TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pendampingan, pengamanan, dan pengawalan program strategis daerah. Penandatanganan dilakukan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat, 26 September 2025.

Langkah ini ditandai dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Kawasan Komoditas Strategis Padi dan Jagung yang memiliki Unit Reaksi Cepat (URC) Jaga Pangan. Satgas tersebut bertugas memastikan persoalan petani, mulai dari ketersediaan sarana produksi hingga distribusi hasil panen, dapat ditangani secara cepat dan terpadu.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa sinergi dengan Kejati Lampung menjadi bagian penting dalam menjamin keberhasilan program ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur daerah. Ia menilai keberadaan Satgas dan URC Jaga Pangan dapat menjadi “garda terdepan” dalam melindungi petani sekaligus menjaga stabilitas harga.

“Saya minta Satgas ini benar-benar hadir di lapangan, mendampingi petani, menjaga harga tetap wajar, dan memastikan kerja keras petani berbuah kesejahteraan,” ucap Gubernur saat memberi sambutan.

Gubernur Mirza mengingatkan, Lampung memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dengan target swasembada pangan nasional pada akhir 2025 yang ditetapkan pemerintah pusat, Lampung disebut harus mampu mempercepat pengembangan kawasan komoditas pangan unggulan seperti padi, jagung, dan hortikultura.

“Target ini harus kita jawab dengan kerja nyata. Lampung tidak hanya menyuplai kebutuhan pangan nasional, tetapi juga menjadi contoh keberhasilan pembangunan pertanian berbasis kawasan,” ujarnya.

Gubernur yang akrab disapa iyay Mirza itu menambahkan, pembangunan sektor pangan harus berjalan seiring dengan perbaikan infrastruktur. Dalam acara tersebut, ia juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk mempercepat perbaikan jalan dan jembatan di wilayah sentra pertanian.

“Jalan yang baik akan memperlancar distribusi hasil panen, menekan biaya logistik, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan produktif. Infrastruktur harus sejalan dengan kawasan pertanian agar pertumbuhan ekonomi masyarakat berjalan terpadu,” tutur Gubernur.

Selain membentuk Satgas Jaga Pangan, Pemprov Lampung juga menyerahkan hibah aset tanah seluas 17 hektar untuk pengembangan kantor Kejati Lampung. Penyerahan hibah dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

Kepala Kejati Lampung Danang Suryo Wibowo menyatakan, pendampingan yang diberikan institusinya tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, keterlibatan aparat penegak hukum di bidang pangan dan infrastruktur akan memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran.

“Satgas ini akan melibatkan jajaran Kejati maupun Kejaksaan Negeri, khususnya bidang intelijen. Kami ingin membuktikan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya bertindak represif, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan,” ujar Kajati.

Kajati menilai, masalah pertanian di Lampung tidak dapat dipisahkan dari kondisi infrastruktur yang selama ini menjadi tantangan besar. Ia berharap pendampingan yang dilakukan dapat memastikan pembangunan jalan dan jembatan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Lampung, Elvira Umihanni, memaparkan bahwa subsektor tanaman pangan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian Lampung. Pada 2024, subsektor ini berkontribusi sebesar 30,07 persen dan menjadi penyedia lapangan kerja terbesar.

“Dengan kontribusi tersebut, pembangunan sektor pangan tetap menjadi prioritas daerah. Gubernur telah menetapkan kawasan pertanian padi dan jagung sebagai program strategis daerah melalui Keputusan Gubernur Nomor D/660/5.21/HK/2025,” kata Elvira.

Ia menambahkan, pengalihan lahan dari ubi kayu menjadi padi gogo dan jagung terus didorong untuk memperkuat produksi pangan. Hingga Agustus 2025, telah diidentifikasi lahan seluas 9.558,32 hektar yang beralih ke padi gogo dan jagung.

Dukungan perbankan, kata Elvira, juga digencarkan melalui kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bank Lampung telah menyalurkan KUR jagung kepada 91 debitur senilai Rp5,6 miliar dan KUR padi kepada 216 debitur senilai Rp9,8 miliar. Selain itu, terdapat 1.160 calon debitur yang sudah lolos uji kelayakan kredit dan siap diproses.

Untuk memperkuat pengawasan di lapangan, Gubernur Mirza menetapkan Keputusan Gubernur Nomor G/661/5.21/HK/2025 tentang Satgas Percepatan Pengembangan Kawasan Komoditas Padi dan Jagung untuk Ketahanan Pangan. Satgas ini memiliki URC Jaga Pangan yang terdiri atas kepala bidang, penyuluh pertanian, dan petugas pengendali organisme pengganggu tanaman yang diketuai pejabat UPTD provinsi serta Kasi Intel Kejari di kabupaten/kota.

