TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan upaya percepatan transformasi digital dan menciptakan efisiensi birokrasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memimpin rapat koordinasi pembahasan integrasi aplikasi Lampung-In yang berlangsung di Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur Lampung, Jumat, 20 Februari 2026.

Dalam arahannya, Sekdaprov menjelaskan bahwa progres saat ini difokuskan pada sinkronisasi Lampung-In dengan berbagai aplikasi yang telah dikembangkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dua layanan utama yang menjadi prioritas integrasi adalah :
1. SAIBARA: Sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. SP4N LAPOR: Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

“Jadi intinya, tim pendukung secara teknis silakan berkoordinasi di tingkat programmer sehingga sistem Saibara bisa segera terintegrasi di dalam Lampung-In. Kita ingin layanannya menjadi lebih baik dan memudahkan masyarakat,” ujar Marindo.

Sekdaprov memberikan instruksi khusus kepada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) serta Inspektorat Provinsi Lampung untuk melakukan pertemuan teknis intensif mulai Senin hingga Jumat pekan depan.

Fokus utama pertemuan tersebut adalah memastikan aplikasi SP4N LAPOR dapat diakses sepenuhnya melalui platform Lampung-In. Integrasi ini dinilai krusial karena jangkauan SP4N LAPOR mencakup aduan masyarakat tidak hanya di tingkat Provinsi, tetapi hingga ke seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Sekdaprov menegaskan bahwa tujuan akhir dari proyek ini adalah menghapus ego sektoral antar aplikasi dan mewujudkan integrasi data yang solid di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Insya Allah niat baik akan berjalan dengan baik. Kita usahakan ke depan hanya ada satu aplikasi, satu data, dan satu informasi di Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu melalui Lampung-In,” pungkasnya. (***)

TEGAKLURUS.CO – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung mendampingi Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses untuk pengawasan langsung pengelolaan sektor energi dan lingkungan hidup di Provinsi Lampung, Jumat, 20 Februari 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Radisson, Bandar Lampung, dan dihadiri jajaran pemerintah pusat, daerah, serta pelaku industri migas dan energi.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi atas kehadiran Komisi XII DPR RI sebagai momentum penguatan sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, serta investasi di Lampung. Ia menegaskan Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dengan luas wilayah sekitar 35.587 kilometer persegi dan penduduk lebih dari 9 juta jiwa yang tersebar di 15 kabupaten/kota.

Dari sisi energi, Pemprov Lampung mencatat capaian bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 36,32 persen pada 2025. Angka itu melampaui target Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebesar 36 persen.

Realisasi pemanfaatan energi di Lampung mencapai 4,08 million tonnes of oil equivalent (MTOE). Komposisinya meliputi EBT 36,32 persen, minyak bumi 37,80 persen, gas bumi 4,88 persen, dan batu bara 21,21 persen.

Pemprov Lampung juga melaporkan peningkatan pemanfaatan EBT dari 1,46 MTOE pada 2023 menjadi 1,48 MTOE pada 2024. Capaian ini sejalan dengan upaya menjadikan Lampung sebagai lumbung energi terbarukan nasional.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyatakan kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan implementasi usaha hulu migas. Fokus utama adalah rencana pelaksanaan survei seismik 2D oleh PT. Pertamina EP di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan.

Ia menjelaskan, berdasarkan paparan SKK Migas pada rapat dengar pendapat 11 Februari 2026, target survei seismik 2D nasional tahun 2026 mencapai 3.882 kilometer. Namun hingga Januari 2026, realisasinya masih nol kilometer.

“Jika survei seismik 2D Lampung–Sumatera Selatan sepanjang 688,5 kilometer ini berjalan, maka kontribusinya sekitar 17,7 persen dari target nasional 2026. Ini bukan kegiatan kecil, tetapi signifikan,” ujar Putri.

Survei tersebut direncanakan melintasi lima kabupaten di Lampung, yakni Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur, serta dua kabupaten di Sumatera Selatan. Total cakupan mencapai 35 kecamatan dan 142 desa dengan jadwal pelaksanaan Desember 2025 hingga Agustus 2026.

