TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Kota Bandar Lampung akan membangun kereta gantung pertama di Lampung tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung, Dedi Sutiyoso, menegaskan proyek tersebut sepenuhnya akan dibiayai oleh investor asal Tiongkok.

“Lagi kita persiapkan. Saat ini masih dalam proses lobi dengan investor. Jadi anggarannya bukan dari APBD,” tegas Dedi kepada wartawan, di lingkungan Pemkot Bandar Lampung, Selasa, 3 Juni 2025.

Dedi menyebut, inisiatif pembangunan ini berasal dari Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai bagian dari pengembangan sektor pariwisata dan penataan kota. Namun, pelaksanaannya bukan dari Dinas PU, melainkan akan langsung ditangani pihak investor.

“Pembangunannya nanti langsung dari pihak mereka. Kami hanya mendukung secara teknis dan koordinasi antarinstansi,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyebut kereta gantung ini akan menjadi wahana wisata yang mirip dengan yang ada di Thaif (Arab Saudi) dan Singapura, namun dengan ukuran yang lebih kecil.

Proyek ini juga disebut akan memanfaatkan lahan dua hektare di sekitar rumah dinas wali kota dan saat ini sedang dalam proses pengurusan izin ke Kementerian Kelautan.

“Kalau di Thaif dan Singapura itu bisa sampai 8-10 orang, nah mungkin kalau kita bisa 6-7 orang,” ujarnya.

Ia pun meminta doa restu kepada masyarakat agar pembangunan kereta gantung tersebut segera terealisasi.

“Insyaallah mohon doanya, dan ini akan kita manfaatkan untuk pariwisata di Bandar Lampung,” ujarnya. (***)

TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Provinsi Lampung mencatat lonjakan signifikan dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Berdasarkan data per 10 Mei 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai 30,23%, sementara belanja daerah menembus 24,62%.

Angka ini melampaui rata-rata nasional dan menjadi capaian tertinggi Pemprov Lampung dalam lima tahun terakhir.

Padahal, hanya beberapa hari sebelumnya, data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 7 Mei 2025 sempat menyebut Lampung sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan terendah kedua secara nasional. Namun dengan percepatan fiskal yang luar biasa pada Maret–April 2025, realisasi pendapatan meningkat lebih dari 21 poin persentase dan belanja naik hampir 19 poin.

Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA., Akademisi dan Peneliti Keuangan Publik Universitas Lampung sekaligus Pengurus ISEI Lampung, menyatakan bahwa capaian ini adalah hasil dari fiskal shock response yang tepat.

“Apa yang dilakukan Pemprov Lampung menunjukkan kapasitas fiskal yang tanggap terhadap dinamika nasional. Ini bukan hanya eksekusi cepat, tetapi juga keberanian berbenah secara sistematis,” ujar Dr. Saring, Senin, 12 Mei 2025.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, merespons kritikan pusat bukan dengan pembelaan, melainkan dengan tiga langkah strategis, diantaranya menyelaraskan penatausahaan kas dengan progres pembangunan nyata, mengintegrasikan Dana BOS dan BLUD dalam sistem pelaporan, dan memastikan efisiensi perputaran kas untuk langsung memberi dampak ke masyarakat.

Langkah ini selaras dengan arahan Mendagri Tito Karnavian bahwa belanja pemerintah harus menjadi penggerak ekonomi. Lampung menjawab tantangan itu dengan kerja nyata.

“Pemerintah yang kuat bukan yang sempurna sejak awal, tapi yang cepat belajar dan memperbaiki,” tambah Dr. Saring, menilai strategi fiskal Lampung sebagai bentuk fiskal leadership yang solutif dan berbasis data.

Dengan keberhasilan ini, Lampung tidak lagi berada di posisi tertinggal. Justru kini menjadi rujukan nasional dalam percepatan belanja anggaran dan tata kelola fiskal adaptif. (***)