiran penuh ASN di lini pelayanan menjadi kunci menjaga kepercayaan publik.

Sebagian besar organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung diketahui memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan publik. Karena itu, aktivitas pelayanan dipastikan langsung kembali normal tanpa penyesuaian sistem kerja jarak jauh.

Namun demikian, untuk OPD yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, fleksibilitas tetap diberikan. Kepala OPD diberi kewenangan untuk mengatur skema kerja, termasuk kemungkinan penerapan WFA secara terbatas.

“Bagi OPD yang bukan pelayanan publik, silakan kepala OPD mengatur pemberlakuannya,” tambah Marindo.

Dengan penegasan ini, Pemerintah Provinsi Lampung menekankan komitmennya dalam menjaga kualitas layanan pasca-libur Lebaran, sekaligus memastikan roda pemerintahan kembali berjalan optimal di tengah tingginya aktivitas masyarakat. (***)

TEGAKLURUS.CO – Provinsi Lampung terus melakukan langkah strategis untuk mendukung kelancaran arus balik Lebaran 1447 Hijriah, khususnya pada jalur nasional yang menghubungkan Tegineneng – Bandar Lampung – Kalianda – Bakauheni.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, menyampaikan bahwa perbaikan dan perawatan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) telah dilakukan di sejumlah titik strategis pada ruas jalan nasional Tegineneng – Bandar Lampung – Kalianda – Bakauheni.

Menurutnya, perbaikan dan perawatan LPJU dilakukan melalui kolaborasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/kota se Lampung, diantaranya Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan hingga Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan RI.

“Untuk mendukung kelancaran dan keselamatan arus mudik dan arus balik Lebaran, khususnya menuju Pelabuhan Bakauheni, telah dilakukan perbaikan dan perawatan LPJU di ruas Jalan Nasional Lampung Selatan,” ujar Bambang, Senin, 23 Maret 2026.

Ia menjelaskan, Dinas Perhubungan Lampung Selatan telah melakukan perbaikan sebanyak 70 titik LPJU serta melakukan perawatan terhadap 30 unit LPJU yang merupakan aset milik BPTD Kementerian Perhubungan RI, sehingga total LPJU yang telah difungsikan atau dinyalakan mencapai 100 unit.

Selain itu, Balai Pengelola Transportasi Darat Kementerian Perhubungan RI juga melakukan perawatan tambahan sebanyak 10 unit LPJU yang berada di wilayah Natar dan Kalianda. Dengan demikian, total perawatan dan perbaikan LPJU oleh Dishub Lampung Selatan dan BPTD Kemenhub RI mencapai 110 unit LPJU.

Lebih lanjut, Bambang menyampaikan bahwa setelah Lebaran atau sekitar pertengahan tahun 2026, BPTD Kementerian Perhubungan RI juga akan melakukan penambahan LPJU baru di beberapa ruas jalan nasional strategis.

“Balai PTD Kemenhub RI direncanakan akan memasang LPJU baru sebanyak 6 unit pada ruas Kalianda–Bakauheni serta 29 unit pada ruas Bandara Radin Inten – Rajabasa, sehingga total LPJU baru yang akan dipasang pada tahun 2026 sebanyak 35 unit,” jelasnya.

Ia berharap dengan perbaikan, perawatan, dan penambahan LPJU tersebut, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada jalur menuju Pelabuhan Bakauheni saat arus balik Lebaran dapat semakin meningkat.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten serta Kementerian Perhubungan untuk memastikan infrastruktur transportasi, termasuk penerangan jalan, dalam kondisi baik guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran di Provinsi Lampung. (***)

TEGAKLURUS.CO – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengimbau masyarakat yang akan menjalani perjalanan arus balik Lebaran agar mempersiapkan kondisi fisik serta memastikan kendaraan dalam keadaan prima.

Imbauan tersebut disampaikan menjelang puncak arus balik Idul Fitri 2026 yang diperkirakan terjadi dalam beberapa hari ke depan.

“Satu dua tiga hari lagi arus balik akan terjadi. Saya mengimbau masyarakat, terutama yang berasal dari luar daerah, agar menyiapkan diri dengan baik. Jaga kesehatan tubuh dan pastikan kendaraan dalam kondisi siap jalan,” kata Mirza, Minggu, 22 Maret 2026.

Ia menekankan pentingnya perencanaan perjalanan secara matang, termasuk menentukan waktu keberangkatan untuk menghindari kepadatan lalu lintas. Menurutnya, pemudik perlu mempelajari rute perjalanan serta mengenali titik-titik rawan kemacetan.

“Masyarakat perlu menentukan waktu keberangkatan arus balik. Pelajari perkiraan jam-jam macet agar bisa melakukan mitigasi dan antisipasi. Tentukan jalur perjalanan dan segera beristirahat saat merasa lelah,” ujarnya.

Selain itu, Rahmat juga mengingatkan masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Ia berharap arus balik tahun ini dapat berjalan lancar seperti halnya arus mudik sebelumnya.

“Kita terus berdoa agar semua selamat sampai tujuan. Tetap berhati-hati di jalan. Alhamdulillah arus mudik kemarin berjalan aman dan lancar. Insyaallah arus balik juga berjalan dengan baik,” tutupnya.

Pemerintah Provinsi Lampung terus memantau perkembangan arus balik serta berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan kelancaran dan keamanan perjalanan masyarakat. (***)

TEGAKLURUS.CO – Suasana hangat penuh kebersamaan menyelimuti pelaksanaan Salat Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah di Provinsi Lampung. Ribuan jemaah memadati Masjid Al-Bakrie, Sabtu, 21 Maret 2026, dalam perayaan yang berlangsung aman, tertib, dan khidmat.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, turut melaksanakan salat bersama masyarakat. Momen ini menjadi istimewa karena untuk pertama kalinya Masjid Al-Bakrie digunakan sebagai salah satu pusat pelaksanaan Salat Id di Lampung, menandai bertambahnya ruang ibadah representatif bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan ucapan selamat Idulfitri kepada seluruh warga Lampung, seraya mengajak menjadikan hari kemenangan sebagai titik balik untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan.

“Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik,” ujarnya di hadapan jemaah.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa Idulfitri tidak hanya dimaknai sebagai perayaan spiritual semata, tetapi juga momentum strategis untuk membangun optimisme kolektif. Menurutnya, semangat Ramadan harus diterjemahkan menjadi energi sosial untuk mempererat persatuan dan mendorong pembangunan daerah.

“Idulfitri adalah momentum kebangkitan bersama—memperkuat silaturahmi, menyatukan langkah, dan membangun Lampung yang lebih maju serta sejahtera,” tegasnya.

Gubernur juga memastikan bahwa situasi keamanan di Lampung selama Ramadan hingga Hari Raya berlangsung kondusif. Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak, mulai dari aparat keamanan hingga partisipasi aktif masyarakat.

Tak hanya itu, apresiasi disampaikan kepada tenaga kesehatan, aparatur sipil negara (ASN), relawan, serta seluruh elemen yang telah berkontribusi menjaga stabilitas daerah, termasuk dalam mengawal kelancaran arus mudik.

“Alhamdulillah masyarakat dapat beribadah dengan khusyuk, dan arus mudik juga berjalan aman serta lancar,” pungkasnya.

Perayaan Idulfitri tahun ini pun menjadi refleksi kuat bahwa harmoni sosial dan sinergi antar elemen masyarakat menjadi fondasi utama dalam menjaga ketenteraman dan mendorong kemajuan Lampung ke depan. (***)