TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Provinsi Lampung memastikan pelayanan publik kembali berjalan normal seiring berakhirnya cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah pada Selasa, 24 Maret 2026. Mulai Rabu, 25 Maret 2026, seluruh aparatur sipil negara (ASN) kembali bekerja seperti biasa tanpa kebijakan work from anywhere (WFA) untuk sektor layanan masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa tidak ada toleransi pengurangan layanan, terutama pada sektor-sektor vital seperti kesehatan dan administrasi publik.

“Pemprov Lampung memprioritaskan agar pelayanan publik tetap berjalan. Tidak ada WFA bagi yang bekerja di pelayanan publik, seperti di rumah sakit atau layanan lainnya,” ujarnya, Selasa, 24 Maret 2026.

Kebijakan ini menjadi respons atas kebutuhan masyarakat yang biasanya meningkat setelah libur panjang Lebaran, mulai dari layanan kesehatan, administrasi kependudukan, hingga perizinan. Pemprov menilai kehadiran penuh ASN di lini pelayanan menjadi kunci menjaga kepercayaan publik.

Sebagian besar organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung diketahui memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan publik. Karena itu, aktivitas pelayanan dipastikan langsung kembali normal tanpa penyesuaian sistem kerja jarak jauh.

Namun demikian, untuk OPD yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, fleksibilitas tetap diberikan. Kepala OPD diberi kewenangan untuk mengatur skema kerja, termasuk kemungkinan penerapan WFA secara terbatas.

“Bagi OPD yang bukan pelayanan publik, silakan kepala OPD mengatur pemberlakuannya,” tambah Marindo.

Dengan penegasan ini, Pemerintah Provinsi Lampung menekankan komitmennya dalam menjaga kualitas layanan pasca-libur Lebaran, sekaligus memastikan roda pemerintahan kembali berjalan optimal di tengah tingginya aktivitas masyarakat. (***)

TEGAKLURUS.CO – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung menggelar acara pisah sambut bagi lima orang dengan jabatan pengawas yang memasuki purnabakti pada 2025, di Aula Mufakat Jejamo, Rabu, 7 Januari 2026.

Pisah sambut dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Hj. Eka Afriana, S.Pd, dihadiri langsung lima orang pengawas, yaitu Sriwati, M.Pd; Sri Nurhayati, M.Pd; Zuraida, M.Pd.I; Hery Wijaya, S.Pd., M.M; Dwi Kiniyanto, M.Pd.

Acara dikemas secara sederhana namun penuh makna itu, juga diisi dengan pemberian cendera mata dari Kadisdikbud kepada lima orang tersebut yang pada tahun ini telah menanggalkan status Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dengan mata berkaca-kaca, Kadisdikbud berpesan kepada lima orang ASN purnabakti tersebut untuk terus memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dunia pendidikan, serta lingkungan masyarakat di tempatnya berada.“Memasuki masa pensiun bukan akhir dari berkarya, namun terus bisa memberikan kontribusi yang baik bagi pembangunan Kota Bandar Lampung,” ujar Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Bandar Lampung itu.

Masih pada kesempatan itu, Kadisdikbud juga mengapresiasi atas pengabdian, dedikasi, ilmu, dan pengalaman yang telah diberikan lima orang pengawas, itu dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Tapis Berseri.

“Bapak dan ibu semua, merupakan panutan bagi kami semua di sini. Untuk itu, kami berharap terus memberikan karya terbaik terutama dalam bidang pendidikan meski tidak lagi dalam satu ikatan organisasi,” ujar dia.

Di akhir sambutan, ia juga mengajak seluruh pegawai untuk selalu menjaga silaturahmi. “Dalam suasana suka maupun duka, kami mohon terus memberikan informasi, sebab kita semua sudah menjadi keluarga besar,” pesannya.

Sementara itu, Hery Wijaya – ASN pengawas purnabakti, mengaku bangga menjadi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Kata dia, purnabakti bukan akhir dari pengabdian, melainkan menjadi fase baru dalam hidupnya.

“Setelah pensiun ini, insyaallah saya akan terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kota Bandar Lampung,” ujar dia seraya mengaku kini telah menjalani usaha ekspedisi bersama keluarganya itu. (***)

TEGAKLURUS.CO – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang berencana menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri hingga pejabat negara.

Kebijakan sebagai bagian dari pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, kata Eva Dwiana, tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2025 yang ditandatangani sejak 30 Juni 2025.

“Untuk ASN di Pemkot Bandar Lampung, pemerintah pusat sudah menaikkan gaji, tunjangan kinerja juga tinggi. Saya berharap ASN terus bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Eva Dwiana, Selasa, 23 September 2025.

Menurutnya, pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia juga akan terus didorong sehingga Kota Bandar Lampung makin maju. “Kami prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” tuturnya.

