TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen penuh akan melaksanakan reformasi birokrasi yang berpihak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Komitmen itu dikatakan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, saat membuka seminar nasional kerja sama antara APHTN-HAN Pengurus Wilayah Lampung dan Pemkot Bandar Lampung, di lingkungan pemkot setempat, Jumat, 14 November 2025.

Menurut dia, keberhasilan reformasi birokrasi juga ditentukan oleh peran aktif perguruan tinggi, akademisi, serta organisasi profesi seperti Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).

“Semua pihak itu nantinya bisa menjadi motor penggerak dalam memberikan landasan keilmuan sekaligus kritik konstruktif terhadap kebijakan publik,” kata Eva Dwiana.

Hasilkan Gagasan

Melalui seminar ini, wali kota perempuan pertama di Bandar Lampung, berharap menghasilkan gagasan dan rekomendasi strategis bagi penyempurnaan sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

“Jadikan forum ini sebagai ruang kolaborasi antara ilmu pengetahuan dan praktik pemerintahan dan antara teori dan kebijakan, sehingga reformasi birokrasi benar-benar menjadi gerakan perubahan menuju pemerintahan yang melayani,” tuturnya.

Terlebih, sambung dia, digitalisasi layanan yang telah diterapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur, dan penguatan akuntabilitas menjadi fokus utama untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efisien, adaptif, dan responsif.

Diketahui, seminar itu turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda; Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh; Sekretaris Jenderal APHTN-HAN sekaligus Ketua Badan Keahlian DPR RI, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono; serta akademisi Universitas Pancasila, Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., S.J.D. (***)

TEGAKLURUS.CO – Pengembangan Sumber Daya Manusia atau SDM birokrasi kembali menjadi fokus utama di Provinsi Lampung.

Hal itu dibahas dalam Seminar Daerah bertema “Strategi Pengembangan SDM Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Lampung” yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila), Rabu, 28 Mei 2025.

Seminar menghadirkan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Lampung, Drs. M. Alhusnuriski, M.Si, sebagai pembicara utama.

Dalam pemaparannya, Alhusnuriski mengidentifikasi tiga permasalahan utama yang dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lampung, yaitu kesenjangan kompetensi, struktur usia pegawai yang menua, serta keterbatasan pelatihan yang tersedia.

Menurutnya, strategi pengembangan SDM birokrasi di Provinsi Lampung harus fokus pada tiga aspek penting, yaitu:

1. Regulasi pendukung yang memadai
2. Jalur karier berbasis merit system
3. Sistem evaluasi kinerja yang transparan dan objektif.

“Pelayanan publik sangat bergantung pada kualitas SDM. Jika SDM tidak kompeten, maka pelayanan juga akan terhambat,” tegas Alhusnuriski.

Seminar juga menghadirkan Guru Besar Kepemimpinan Daerah FISIP Universitas Lampung, Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.

Ia menekankan peran strategis perguruan tinggi dalam mendukung regenerasi ASN.

Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai mitra dalam merumuskan kebijakan berbasis riset.

“Kurikulum harus dirancang untuk menjawab kebutuhan zaman, tidak hanya sekadar memenuhi beban SKS, tetapi juga membentuk pemimpin pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan responsif,” jelas Prof. Feni.

Diskusi dalam seminar menegaskan pentingnya semangat kolaborasi dan tanggung jawab lintas sektor.

Membangun birokrasi yang efektif bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga keberanian untuk menata ulang sistem agar lebih manusiawi, fungsional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Alhusnuriski mengajak dosen dan mahasiswa Unila untuk memperkuat sinergi dengan dunia birokrasi.

Kolaborasi ini diharapkan dapat melahirkan SDM birokrasi yang unggul, adaptif, dan visioner dalam menghadapi tantangan masa depan demi mewujudkan Lampung Maju. (***)