Komisi XII DPR RI menekankan pentingnya kesiapan teknis, kepastian perizinan, skema pembiayaan, hingga mitigasi risiko sosial dan lingkungan. Sosialisasi yang sistematis dan transparan dinilai menjadi prasyarat untuk mencegah resistensi masyarakat.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Paul Ibnu Suhendra, mengungkapkan Lampung memiliki potensi sumber daya migas yang signifikan. Berdasarkan kajian geologi, potensi sumber daya minyak diperkirakan mencapai sekitar 830 juta barel yang memerlukan pematangan melalui eksplorasi lanjutan.

Saat ini telah dilakukan akuisisi seismik 2D sepanjang 652 kilometer untuk meningkatkan kualitas pemetaan bawah permukaan. Langkah tersebut diharapkan membuka potensi baru sekaligus mendukung target peningkatan produksi nasional.

Sementara itu, Direktur Regional 1 Sumatera PT. Pertamina EP, Muhammad Arifin, menjelaskan estimasi potensi oil in place di wilayah kerja Sumbagsel Area 1 mencapai sekitar 1,4 miliar barel. Survei seismik 2D direncanakan dimulai Juni 2026, dilanjutkan studi dan pemboran eksplorasi pada 2028.

Jika ditemukan cadangan ekonomis, tahapan berikutnya meliputi delineasi, penyusunan rencana pengembangan (POD), hingga target on stream awal pada 2032. “Tanpa eksplorasi hari ini, tidak akan ada produksi di masa depan,” ujarnya.

Pemprov Lampung menyatakan dukungan terhadap percepatan perizinan, termasuk proses PPKH dan koordinasi lintas instansi. Pemerintah daerah juga mendorong sinergi pusat dan daerah agar pengembangan sektor ESDM berjalan selaras dengan target nasional, tanpa mengabaikan aspek sosial dan kelestarian lingkungan. (***)

TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Provinsi Lampung menerima kunjungan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam rangka Rapat Pembahasan Rencana Kerja, Program Prioritas Daerah, dan Tata Kelola Pelayanan Publik, di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis, 12 Februari 2026.

Rombongan KPK dipimpin Kasatgas Korsup Pencegahan KPK RI, Untung Wicaksono bersama Kasatgas Penindakan Direktorat Koordinasi dan Pengawasan (Dit Koorsup) Wilayah II KPK, Kuswanto dan jajaran. Kunjungan ini menjadi bagian dari penguatan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) serta upaya mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan supervisi yang konsisten dilakukan KPK terhadap Pemprov Lampung. “Kami mengucapkan selamat datang kepada Pak Untung dan tim di Lampung. Kami menyadari bahwa seluruh proses tata kelola yang kami jalankan telah terpotret dengan baik oleh tim KPK. Karena itu, kami harus memastikan apa yang telah dilakukan benar-benar sesuai ketentuan,” ujar Marindo.

Ia menegaskan bahwa substansi MCSP KPK merupakan bagian dari regulasi yang wajib diimplementasikan pemerintah daerah secara tepat waktu dan sesuai aturan. Marindo juga memaparkan capaian Provinsi Lampung dalam penilaian MCSP. “Di awal, Lampung berada di peringkat 7, dan setelah divalidasi kembali Alhamdulillah kita berada di peringkat 5 level provinsi se-Indonesia. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berada di peringkat 20-an, ini tentu capaian yang patut disyukuri,” katanya.

Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari arahan dan pendampingan KPK. Ia berharap pada awal tahun ini, Pemprov Lampung kembali mendapat penguatan dan motivasi agar lebih siap memenuhi target indikator pencegahan korupsi. “Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur selalu memotivasi kami untuk membangun kepercayaan masyarakat, bahwa Pemerintah Provinsi Lampung dapat dipercaya dalam menjalankan amanah,” tambahnya.

Sementara itu, Kasatgas Korsup Pencegahan KPK RI, Untung Wicaksono, menekankan pentingnya pembenahan pelayanan publik sebagai wajah utama pemerintah daerah. “Pelayanan publik adalah etalase pemda. Kalau ingin melihat baik atau tidaknya pemerintah daerah, lihat pelayanan publiknya. Itu juga menjadi indikator yang dinilai masyarakat dalam Survei Penilaian Integritas (SPI). Kalau layanan publik buruk, dampaknya bisa ke mana-mana,” tegas Untung.