“Dengan Satgas dan URC ini, masalah yang muncul dari hulu hingga hilir bisa segera diatasi melalui aksi kolaboratif seluruh pihak, termasuk dukungan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional,” ujar Elvira.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa keberadaan Satgas Jaga Pangan harus membawa dampak nyata bagi petani. Ia berharap Satgas tidak hanya menjadi struktur administratif di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi motor percepatan pembangunan kawasan pangan.

“Kita harus bisa mengukur, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja Satgas secara berkala agar manfaatnya terasa langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Kesepakatan antara Pemprov Lampung dan Kejati Lampung ini diharapkan mampu memperkuat program swasembada pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan infrastruktur yang lebih baik dan dukungan pendampingan hukum, distribusi hasil pertanian diharapkan lebih lancar, biaya logistik menurun, dan daya saing produk Lampung meningkat di pasar nasional.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemprov Lampung dalam menjawab target nasional swasembada pangan pada akhir 2025 serta mendukung visi pembangunan daerah, Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas. (***)

TEGAKLURUS.CO – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan kesiapan Lampung menjalin kolaborasi strategis dengan Provinsi Shandong, Tiongkok, khususnya dalam sektor pertanian modern, pengembangan infrastruktur, dan kawasan industri.

Hal ini disampaikan dalam forum internasional 2025 Shandong International Friendship Cities Cooperation and Exchange Week yang berlangsung di Shandong Hall, Hotel Shandong, Selasa, 27 Mei 2025. Lampung menjadi satu-satunya provinsi dari Indonesia yang hadir, bersama Kota Malang.

“Shandong dan Lampung sama-sama merupakan lumbung pangan dan memiliki pelabuhan internasional strategis. Kesamaan karakter ini membuka peluang besar untuk kerja sama konkret, baik di sektor pertanian modern maupun pengembangan kawasan industri,” kata Gubernur Mirza.

Lampung selama ini dikenal sebagai penghasil utama padi, jagung, hortikultura, kopi robusta, hingga singkong. Dukungan teknologi pertanian modern dari Shandong, yang merupakan provinsi dengan ekonomi terbesar ke-3 di Tiongkok, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi petani di Lampung.

Selain itu, Shandong juga telah berkembang dengan sistem industri kuat dan terintegrasi. Potensi kerja sama ini dapat mendukung pengembangan kawasan industri di Lampung, termasuk pembangunan infrastruktur pelabuhan dan logistik yang lebih modern.

Dalam pertemuan tersebut, telah ditandatangani Letter of Intent (LoI) antara Gubernur Lampung dan Gubernur Shandong. LoI ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan secara virtual untuk menyusun Memorandum of Understanding (MoU) antar kedua pemerintah provinsi.

Kerja sama ini juga akan diperluas ke bidang pendidikan, beasiswa, pertukaran pemuda, serta pemanfaatan teknologi pengindraan jauh seperti citra satelit, yang dapat mendukung perencanaan wilayah dan peningkatan kualitas layanan publik.

Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihani, menyampaikan bahwa keikutsertaan Lampung dalam forum ini merupakan bagian dari upaya memperluas jejaring kerja sama internasional yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung. (***)

TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Dalam 100 kerja Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela (Mirza-Jihan), Dinas PKPCK melaksanakan Program Kerja Gubernur ‘Tiga Cita 1’, khususnya Misi 1 yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.

Menurut Kepala Dinas PKPCK, Thomas Edwin, salah satu bentuk nyata pelaksanaan misi tersebut adalah Program Hasil Cepat (PHTC) yakni pengembangan aksesibilitas jalan lingkungan menuju lokasi industri pertanian seperti Rice Mill Unit (RMU) dan pengering (dryer) padi/jagung.

“Program ini bertujuan memperlancar mobilitas hasil pertanian dan menekan biaya logistik,” kata Thomas Edwin di Bandar Lampung, Kamis, 22 Mei 2025.

Pemprov Lampung mengalokasikan total anggaran Rp3.997.800.000 untuk pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan di empat kabupaten. Perinciannya, di Lampung Selatan berupa peningkatan jalan rabat beton sepanjang 803,66 meter di Desa Bandar Rejo, Kecamatan Natar.