Diketahui aturan, kenaikan gaji itu difokuskan kepada sejumlah kelompok ASN, di antaranya guru, dosen, tenaga kesehatan, hingga penyuluh. Selain itu, TNI/Polri serta pejabat negara juga masuk dalam daftar penerima kenaikan gaji. (***)

Rincian kenaikan gaji yakni:

* Golongan I & II: naik 8 persen

* Golongan III: naik 10 persen

* Golongan IV: naik 12 persen

TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pilar utama pembangunan daerah menuju Visi Indonesia Emas 2045. Komitmen ini selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang menempatkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas ASN sebagai prioritas nasional.

Hal ini ditekankan dalam Upacara Bulanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang berlangsung di Lapangan Korpri, Selasa, 17 Juni 2025, dengan Inspektur Upacara Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Zainal Abidin.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Ekubang, ditegaskan bahwa ASN yang kompeten dan profesional memegang peranan vital dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas di Provinsi Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung mengakui adanya tantangan, salah satunya adalah masih rendahnya nilai Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Lampung, khususnya pada dimensi kompetensi yang pada tahun 2023 baru mencapai angka 26,53 dari angka tertinggi 40. Capaian ini menjadi dorongan bagi seluruh ASN untuk lebih proaktif dalam mengembangkan diri.

“Salah satu tantangan nyata yang kita hadapi saat ini adalah masih rendahnya nilai Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Lampung, Ini adalah alarm bagi kita semua untuk lebih aktif dan serius dalam mengembangkan diri.” tegasnya.

Pengembangan kompetensi ASN saat ini dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu pelatihan klasikal (tatap muka terstruktur) dan pelatihan non-klasikal. Pelatihan non-klasikal menawarkan fleksibilitas melalui praktik kerja, magang, coaching dan mentoring, pembelajaran jarak jauh (e-learning dan webinar), komunitas belajar, pembelajaran mandiri, hingga detasering dan penugasan khusus.

“Dengan adanya opsi pelatihan non-klasikal, kami mengajak seluruh ASN untuk tidak bergantung hanya pada pelatihan klasikal, ini penting agar transfer of knowledge dapat terus berlangsung dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sekaligus menjawab tantangan keterbatasan anggaran.” tambahnya.

Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung terus berinovasi, salah satunya dengan menerapkan blended learning pada pelatihan struktural seperti PKN II, PKA, PKP, Latsar CPNS, dan pelatihan pengadaan barang/jasa.

Pendekatan ini memadukan metode tatap muka dengan daring, mencerminkan transformasi pembelajaran yang memanfaatkan teknologi modern untuk menciptakan suasana belajar yang lebih fleksibel, efektif, dan partisipatif.

Penyelenggaraan pelatihan yang terukur dan berkelanjutan ini menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi ASN adalah bagian integral dari strategi transformasi birokrasi yang modern, adaptif, dan berorientasi hasil.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transformasi digital, Pemerintah Provinsi Lampung juga baru saja meluncurkan Super Aplikasi Lampung-In. Inovasi layanan publik berbasis digital ini dirancang untuk meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat Lampung, mempercepat, dan mempermudah layanan pemerintahan di era digital.

“Kami mengajak seluruh ASN dan masyarakat Lampung untuk mengunduh aplikasi ini, guna memanfaatkan layanan pemerintah secara lebih efisien dan mudah diakses kapan saja dan di mana saja.” ujar Gubernur.

“Sebagai ASN, mari terus belajar, tidak cepat puas, dan aktif mengembangkan diri. Teruslah berkontribusi dengan semangat, integritas, dan profesionalisme. Semoga setiap langkah kita menjadi bagian dari kemajuan Provinsi Lampung dan terwujudnya Indonesia Emas 2045.” pungkasnya. (***)

TEGAKLURUS.CO – Cuti bersama dan libur Hari Raya Idulfitri 1446 H telah usai. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperbaiki kinerja dan memperteguh komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Mari kita jadikan momen Idulfitri 1446 H ini sebagai titik tolak perubahan, agar kita dapat bekerja lebih ikhlas, lebih cepat, dan lebih tepat dalam menghadirkan kebijakan serta layanan publik yang berpihak kepada rakyat,” ujar Gubernur dalam sambutannya pada kegiatan Halalbihalal bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 1446 H/2025, yang digelar di halaman Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 9 April 2025.

Gubernur menegaskan bahwa ASN sebagai aparatur pemerintah memikul amanah yang tidak ringan. Dalam menghadapi tantangan global, perubahan iklim, serta dinamika sosial dan ekonomi, ASN dituntut untuk sigap, adaptif, dan inovatif.

“Mari kita selaraskan langkah, satukan niat, dan kuatkan tekad dalam mewujudkan visi besar kita: ‘Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas’,” tegasnya.

