TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Provinsi Lampung menjalin kerja sama ketenagakerjaan dengan PT Damai Fajar Sentosa (DFS) sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kemaritiman sekaligus memperluas kesempatan kerja dan memperkuat ekosistem industri maritim di Provinsi Lampung.

Hal tersebut mengemuka pada Rapat Pembahasan Kerja Sama Ketenagakerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Kemaritiman di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Jumat, 6 Februari 2026.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai kehadiran PT DFS berpotensi memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sektor kemaritiman, khususnya pada industri perikanan, pembangunan dan perbaikan kapal, serta transportasi laut yang mendukung sektor pariwisata.

“Lampung memiliki potensi kemaritiman yang sangat besar. Kehadiran PT DFS kami harapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ekosistem industri maritim di daerah,” ujar Gubernur Mirza.

Ia juga menyoroti capaian sektor pariwisata Lampung yang terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 24,7 juta kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung.

Menurut Gubernur Mirza, capaian tersebut menjadi bukti meningkatnya daya saing pariwisata Lampung sekaligus hasil kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Angka kunjungan wisatawan yang tinggi ini harus kita dukung dengan infrastruktur dan layanan kemaritiman yang memadai, termasuk transportasi laut dan industri pendukungnya,” katanya.

PT Damai Fajar Sentosa sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembangunan dan perbaikan kapal, yang dinilai sejalan dengan kebutuhan pengembangan sektor maritim Lampung.

Sementara itu, Direktur Utama PT DFS Achmad Widjaja menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi maritim yang sangat strategis, baik dari sisi geografis maupun peluang ekonomi.

Ia menegaskan pihaknya siap mendukung pengembangan sektor pariwisata dan kemaritiman di Lampung.

“Kami berharap kehadiran PT DFS dapat diterima dan didukung, sehingga kami bisa berkontribusi langsung dalam memajukan sektor maritim dan pariwisata di Lampung,” ujarnya. (***)

TEGAKLURUS.CO – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama sejumlah kepala daerah di Provinsi Lampung menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu, 17 September 2025.
‎
‎Pertemuan tersebut membahas persoalan tata niaga singkong atau ubi kayu yang selama ini menjadi komoditas penting di Lampung.
‎
‎Dalam pertemuan itu hadir Sekretaris Menko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, juga hadir dari sejumlah pejabat Kementrian terkait seperti Kementrian Pertanian, Kementrian Perdagangan dan Kementrian Perindustrian.
‎
‎Turut hadir juga Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI), Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia PPUKI), Gabungan Pengusaha industri pengolahan kertas, serta perwakilan industri pengolahan pangan.
‎
‎Dari Lampung yang hadir dalam pertemuan itu Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tataniaga Ubi Kayu DPRD Lampung Mikdar Ilyas, serta Kepala Derah atau yang mewakili dari Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Mesuji, dan Lampung Timur.
‎
‎Pertemuan menghasilkan empat kesepakatan strategis yang diharapkan mampu memperbaiki tata kelola dan keberlanjutan komoditas ubi kayu di Lampung, yaitu:
‎
‎1. Pembatasan impor tapioka melalui pengaturan larangan terbatas (lartas), di mana impor hanya dapat dilakukan oleh produsen yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.
‎
‎2. Penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sementara selama 200 hari sebagai _safe guard_ tambahan untuk impor tapioka.
‎
‎3. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk ubi kayu yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pertanian, serta HET tapioka yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Perdagangan.
‎
‎4. Standarisasi alat ukur kadar aci yang akan ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.
‎
‎Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Lampung, Mulyadi Irsan, mengatakan bahwa dalam pertemuan itu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djauzal meminta Pemerintah Pusat segera menetapkan kepastian harga acuan singkong yang ditetapkan oleh kementan dan Tapioka yang ditetapkan oleh kemendag secepat mungkin agar harga singkong bisa segera naik. (***)