TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pendampingan, pengamanan, dan pengawalan program strategis daerah. Penandatanganan dilakukan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat, 26 September 2025.

Langkah ini ditandai dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Kawasan Komoditas Strategis Padi dan Jagung yang memiliki Unit Reaksi Cepat (URC) Jaga Pangan. Satgas tersebut bertugas memastikan persoalan petani, mulai dari ketersediaan sarana produksi hingga distribusi hasil panen, dapat ditangani secara cepat dan terpadu.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa sinergi dengan Kejati Lampung menjadi bagian penting dalam menjamin keberhasilan program ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur daerah. Ia menilai keberadaan Satgas dan URC Jaga Pangan dapat menjadi “garda terdepan” dalam melindungi petani sekaligus menjaga stabilitas harga.

“Saya minta Satgas ini benar-benar hadir di lapangan, mendampingi petani, menjaga harga tetap wajar, dan memastikan kerja keras petani berbuah kesejahteraan,” ucap Gubernur saat memberi sambutan.

Gubernur Mirza mengingatkan, Lampung memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dengan target swasembada pangan nasional pada akhir 2025 yang ditetapkan pemerintah pusat, Lampung disebut harus mampu mempercepat pengembangan kawasan komoditas pangan unggulan seperti padi, jagung, dan hortikultura.

“Target ini harus kita jawab dengan kerja nyata. Lampung tidak hanya menyuplai kebutuhan pangan nasional, tetapi juga menjadi contoh keberhasilan pembangunan pertanian berbasis kawasan,” ujarnya.

Gubernur yang akrab disapa iyay Mirza itu menambahkan, pembangunan sektor pangan harus berjalan seiring dengan perbaikan infrastruktur. Dalam acara tersebut, ia juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk mempercepat perbaikan jalan dan jembatan di wilayah sentra pertanian.

“Jalan yang baik akan memperlancar distribusi hasil panen, menekan biaya logistik, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan produktif. Infrastruktur harus sejalan dengan kawasan pertanian agar pertumbuhan ekonomi masyarakat berjalan terpadu,” tutur Gubernur.

Selain membentuk Satgas Jaga Pangan, Pemprov Lampung juga menyerahkan hibah aset tanah seluas 17 hektar untuk pengembangan kantor Kejati Lampung. Penyerahan hibah dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

Kepala Kejati Lampung Danang Suryo Wibowo menyatakan, pendampingan yang diberikan institusinya tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, keterlibatan aparat penegak hukum di bidang pangan dan infrastruktur akan memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran.

“Satgas ini akan melibatkan jajaran Kejati maupun Kejaksaan Negeri, khususnya bidang intelijen. Kami ingin membuktikan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya bertindak represif, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan,” ujar Kajati.

Kajati menilai, masalah pertanian di Lampung tidak dapat dipisahkan dari kondisi infrastruktur yang selama ini menjadi tantangan besar. Ia berharap pendampingan yang dilakukan dapat memastikan pembangunan jalan dan jembatan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Lampung, Elvira Umihanni, memaparkan bahwa subsektor tanaman pangan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian Lampung. Pada 2024, subsektor ini berkontribusi sebesar 30,07 persen dan menjadi penyedia lapangan kerja terbesar.

“Dengan kontribusi tersebut, pembangunan sektor pangan tetap menjadi prioritas daerah. Gubernur telah menetapkan kawasan pertanian padi dan jagung sebagai program strategis daerah melalui Keputusan Gubernur Nomor D/660/5.21/HK/2025,” kata Elvira.

Ia menambahkan, pengalihan lahan dari ubi kayu menjadi padi gogo dan jagung terus didorong untuk memperkuat produksi pangan. Hingga Agustus 2025, telah diidentifikasi lahan seluas 9.558,32 hektar yang beralih ke padi gogo dan jagung.

Dukungan perbankan, kata Elvira, juga digencarkan melalui kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bank Lampung telah menyalurkan KUR jagung kepada 91 debitur senilai Rp5,6 miliar dan KUR padi kepada 216 debitur senilai Rp9,8 miliar. Selain itu, terdapat 1.160 calon debitur yang sudah lolos uji kelayakan kredit dan siap diproses.

Untuk memperkuat pengawasan di lapangan, Gubernur Mirza menetapkan Keputusan Gubernur Nomor G/661/5.21/HK/2025 tentang Satgas Percepatan Pengembangan Kawasan Komoditas Padi dan Jagung untuk Ketahanan Pangan. Satgas ini memiliki URC Jaga Pangan yang terdiri atas kepala bidang, penyuluh pertanian, dan petugas pengendali organisme pengganggu tanaman yang diketuai pejabat UPTD provinsi serta Kasi Intel Kejari di kabupaten/kota.

“Dengan Satgas dan URC ini, masalah yang muncul dari hulu hingga hilir bisa segera diatasi melalui aksi kolaboratif seluruh pihak, termasuk dukungan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional,” ujar Elvira.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa keberadaan Satgas Jaga Pangan harus membawa dampak nyata bagi petani. Ia berharap Satgas tidak hanya menjadi struktur administratif di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi motor percepatan pembangunan kawasan pangan.