Ia mengajak seluruh jajaran Pemprov Lampung untuk terus melakukan perbaikan, khususnya dalam aspek pelayanan publik, agar tidak terjadi pengulangan permasalahan yang sama. PIC Wilayah II, Rusfian, menambahkan bahwa MCSP merupakan instrumen untuk memastikan sistem tata kelola pemerintahan berjalan dengan prinsip antikorupsi. “MCSP ini adalah upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang antikorupsi. Ibarat mesin, harus dicek dan di-maintenance secara berkala serta diperkuat,” ujarnya.

Rusfian juga menekankan pentingnya transformasi dalam pelayanan publik agar masyarakat dapat merasakan perubahan nyata. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tingginya nilai MCP atau SPI tidak serta-merta menjadi jaminan bebas dari praktik korupsi. “Nilai MCP atau SPI yang tinggi sekalipun belum tentu bisa sepenuhnya mencegah korupsi. Karena itu, yang paling penting adalah komitmen nyata dalam pelaksanaan dan penguatan sistemnya,” jelasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung bersama KPK berkomitmen memperkuat sinergi dalam pengawasan, perbaikan sistem, serta transformasi pelayanan publik sebagai langkah nyata membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. (***)

TEGAKLURUS.CO – Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang digelar di Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 21 Januari 2026.

Sebanyak 31 pejabat yang terdiri dari 23 Pejabat Administrator dan 8 Pejabat Pengawas dilantik dan diambil sumpah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/205/VI.04/2026 tanggal 20 Januari 2026 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik serta menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Pelantikan ini bukanlah sekadar seremonial atau formalitas belaka, melainkan merupakan amanah, kepercayaan, dan tanggung jawab besar yang harus saudara-saudara emban dengan penuh integritas, dedikasi, dan loyalitas kepada bangsa, negara, dan masyarakat Provinsi Lampung,” tegas Gubernur Lampung.

Gubernur juga melanjutkan bahwa Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ini merupakan bagian dari upaya penataan dan penguatan organisasi perangkat daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik.

“Setiap pejabat yang dilantik diharapkan mampu menjalankan peran strategisnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan,” ujarnya.

Gubernur juga menekankan bahwa Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas memiliki peran penting sebagai penghubung antara kebijakan pimpinan dengan pelaksanaan teknis di lapangan.

“Saudara dituntut untuk mampu menerjemahkan kebijakan pimpinan daerah menjadi program dan kegiatan yang nyata, terukur, serta berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Gubernur juga menyampaikan empat penekanan utama yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas, yakni menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik, memperkuat kerja sama dan sinergi, serta bersikap adaptif dan inovatif terhadap perubahan.

“Aparatur pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel dengan mengorientasikan setiap pelaksanaan tugas pada kepuasan masyarakat,” pesannya.

Diakhir, Gubernur berharap pelantikan ini dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sehingga mampu mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Saya berharap kinerja perangkat daerah semakin optimal dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Provinsi Lampung,” pungkasnya. (***)

Berikut daftar 31 pejabat Eselon III dan IV yang dilantik hari ini:

1. Rudi Oktavia – Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XIV Lampung Barat, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

2. Cinthia Pandanwangi – Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II Lampung Selatan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

3. Verawati Surya Lubis – Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III Metro, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

4. Soleha Hardiana Yulianti – Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IV Lampung Tengah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

5. Badaruddin – Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah V Lampung Timur, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

6. Diona Katharina – Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VIII Pesawaran, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

7. Donna Febiola Indriani – Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

8. Derry Martha Saputra – Kepala Bidang Non Pajak, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

9. Dhani Kriss Bawono – Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII Pringsewu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

10. Yudistira Pebriyansyah – Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XI Tulang Bawang, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

11. Syaifullah Noer – Kepala Sub Bidang Pajak II, Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

12. Levi Marfiarty – Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV (Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus), Dinas ESDM Provinsi Lampung

13. Aben Antariska – Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung

14. Dwi Irianingsih – Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I (Bandar Lampung dan Lampung Selatan), Dinas ESDM Provinsi Lampung

15. Dian Ekawati – Kepala UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung

16. Noviria Indah Sari – Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung

17. Dimas Aditya Herlambang – Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

18. Azdi Edios Chandra – Kepala UPTD Kepelabuhan, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

19. Tommy Efra Handarta – Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

20. Maryanto – Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

21. Mirwan Pratama – Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV (Lampung Utara, Way Kanan), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