Gubernur menekankan bahwa visi tersebut bukan sekadar slogan, melainkan arah juang bersama yang mengajak pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak selaras dalam bingkai kebangsaan, menyongsong masa depan Indonesia yang gemilang.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa Indonesia akan menghadapi tonggak sejarah penting pada tahun 2045 melalui peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, dengan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Dimana visi tersebut telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

“Pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia. Untuk mewujudkannya, kita perlu meningkatkan kualitas SDM dan mengoptimalkan bonus demografi,” ujarnya.

Gubernur menyatakan bahwa Provinsi Lampung juga akan turut mengalami kemajuan besar dalam 20 tahun ke depan. Namun, ia mengingatkan bahwa kemajuan tersebut hanya akan terjadi jika diusahakan oleh putra-putri Lampung sendiri.

“Lampung akan menjadi daerah yang maju dan hebat. Tapi pertanyaannya, siapa yang akan membawa Lampung maju? Apakah orang Lampung sendiri atau orang luar?” ungkapnya.

Oleh karena itu, Gubernur Mirza menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah sebagai pelayan publik harus hadir secara nyata di tengah masyarakat, tidak hanya meningkatkan pelayanan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi yang berpihak kepada rakyat.

“Kita adalah nahkoda dari kapal besar bernama Provinsi Lampung, yang mengangkut 9 juta penumpang. Tugas kita adalah menjaga keseimbangan kapal dan memastikan arah pelayaran menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur menyoroti pentingnya intervensi pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi. Ia mengapresiasi kebijakan nasional oleh Presiden Prabowo yang menaikkan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah menjadi Rp6.500/kg, yang berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan petani.

“Dulu petani hanya mendapat penghasilan Rp1,5 juta per bulan, sekarang bisa Rp4 juta hingga Rp5 juta. Begitu juga dengan petani jagung. Inilah tugas kita sebagai pemerintah, sebagai nahkoda,” tambahnya.

Dalam suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan, Gubernur juga memberikan penghargaan kepada 22 ASN yang berhasil mengkhatamkan Al-Qur’an sebanyak 4, 5, hingga 6 kali selama bulan Ramadan. Mereka diundang naik ke panggung dan menerima hadiah umrah gratis sebagai bentuk apresiasi atas komitmen spiritual yang luar biasa.

“Semoga ini menjadi contoh bagi kita semua untuk senantiasa memperbaiki bacaan Al-Qur’an, memperkuat ibadah, dan meningkatkan kualitas diri,” ujar Gubernur.

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Firsada, menyampaikan bahwa kegiatan Halalbihalal ini menjadi momen penting untuk menjalin tali silaturahmi serta memperkuat rasa persaudaraan antar ASN dan antara Pemerintah Provinsi dengan seluruh instansi di Lampung.

Acara Halalbihalal turut diisi tausiyah oleh Al Mukarrom Dr. KH. Annas Hidayatullah, M.A., dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Lampung serta ribuan ASN dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. (***)

TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Provinsi Lampung mengumumkan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta tenaga non-ASN. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 17 Maret 2025.

Gubernur menyatakan bahwa pencairan THR akan dimulai pada 18 Maret 2025, mencakup THR Gaji dan THR Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan total anggaran sebesar Rp125 miliar. Dana ini dialokasikan untuk 12.980 PNS dan 6.298 PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Selain itu, sebagai bentuk perhatian terhadap tenaga non-ASN, pemerintah juga telah mengalokasikan Tunjangan Keagamaan sebesar Rp7,194 miliar untuk 3.128 tenaga non-ASN. Langkah ini merupakan wujud apresiasi serta komitmen Pemprov Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai, sekaligus mendorong daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri dan tahun ajaran baru.

“Dengan adanya pencairan ini, kami berharap ASN dan tenaga non-ASN dapat merasakan manfaat yang nyata, baik dari sisi ekonomi maupun kebahagiaan keluarga. Selain itu, ini juga diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.

Proses pencairan THR ini dilakukan melalui mekanisme verifikasi oleh perangkat daerah sebelum diusulkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk diverifikasi lebih lanjut. Setelah itu, dana akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing pegawai.

Gubernur menegaskan bahwa pencairan THR akan bergantung pada kecepatan perangkat daerah dalam menyelesaikan verifikasi dan pengajuan usulan pencairan. Oleh karena itu, ia mengimbau agar seluruh instansi terkait dapat segera menyelesaikan proses administrasi agar pegawai dapat menerima haknya tepat waktu.

“Pencairan THR ini diharapkan tidak hanya membantu kesejahteraan pegawai tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, terutama dalam meningkatkan perputaran uang di masyarakat menjelang hari raya,” tutupnya. (***)