TEGAKLURUS.CO – Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila) menggelar Ujian Promosi Doktor (S-3) Program Studi Doktor Studi Pembangunan FISIP Unila, Rabu, 7 Januari 2026.

Ujian terbuka yang berlangsung di Ruang Sidang Gedung D FISIP ini menjadi momen akademik penting bagi promovendus Hendrie Kurniawan, yang berhasil mempresentasikan disertasinya berjudul “Implementasi Fungsi Representasi DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Komparatif DPRD Kota Bandar Lampung dan DPRD Kabupaten Lampung Utara)” di hadapan tim penguji dan sivitas akademika.

Sidang promosi doktor dipimpin Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Ketua Penguji, didampingi Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., sebagai Sekretaris Penguji. Bertindak sebagai Promotor yakni Prof. Dr. Drs. Hertanto, M.Si., dan Ko-Promotor Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.
Selanjutnya, turut hadir sebagai penguji eksternal Dr. Ir. Andi Wijaya, S.T., M.M., M.A.P. serta jajaran penguji internal, yaitu Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., Prof. Dr. Ari Darmasuti, M.A., Prof. Arizka W., S.IP., M.A., Ph.D., dan Prof. Dr. Syarief Makhya, M.Si.

Dalam pemaparan akademiknya, promovendus menjelaskan penelitiannya menelaah bagaimana aspirasi dan opini publik disalurkan serta dikonversi menjadi kebijakan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi representasi DPRD di kedua daerah penelitian telah berjalan secara prosedural, namun masih lemah secara substantif dalam mewujudkan representasi kepentingan publik secara optimal.

Secara teoretis, penelitian ini menyempurnakan konsep representasi politik yang dikemukakan Urbinati, sementara secara praktis menawarkan model penguatan tata kelola DPRD melalui reformasi mekanisme elektoral, peningkatan keterbukaan, serta penguatan akuntabilitas publik.

Berdasarkan hasil ujian terbuka tersebut, Hendrie Kurniawan dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dan resmi menyandang gelar doktor. Keberhasilan ini sekaligus menjadikannya sebagai doktor ke-12 yang dihasilkan oleh Program Doktor Studi Pembangunan FISIP Unila.

Melalui capaian ini, diharapkan kontribusi akademik yang dihasilkan dapat memperkaya kajian keilmuan, khususnya dalam bidang pemerintahan daerah dan representasi politik, serta menjadi rujukan bagi perbaikan praktik demokrasi lokal di Indonesia.

Selain itu, keberhasilan ini diharapkan semakin memperkuat peran Unila sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan riset sosial yang berdaya saing, serta mendorong lahirnya penelitian-penelitian berkualitas yang berdampak nyata bagi pembangunan nasional. (***)

TEGAKLURUS.CO – Pengembangan Sumber Daya Manusia atau SDM birokrasi kembali menjadi fokus utama di Provinsi Lampung.

Hal itu dibahas dalam Seminar Daerah bertema “Strategi Pengembangan SDM Birokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Lampung” yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila), Rabu, 28 Mei 2025.

Seminar menghadirkan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Lampung, Drs. M. Alhusnuriski, M.Si, sebagai pembicara utama.

Dalam pemaparannya, Alhusnuriski mengidentifikasi tiga permasalahan utama yang dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lampung, yaitu kesenjangan kompetensi, struktur usia pegawai yang menua, serta keterbatasan pelatihan yang tersedia.

Menurutnya, strategi pengembangan SDM birokrasi di Provinsi Lampung harus fokus pada tiga aspek penting, yaitu:

1. Regulasi pendukung yang memadai
2. Jalur karier berbasis merit system
3. Sistem evaluasi kinerja yang transparan dan objektif.

“Pelayanan publik sangat bergantung pada kualitas SDM. Jika SDM tidak kompeten, maka pelayanan juga akan terhambat,” tegas Alhusnuriski.

Seminar juga menghadirkan Guru Besar Kepemimpinan Daerah FISIP Universitas Lampung, Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.

Ia menekankan peran strategis perguruan tinggi dalam mendukung regenerasi ASN.

Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai mitra dalam merumuskan kebijakan berbasis riset.

“Kurikulum harus dirancang untuk menjawab kebutuhan zaman, tidak hanya sekadar memenuhi beban SKS, tetapi juga membentuk pemimpin pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan responsif,” jelas Prof. Feni.

Diskusi dalam seminar menegaskan pentingnya semangat kolaborasi dan tanggung jawab lintas sektor.

Membangun birokrasi yang efektif bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga keberanian untuk menata ulang sistem agar lebih manusiawi, fungsional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Alhusnuriski mengajak dosen dan mahasiswa Unila untuk memperkuat sinergi dengan dunia birokrasi.

Kolaborasi ini diharapkan dapat melahirkan SDM birokrasi yang unggul, adaptif, dan visioner dalam menghadapi tantangan masa depan demi mewujudkan Lampung Maju. (***)