22. Azah Rawan Sangun – Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

23. Risko Ramadhinata Putra – Kepala Bagian Umum, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung

24. Rofiq Nugroho – Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung

25. Meini Ilhamuddin – Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung

26. Heris Meyusef – Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung

27. Hidayat – Kepala Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

28. Yusi Parida – Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung

29. Maiva Febriana – Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Lampung

30. Syah Riza – Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

31. Lillawati – Kepala Seksi Sertifikasi Mutu Barang, UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya menjadikan tahun 2026 sebagai tahun percepatan pembangunan, pelayanan publik dan kehadiran negara di tengah masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung Tahun 2026 di Lapangan KORPRI, Komplek Dinas Kantor Gubernur, Bandar Lampung, Senin, 5 Januari 2026.

Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa upacara tersebut memiliki makna istimewa karena merupakan upacara Forkopimda pertama di awal tahun 2026, sekaligus menjadi momentum penanda kesiapan seluruh unsur pimpinan daerah untuk melangkah lebih jauh dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Momentum awal tahun ini menjadi penanda kesiapan kita untuk bekerja lebih terarah, lebih solid dan melayani masyarakat dengan lebih sungguh-sungguh,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun fondasi bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengemban amanah kepemimpinan.

Pada tahun tersebut, Pemprov Lampung fokus menata arah pembangunan, memperkuat kolaborasi, serta memastikan seluruh unsur pemerintahan berjalan seiring dan saling menguatkan.

Memasuki tahun 2026, hasil dari kerja bersama tersebut mulai dirasakan masyarakat dimana pembangunan didorong dari hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan warga, mulai dari penguatan desa, penggerakan pasar rakyat, peningkatan produktivitas pertanian, hingga perbaikan pelayanan publik agar semakin cepat, mudah, dan berpihak kepada rakyat.

Salah satu perhatian utama Pemprov Lampung di tahun 2026 adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan.

Marindo menegaskan bahwa kebijakan pembangunan jalan dilakukan secara lebih terarah, berbasis kepadatan penduduk dan intensitas aktivitas masyarakat, agar setiap rupiah APBD benar-benar memberi dampak nyata.

“Pendekatan ini kita lakukan agar setiap rupiah uang daerah benar-benar kembali kepada rakyat, berputar di Lampung, dan memberi dampak nyata bagi mobilitas, konektivitas, serta pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Pemprov Lampung menempatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada pos-pos prioritas, seperti infrastruktur jalan, pendidikan—khususnya pendidikan dan pelatihan vokasi—serta program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Marindo juga menekankan peran strategis Forkopimda dalam menjaga stabilitas daerah.

Menurutnya, ketertiban umum, kepastian hukum, dan rasa aman masyarakat merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan.

“Tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur pimpinan daerah, pembangunan tidak akan berjalan optimal,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Marindo menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur Forkopimda Provinsi Lampung atas kebersamaan, kekompakan, dan komitmen yang telah terbangun, serta mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi di tahun 2026.

Menutup sambutannya, Marindo mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan tahun 2026 sebagai tahun percepatan di berbagai sektor.

“Mari kita jadikan tahun 2026 sebagai tahun percepatan pembangunan, percepatan pelayanan, dan percepatan kehadiran negara di tengah masyarakat,” pungkasnya. (***)

TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Evaluasi Pencapaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan.

Rapat yang berlangsung di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung pada Senin, 29 September 2025, secara khusus memfokuskan pembahasan pada kinerja Samsat-samsat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Sekdaprov mengungkapkan, evaluasi diarahkan pada penguatan kinerja UPTD Samsat di seluruh daerah agar lebih maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menggugah kesadaran wajib pajak.

“Dalam tiga bulan terakhir ini, kita ingin UPTD fokus turun ke lapangan, menggugah wajib pajak, dan memastikan data yang ada dapat direalisasikan menjadi penerimaan daerah,” ujar Marindo.

Ia menambahkan, strategi yang ditempuh antara lain melalui kolaborasi bersama bupati, walikota, serta aparatur pamong setempat, mulai dari camat hingga lurah. Sinergi ini dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi wajib pajak yang datanya sudah tersedia namun belum seluruhnya terealisasi dalam bentuk pembayaran pajak.

“Data yang ada sekarang ini belum semuanya terrealisasi. Maka dengan bekerjasama dengan Bupati Walikota, dengan pamong setempat, camat, lurah, itu menggugah wajib pajak untuk bisa melakukan pembayaran pajak,” kata Sekdaprov.

Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov Marindo Kurniawan juga secara tegas membantah beredarnya isu yang menyebutkan kendaraan yang tidak membayar pajak dilarang membeli BBM di SPBU.

“Kita pastikan tidak pernah ada kebijakan, tidak boleh membeli bensin kalau tidak bayar pajak. Jadi itu berita yang sangat menyesatkan ya menurut saya. Itu berita tidak benar,” tegas Marindo dengan lugas.

Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kebijakan resmi dari Pemerintah Provinsi Lampung yang mengatur hal tersebut.

“Tidak pernah ada statement kita dan Bapak Ibu semua mungkin bisa merasakan, hari ini tidak pernah ada kebijakan, kalau tidak boleh melakukan pelayanan pengisian BBM kalau tidak membayar pajak. Jadi tidak pernah ada kebijakan seperti itu di Provinsi Lampung,” pungkas Sekdaprov. (***)

TEGAKLURUS.CO – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memimpin rapat percepatan penerapan sistem merit di ruang kerjanya, Kamis, 17 Juli 2025.

Penerapan sistem merit secara menyeluruh akan membawa dampak signifikan bagi Pemerintah Provinsi Lampung, diantaranya peningkatan kepercayaan publik, optimalisasi penempatan ASN, peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, pencegahan praktik koruptif dan Peningkatan Indeks Tata Kelola Kepegawaian.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan urgensi implementasi dari rapat ini merupakan langkah krusial untuk membangun komitmen bersama demi mempercepat sistem merit ASN di Provinsi Lampung.

“Kami ingin masyarakat dan publik percaya bahwa Pemerintah Provinsi Lampung mengelola ASN-nya dengan benar, sehingga ASN yang mengelola pelayanan publik sudah tepat penempatannya,” ujar Sekdaprov.

Sekdaprov juga menambahkan, dalam rangka pengelolaan kepegawaian, karena dari penempatan itulah pemerintah bisa berjalan dengan optimal.

Sementara itu, Plt. Kepala BKD Provinsi Lampung, Rendi Reswandi, menjelaskan bahwa sistem merit adalah inti dari manajemen ASN yang profesional.

“Manajemen ASN berdasarkan prinsip Meritokrasi merupakan amanat UU No. 20 Tahun 2023 yang harus dijalankan oleh semua instansi. Di dalamnya terdapat manajemen ASN dan manajemen talenta,” papar Rendi.

Pemerintah Provinsi Lampung, melalui BKD Provinsi Lampung, telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencapai percepatan ini, antara lain :

1. Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit.

2. Penyusunan petunjuk teknis terkait sistem merit.

3. Pembangunan aplikasi penilaian mandiri sistem merit Pemerintah Provinsi Lampung (SI-PERI).

4. Pelaksanaan penilaian penerapan sistem merit di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

5. Penetapan hasil penilaian sistem merit serta pemberian penghargaan kepada tiga Perangkat Daerah dengan nilai penerapan sistem merit tertinggi.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, untuk memperluas implementasi sistem merit.

Diharapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) percepatan kompetensi sistem merit dapat dimanfaatkan juga untuk penerimaan ASN di tingkat Kabupaten/Kota, serta sosialisasi sistem merit dapat segera dilakukan kepada seluruh pegawai di wilayah Lampung. (***)

TEGAKLURUS.CO – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di ruang Command Center Lantau 2, Senin, 7 Juli 2025.

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dalam kesempatan tersebut Mendagri Tito Karnavian membagi topik rapat menjadi tiga, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan percepatan pembangunan tiga juta rumah.

Tito menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kwartal I tahun 2025 (y-on-y) berada pada angka 4.87 persen, angka ini menjadikan Indonesia berada pada posisi 45 dari 185 negara di dunia. Jika dibandingkan dengan negara maju yang tergabung dalam 24 negara G-20 maka pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada urutan ke-4. Sementara itu di wilayah ASEAN, Indonesia berada pada urutan ke-4 diatas Singapura, Malaysia dan negara ASEAN lainnya.

“Kita bangga pertumbuhan ekonomi kita di angka 4.87 persen, ditengah situasi geopolitik saat ini,” ungkap Tito.

