TEGAKLURUS.CO – Sebuah fenomena langka untuk pertama kalinya tercatat di Provinsi Lampung. Kelompok pendidikan justru mengalami deflasi sangat dalam hingga 15,10 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks harga di sektor pendidikan turun dari 108,59 pada Agustus 2024 menjadi 92,19 pada Agustus 2025. Kondisi ini terjadi di era kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, salah satunya dipicu oleh kebijakan penghapusan uang komite sekolah.

Secara umum, inflasi tahun ke tahun (y-on-y) Lampung pada Agustus 2025 hanya mencapai 1,05 persen, jauh lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,33 persen. Inflasi Lampung masih disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan kenaikan 4,12 persen, terutama dari komoditas bawang merah, beras, dan tomat.

Namun, yang paling mengejutkan adalah peran kelompok pendidikan sebagai penekan inflasi daerah. Dari empat subkelompok, dua di antaranya mengalami deflasi, yakni pendidikan dasar dan anak usia dini (1,77 persen) serta pendidikan menengah yang turun tajam hingga 51,23 persen. Sebaliknya, pendidikan tinggi justru meningkat 11,95 persen dan pendidikan lainnya naik 4,30 persen. Secara keseluruhan, kelompok pendidikan menyumbang deflasi (y-on-y) sebesar 0,98 persen, terutama dipicu penurunan biaya pada jenjang SMA/SMK, SMP, dan SD.

Fenomena ini semakin kontras bila dibandingkan dengan kondisi nasional. Pada Agustus 2025, kelompok pendidikan di tingkat nasional justru mencatat inflasi (y-on-y) sebesar 1,43 persen, dengan tiga subkelompok mengalami kenaikan. Hanya pendidikan menengah yang mengalami deflasi tipis sebesar 0,40 persen. Artinya, ketika biaya pendidikan meningkat di tingkat nasional, Lampung justru bergerak berlawanan arus yaitu mengalami deflasi tajam.

Dampak Penghapusan

Kepala Dinas Kominfotik Lampung, Ganjar Jationo menilai bahwa Kebijakan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menghapus uang komite sekolah menjadi faktor utama deflasi pendidikan di Lampung.

Dampak kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Efektivitas Subsidi dan Bantuan Pendidikan
Penurunan harga besar kemungkinan dipengaruhi oleh optimalisasi subsidi pendidikan, seperti BOS, beasiswa daerah, serta program penghapusan iuran sekolah. Hal ini menunjukkan kebijakan pemerintah benar-benar meringankan beban rumah tangga dan memberi dampak nyata pada pengeluaran masyarakat.

2. Dampak pada Daya Beli dan Inflasi Daerah
Dengan turunnya biaya pendidikan, daya beli masyarakat meningkat. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk biaya sekolah dapat dialihkan ke kebutuhan lain, baik konsumsi, kesehatan, maupun investasi kecil. Secara makro, hal ini ikut menekan inflasi Lampung karena pendidikan merupakan komponen strategis dalam keranjang inflasi.

3. Indikasi Arah Kebijakan Jangka Panjang.

Jika pemerintah daerah konsisten menjaga akses murah pendidikan tanpa mengurangi kualitas, maka ini bisa menjadi model kebijakan sosial ekonomi yang berorientasi pada pembangunan SDM. Namun, penurunan biaya yang terlalu tajam juga perlu diantisipasi agar tidak mengganggu standar kualitas layanan pendidikan.

“Keberhasilan menghadirkan deflasi pada sektor pendidikan menjadi simbol kehadiran pemerintah provinsi lampung berpihak pada sektor pendidikan. Masyarakat merasakan langsung keringanan biaya, sehingga berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Lampung,” ucap Ganjar.

Dengan kondisi ini, era kepemimpinan Rahmat Mirzani Djausal tercatat dalam sejarah Lampung. Untuk pertama kalinya, biaya pendidikan yang biasanya identik dengan inflasi justru menjadi motor deflasi yang menekan laju inflasi daerah. (***)

TEGAKLURUS.CO – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan guna menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing.

Hal ini disampaikan Gubernur Mirza dalam pengarahan kepada Kepala Satuan Pendidikan SMAN, SMKN, dan SLBN se-Provinsi Lampung di Aula SMAN 2 Bandar Lampung, Kamis, 5 Juni 2025.

“Kalau kita tidak memperkuat SDM, kita tidak akan bisa menjadi pondasi untuk mengangkat kemajuan Indonesia. Kalau masyarakat Lampung tidak mampu, maka akan digantikan (oleh SDM) dari luar daerah. Untuk mengungkit ini, kita perlu SDM. SDM-nya mana, SDM-nya sekarang lagi sekolah di tempat bapak ibu sekalian,” tegas Gubernur Mirza.

Gubernur kemudian mengungkapkan fakta bahwa dari 352 SMAN/SMKN di Lampung, terdapat 20 sekolah peringkat terbaik di Lampung berdasarkan jumlah siswa yang lulus seleksi masuk perguruan tinggi pada 2025.
Sementara itu, 30 sekolah tidak memiliki satupun lulusan yang diterima melalui jalur UTBK, dan 49 sekolah bahkan tidak lolos di semua jalur penerimaan perguruan tinggi tahun ini.

Oleh karenanya, Gubernur meminta agar seluruh stakeholder terkait bekerja keras meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung. Secara khusus, Gubernur juga meminta para guru untuk mengajar dengan ikhlas, penuh kasih sayang, dan sungguh-sungguh.