Kemudian di Lampung Timur, melalui peningkatan jalan rabat beton sepanjang 840,94 meter di Desa Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo. Di Lampung Utara, yakni peningkatan jalan rabat beton sepanjang 809,29 meter di Desa Wonomarto, Kecamatan Kotabumi Utara. Lalu, di Pringsewu, berupa peningkatan jalan rabat beton sepanjang 858,74 meter di Pekon Tambah Rejo, Kecamatan Gadingrejo.

Menurut Edwin, keempat proyek ini tidak hanya mendukung kelancaran transportasi hasil pertanian. Namun juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih merata dan berkelanjutan.

Progres Program PHTC

Hingga Mei 2025, tahapan pelaksanaan proyek-proyek fisik berada dalam fase aktif, dengan jadwal penting meliputi pengumuman pascakualifikasi dan pemberian penjelasan pada 6 Mei. Dilanjutkan pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran berlangsung mulai 9 Mei hingga 27 Mei. Terkahir, penetapan dan pengumuman pemenang dijadwalkan pada 28 Mei, diikuti penandatanganan kontrak.

Selain proyek infrastruktur jalan, Dinas PKPCK juga mencatat progres pembangunan fasilitas layanan publik seperti Drive Thru Pelayanan Terpadu. Drive Thru di depan Lapangan Korpri, Kantor Gubernur rampung 100 persen. Sedangkan lokasi kedua di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung rampung 80 persen.

Drive Thru di depan Perpustakaan Lampung ini diresmikan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela pada Jumat, 23 Mei 2025. Melalui pendekatan terstruktur dan partisipatif, program ini mencerminkan komitmen Gubernur Lampung dalam menghadirkan infrastruktur yang cerdas, ramah lingkungan, dan inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat. (***)

TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menggelar pertemuan strategis bersama PT Globalasia Infrastruktur Fund (GIF) di ruang rapat Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang, Jumat, 16 Mei 2025.

Pertemuan ini bertujuan menjajaki implementasi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai solusi inovatif pembiayaan infrastruktur publik.

Skema KPBU dinilai sebagai langkah strategis, khususnya di tengah keterbatasan anggaran daerah yang selama ini sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Pertemuan dipimpin oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Tulang Bawang, Qudratul, dan dihadiri langsung oleh perwakilan PT GIF, G. Raditya Wardana. Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Bupati Qudratul dan Chairman PT GIF, Witjaksono, di Jakarta.

“Kami optimistis skema KPBU ini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di Tulang Bawang. Respons positif dari PT GIF membuka peluang besar bagi kemajuan daerah kami,” ujar Sekretaris Daerah.

Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta tim ahli yang terdiri dari Dr. Edarwan, SE, MSI, Ir. Taufik Hidayat, ME, MM, dan Ir. Chrisna Putra, MEP.

Dalam diskusi, dibahas beberapa proyek strategis daerah yang direncanakan untuk dikerjasamakan melalui skema KPBU. Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan kawasan wisata Cakat Raya, revitalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), sistem pengelolaan sampah modern, pendirian pabrik penggilingan padi modern (Rice Milling Unit/RMU), pembangunan Pasar Unit 2, pendirian pelabuhan, serta optimalisasi bidang usaha BUMD Tulang Bawang.

Para inisiator KPBU di Lampung—Dr. Edarwan, Ir. Taufik Hidayat, dan Ir. Chrisna Putra—menegaskan bahwa KPBU membawa berbagai manfaat penting bagi daerah. Di antaranya adalah fleksibilitas pendanaan yang tidak bergantung sepenuhnya pada APBD, peningkatan kualitas infrastruktur berkat kolaborasi teknologi dan inovasi dari sektor swasta, serta efisiensi pengelolaan proyek yang dapat mengurangi risiko keterlambatan dan pembengkakan biaya.

Selain itu, skema ini juga diyakini akan mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan daya saing daerah melalui infrastruktur yang memadai, memperbaiki pelayanan publik seperti akses terhadap air bersih dan listrik, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

PT GIF menyampaikan tanggapan positif atas seluruh usulan proyek yang diajukan. Pihak perusahaan meminta Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang segera menyusun dan menyerahkan ringkasan eksekutif (executive summary) dari masing-masing proyek sebagai dasar kajian lebih lanjut.

Skema KPBU diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 sebagai dasar hukum kerja sama antara pemerintah dan badan usaha. Dalam konteks kondisi fiskal daerah yang masih sangat bergantung pada pusat, KPBU menjadi alternatif pembiayaan yang menjanjikan.

Implementasi KPBU di Tulang Bawang diharapkan menjadi role model bagi kabupaten dan kota lain di Provinsi Lampung, yang secara umum menghadapi tantangan serupa dalam pembangunan infrastruktur. (***)