Lebih lanjut, Tito mengatakan bahwa jika suatu negara memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik maka negara tersebut dikatakan sedang berada pada trend kemajuan, dan secara otomatis tingkat pendidikan, kesehatan masyarakatnya akan lebih baik bahkan tingkat kemiskinan akan berkurang.

Angka pertumbuhan ekonomi nasional ini sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah mulai dari kabupaten/kota sampai dengan Provinsi. Berdasarkan data BPS angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 5,47 persen (y-on-y) berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional dan menempati urutan ke-9 dari 38 Provinsi, namun jika dibandingkan wilayah Sumatera, Provinsi Lampung berada pada urutan pertama angka pertumbuhan ekonomi terbesar.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, memaparkan 9 langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu :

1. Konsumsi Rumah Tangga : pengendalian bahan pokok dan perluasan kesempatan kerja.

2. Belanja Pemerintah : percepatan realisasi APBD, Percepatan realisasi proyek infrastruktur daerah.

3. Investasi : Percepatan realisasi PMA dan PMDN, peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan sesuai potensi lokal, peningkatan output industri manufaktur sesuai potensi lokal, kemudahan izin berusaha.

4. Net Ekspor : pencegahan ekspor dan impor ilegal.

Sejalan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kepala BPS
Amalia A. Widyasanti menjelaskan tentang optimalisasi potensi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 9 langkah konkret yang sebelumnya dijelaskan oleh Bappenas. Amalia mengatakan bahwa BPS akan hadir untuk mencatat semua aktivitas ekonomi di daerah yang dapat menggambarkan ukuran ekonomi daerah yang sebenarnya.

“Sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan sesuai dengan karakteristik ekonomi daerah masing-masing, melalui dukungan pemerintah daerah, BPS siap mendukung Kemendagri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Pemerintah Daerah dengan menyediakan data yang berkualitas untuk percepatan pertumbuhan ekonomi ” ungkap Amalia.

Menutup rangkaian Rapat, Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Imran melaporkan perkembangan realisasi percepatan pembangunan 3 juta rumah. (***)

TEGAKLURUS.CO – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, di Ruang Rapat Utama, Kamis, 26 Juni 2025.

Pelantikan ini didasarkan atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.1.3/3146/VI.04/2025 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, yang ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Juni 2025 oleh Gubernur Lampung.

Pelantikan ini merupakan hasil rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung terhadap mekanisme pengisian jabatan yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada kompetensi.

Dalam sambutannya, Sekdaprov mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik dan menekankan pentingnya dedikasi serta loyalitas dalam menjalankan tugas.

“Saya minta kepada Saudara untuk terus bekerja dengan penuh semangat, berikan dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam bekerja demi memberikan manfaat dan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat Lampung,” ujar Sekdaprov.

Sekdaprov menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan biasa, melainkan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi.

“Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ini bukan sekadar pergantian posisi atau rotasi jabatan semata. Ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan kinerja birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil,” jelasnya.

Sekdaprov mengingatkan bahwa jabatan yang diemban adalah amanah besar dan bentuk kepercayaan dari masyarakat. Sekdaprov menekankan pentingnya setiap kebijakan dan anggaran agar berdampak nyata bagi masyarakat.

“Jabatan yang Saudara emban hari ini adalah amanah besar, sekaligus bentuk kepercayaan dari masyarakat. Oleh sebab itu, setiap kebijakan dan anggaran harus berdampak nyata bagi masyarakat, kita tidak lagi hanya berbicara tentang apa yang dikerjakan, tetapi apa hasilnya,” tegasnya.

Di tengah dinamika perkembangan dunia yang cepat dan harapan masyarakat terhadap teknologi yang terus meningkat, Sekdaprov mendorong para pejabat untuk adaptif dan mampu mencari solusi kreatif dalam menghadapi tantangan.

“Jadilah pemimpin yang inovatif, cerdas, bekerja keras dan jujur dalam tindakan, ikhlas dalam pengabdian, mampu menunjukkan dharma bhakti pada daerah, serta siap menerima tugas dan tanggung jawab dari pimpinan,” tambahnya.

Dua pejabat yang dilantik berdasarkan keputusan Gubernur tersebut adalah:

1. Achmad Saefulloh, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, kini menempati posisi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung.

2. Ganjar Jationo, S.E., M.A.P., yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, kini mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung. (***)