Guna memperbaiki dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Lampung, Gubernur Mirza akan mengambil beberapa kebijakan. Diantaranya, akan mengeluarkan Peraturan terkait Uang Komite Sekolah.

“Kita akan membuat Peraturan Gubernur, tidak boleh menarik uang komite sepeserpun dari anak-anak murid SMA lagi sekarang. Berapa kebutuhan sekolah, saya bantu anggarannya nanti. Bapak Ibu bantu saya juga, kita sama-sama perbaiki pendidikan,” ujar Gubernur.

Selain itu, Gubernur juga akan membuat 35 sekolah unggulan, menambah satu mata pelajaran untuk kelas 3 SMA (pelajaran bahasa Jepang, Korea dan Arab), serta meminta seluruh CSR Perusahaan yang ada di Provinsi Lampung agar difokuskan pada sektor pendidikan.

Gubernur selanjutnya menetapkan tiga tolok ukur keberhasilan Kepala Sekolah yaitu tingkat kelulusan ke Perguruan Tinggi, penyerapan di dunia kerja, serta jumlah lulusan yang mampu berwirausaha mandiri.

“Saya ucapkan terima kasih. Saya titipkan pendidikan SMA/SMK/SLB di Provinsi Lampung kepada Bapak Ibu sekalian. Saya titipkan perjuangan o masa depan Provinsi Lampung kepada bapak ibu sekalian. Saya titipkan visi misi Indonesia emas 2045 kepada Bapak Ibu sekalian. Saya titipkan doa-doa seluruh masyarakat Lampung kepada Bapak Ibu sekalian,” ucap Gubernur kepada seluruh Kepala Sekolah yang hadir.

“Sekali lagi terima kasih, selamat bekerja. Percayalah, Bapak Ibu sekarang menjadi garda terdepan dalam kemajuan Lampung,” pungkasnya. (***)

TEGAKLURUS.CO – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan bahwa pendidikan merupakan hal fundamental dalam upaya meningkatkan kualitas suatu daerah.

“Kriminal, narkoba dan lain-lain, inikan buah, bukan masalah, ini adalah buah dari masalah dasar. Masalah dasar ini bukan tidak ada lapangan pekerjaan, masalah dasarnya ini adalah kualitas pendidikan,” tegasnya, di Tulangbawang Barat, Selasa, 8 April 2025.

Diprediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045 dan 2050, Mirza berharap Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung dapat turut berperan dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut.

“Kami ingin ketika GDP kita tinggi, ketika Lampung menjadi maju, orang-orang Lampung, anak-anak muda Lampung ini yang membuat maju. Kuncinya itu cuma satu, yaitu pendidikan,” lanjutnya.

Dengan potensi tersebut, Mirza berharap Politeknik Tunas Garuda dapat menjadi salah satu sarana dalam upaya meningkatkan kualitas SDM yang dibutuhkan.

“Kami butuh SDM yang berkualitas, SDM yang berkualitas hanya bisa didapatkan dengan pendidikan yang berkualitas. Pendidikannya sesuai dan adaptif dengan kebutuhan masyarakat,” ucapnya. (***)

TEGAKLURUS.CO – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Senin, 24 Februari 2025.

Kunjungan kerja dilaksanakan untuk meninjau secara langsung kondisi dan program-program yang sedang berjalan di sektor pendidikan.

Dalam arahannya, Wagub menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan sebagai salah satu fondasi utama kemajuan daerah.

Wagub menyoroti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung yang masih perlu ditingkatkan, dan menegaskan bahwa pendidikan memegang peranan krusial dalam mencapai kemajuan tersebut.

Ia juga menindaklanjuti arahan Gubernur Lampung terkait larangan penahanan ijazah siswa, dan mengapresiasi langkah cepat Dinas Pendidikan dalam menangani masalah ini.

“Dari 15.000 ijazah yang sebelumnya tertahan, kini hanya tersisa 4.660, menunjukkan komitmen dinas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Wagub.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub mengingatkan agar dana Program Indonesia Pintar (PIP) disalurkan 100 persen kepada siswa yang berhak, tanpa potongan apapun.

“Saya juga ingin agar dilakukan evaluasi terkait penyaluran dana PIP untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran,” ujar Wagub.

Terkait kegiatan study tour, Wagub mengimbau agar sekolah tidak lagi mengadakan kegiatan yang membebani orang tua siswa, dan menekankan bahwa inovasi serta pengembangan daerah seharusnya menjadi tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan siswa.

“Saya kira cukup agar siswa memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada, seperti internet, dan menikmati potensi pariwisata Lampung yang telah menjadi primadona di Sumatera,” ujar Wagub.

Meskipun ada instruksi efisiensi anggaran (Inpres Nomor 1 Tahun 2025), Wagub memastikan bahwa pelayanan pendidikan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tidak akan terganggu.

Wagub juga mengapresiasi prestasi yang telah diraih Dinas Pendidikan, dan berharap agar terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan yang baru, dengan melakukan lompatan-lompatan inovatif untuk mencapai visi misi Lampung maju menuju Indonesia Emas.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Laila Soraya, dalam laporannya menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki 1.066 sekolah SMA, SMK, dan SLB, dengan 95 pengawas, 11.467 guru tetap, dan 12.940 guru tidak tetap. Dinas Pendidikan juga telah membuka posko pengambilan ijazah dan berhasil mengurangi jumlah ijazah yang tertahan dari 15.000 menjadi 4.667.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan Dinas Pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung, serta memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. (***)