TEGAKLURUS.CO – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung memantau pengamanan malam pergantian Tahun Baru 2026 di Mapolresta Bandar Lampung, Rabu, 31 Desember 2025.

Pemantauan tersebut dirangkaikan dengan mengikuti arahan Operasi Lilin 2025 secara virtual yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamarí Chaniago, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan dihadiri jajaran kementerian terkait.

Kegiatan ini diikuti aparat keamanan gabungan dari seluruh Indonesia yang menyampaikan laporan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang malam pergantian tahun.

Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf menyampaikan kondisi kamtibmas di Provinsi Lampung terpantau aman dan kondusif. Sejak 20 Desember 2025, sebanyak 4.021 personel gabungan telah disiagakan, terdiri dari 2.168 personel Polri, 850 personel TNI, dan 1.003 personel dari unsur terkait lainnya.

Selain itu, Polda Lampung juga menyiapkan 42 pos pengamanan, 26 pos pelayanan, serta dua pos terpadu yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Pengamanan perayaan Natal dilakukan melalui monitoring terhadap 1.068 gereja selama rangkaian Natal dan Tahun Baru.

Sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, arus mobilitas masyarakat di Lampung menjadi perhatian utama. Tercatat 28 sarana transportasi laut dioperasikan, dengan tambahan lima kapal selama masa libur akhir tahun. Pergerakan penumpang rata-rata mencapai 36.000 hingga 40.000 orang per hari, dengan puncak tertinggi pada 25 Desember 2025 sebanyak 53.000 penumpang dan 14.500 kendaraan.

Sementara itu, sejak 20 Desember 2025 tercatat 505 penerbangan dengan jumlah penumpang mencapai 4.030 orang. Untuk angkutan darat, pergerakan bus berkisar 60 hingga 90 unit per hari.

Pengamanan juga difokuskan pada titik-titik keramaian malam Tahun Baru. Di Kota Bandarlampung terdapat 19 titik kumpul masyarakat dengan estimasi 19.000 orang, dengan konsentrasi terbanyak di kawasan Tugu Adipura sekitar 5.000 orang.

Di daerah lain, Lampung Selatan tercatat sekitar 5.500 orang, Lampung Utara 400 orang, dan Kabupaten Mesuji sekitar 800 orang. Seluruh kegiatan berlangsung aman dan terkendali.

Untuk mengantisipasi kepadatan di Pelabuhan Bakauheni, disiapkan lima rest area dengan kapasitas masing-masing hingga 145 kendaraan sebagai bagian dari skema pengendalian lalu lintas.

Dalam arahannya, Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengapresiasi langkah pengamanan yang dilakukan Polda Lampung dan jajaran. Ia mengingatkan potensi anomali cuaca serta kelelahan masyarakat pada arus balik, khususnya di jalur penyeberangan Lampung–Jawa, serta meminta pelayanan maksimal kepada masyarakat guna meminimalkan risiko kecelakaan.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi kepada Polda Lampung, TNI, dan seluruh unsur terkait atas pengamanan yang optimal.

“Keamanan Lampung yang semakin kondusif menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor. Ini menjadi fondasi utama bagi Lampung untuk terus maju di tahun 2026,” ujar Gubernur.

Dengan sinergi seluruh unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan terkait, pengamanan malam pergantian Tahun Baru 2026 di Provinsi Lampung dipastikan berjalan aman, tertib, dan kondusif. (***)

TEGAKLURUS.CO – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa, 1 Juli 2025.

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung ini merupakan rapat paripurna Pembicaraan Tingkat I, Pemandangan Umum dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan Pemandangan Umum terhadap Pembahasan 2 (Dua) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu Raperda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rendah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tersebut, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menerima secara langsung pemandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan Pembahasan 2 (Dua) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam sidang paripurna sebelumnya yang dilaksanakan pada Senin 30 Juni 2025 lalu, telah dilakukan Pembicaraan Tingkat I Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 serta Pembicaraan Tingkat I Penyampaian terhadap 2 (Dua) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Penjelasan Pembentukan Perubahan Program Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Provinsi Lampung Tahun 2025 oleh Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Budhi Condrowati, juga telah disetujui Pembentukan Perubahan Program Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Provinsi Lampung Tahun 2025 oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung.

Rapat paripurna yang dilaksanakan pada hari ini dijeda dan dijadwalkan akan dilanjutkan kembali pada Rabu 02 Juli 2025 dengan agenda Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Pembahasan 2 (Dua) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung. (**)

TEGAKLURUS.CO – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung mulai melakukan pendalaman terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sekretaris Pansus DPRD Provinsi Lampung Deni Ribowo mengatakan, bahwa pihaknya telah menjadwalkan dalam penyusunan LHP BPK.

“Hari ini Pansus LHP BPK sudah mulai bekerja dan melakukan rapat pertemuan. Membahas agenda kegiatan Pansus. Hari ini kita sudah melakukan penyusunan jadwal menentukan jadwal Pansus soal tindak lanjut dari LHP BPK,” kata Deni kepada media ini, Senin, 26 Mei 2025.

Sehingga, kata Politisi Demokrat Lampung ini, dibentuknya Pansus LHP BPK ini guna untuk memperbaiki sistem penggunaan anggaran pada OPD Lampung.

“Kita juga sedang mengirim surat kepada BPK untuk melakukan audiensi. Dari laporan BPK tersebut Pansus akan mendalami hal-hal terkait temuan BPK. Ini senapas dengan semangat yang disampaikan bapak gubernur lampung untuk memperbaiki sistem penggunaan anggaran dengan baik dan efektif,” ucapnya.

Bahkan, Sambung Deni, Pansus juga saat ini sedang mempelajari dokumen bersama dengan tenaga ahli yang sudah di tunjuk sebagai bahan diskusi dan pendalaman dengan BPK perwakilan Lampung.

“Kalau sanksi dari BPK kan jelas harus mengembalikan temuan-temuan tersebut. Namun ada undang-undang yang mengisyaratkan pertanggung jawaban pengguna anggaran tersebut kepada pimpinan dalam hal ini gubernur lampung,” ungkapnya.

Deni menambahkan, setelah selesai kerja pansus tersebut, pihaknya juga akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Lampung, untuk melakukan evaluasi ke depan.

“Nanti juga akan kita berikan rekomendasi kepada gubernur lampung hal-hal terkait untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal serupa dalam hal pengembalian ke kas daerah. Barangkali ada yang sudah berulang ulang tentu bapak gubernur lampung dapat memberikan arahan Ataupun kebijakan guna mewujudkan penggunaan anggaran yang tepat dan efektif,” pungkasnya. (***)