“Kita harus bisa mengukur, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja Satgas secara berkala agar manfaatnya terasa langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Kesepakatan antara Pemprov Lampung dan Kejati Lampung ini diharapkan mampu memperkuat program swasembada pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan infrastruktur yang lebih baik dan dukungan pendampingan hukum, distribusi hasil pertanian diharapkan lebih lancar, biaya logistik menurun, dan daya saing produk Lampung meningkat di pasar nasional.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemprov Lampung dalam menjawab target nasional swasembada pangan pada akhir 2025 serta mendukung visi pembangunan daerah, Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas. (***)

TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Dalam 100 kerja Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela (Mirza-Jihan), Dinas PKPCK melaksanakan Program Kerja Gubernur ‘Tiga Cita 1’, khususnya Misi 1 yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.

Menurut Kepala Dinas PKPCK, Thomas Edwin, salah satu bentuk nyata pelaksanaan misi tersebut adalah Program Hasil Cepat (PHTC) yakni pengembangan aksesibilitas jalan lingkungan menuju lokasi industri pertanian seperti Rice Mill Unit (RMU) dan pengering (dryer) padi/jagung.

“Program ini bertujuan memperlancar mobilitas hasil pertanian dan menekan biaya logistik,” kata Thomas Edwin di Bandar Lampung, Kamis, 22 Mei 2025.

Pemprov Lampung mengalokasikan total anggaran Rp3.997.800.000 untuk pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan di empat kabupaten. Perinciannya, di Lampung Selatan berupa peningkatan jalan rabat beton sepanjang 803,66 meter di Desa Bandar Rejo, Kecamatan Natar.

Kemudian di Lampung Timur, melalui peningkatan jalan rabat beton sepanjang 840,94 meter di Desa Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo. Di Lampung Utara, yakni peningkatan jalan rabat beton sepanjang 809,29 meter di Desa Wonomarto, Kecamatan Kotabumi Utara. Lalu, di Pringsewu, berupa peningkatan jalan rabat beton sepanjang 858,74 meter di Pekon Tambah Rejo, Kecamatan Gadingrejo.

Menurut Edwin, keempat proyek ini tidak hanya mendukung kelancaran transportasi hasil pertanian. Namun juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih merata dan berkelanjutan.

Progres Program PHTC

Hingga Mei 2025, tahapan pelaksanaan proyek-proyek fisik berada dalam fase aktif, dengan jadwal penting meliputi pengumuman pascakualifikasi dan pemberian penjelasan pada 6 Mei. Dilanjutkan pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran berlangsung mulai 9 Mei hingga 27 Mei. Terkahir, penetapan dan pengumuman pemenang dijadwalkan pada 28 Mei, diikuti penandatanganan kontrak.

Selain proyek infrastruktur jalan, Dinas PKPCK juga mencatat progres pembangunan fasilitas layanan publik seperti Drive Thru Pelayanan Terpadu. Drive Thru di depan Lapangan Korpri, Kantor Gubernur rampung 100 persen. Sedangkan lokasi kedua di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung rampung 80 persen.

Drive Thru di depan Perpustakaan Lampung ini diresmikan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela pada Jumat, 23 Mei 2025. Melalui pendekatan terstruktur dan partisipatif, program ini mencerminkan komitmen Gubernur Lampung dalam menghadirkan infrastruktur yang cerdas, ramah lingkungan, dan inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat. (***)

TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Provinsi Lampung di era Gubernur Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela memperkuat peran sektor pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan teknologi dalam 100 hari pemerintahannya sejak dilantik 20 Februari 2025. Mengawali masa kerjanya, sebanyak 24 unit mesin pengering gabah dan empat unit mesin penepung mocaf diserahkan kepada kelompok tani dan BUMDes di sepuluh kabupaten/kota. Dryer tersebut multi fungsi, untuk gabah, jagung, cokelat, kelapa dan singkong.

Selain mewujudkan visi misi pembangunan yang diusung keduanya, langkah strategis ini merupakan bagian dari pelaksanaan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Kemudian, pengendalian inflasi dan penguatan hilirisasi komoditas pertanian lokal yang menjadi salah satu isu pembangunan nasional era Presiden Prabowo Subianto.

Pemprov Lampung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan bantuan mesin pengering padi berkapasitas 20 ton. Bantuan ini diberikan kepada 21 kelompok tani dan tiga BUMDes di Kabupaten Way Kanan, Tanggamus, Pesawaran, dan Lampung Barat. Dengan alat ini, proses pengeringan gabah yang biasanya memakan waktu 36 jam dapat dipangkas menjadi hanya 12 jam.

“Dengan alat ini, petani bisa menyimpan gabah lebih lama, menjualnya dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG), dan memperoleh harga jual yang lebih tinggi,” ujar Gubernur Mirza.

Satu unit mesin dapat mengolah gabah dari lahan seluas 2–3 hektare, sehingga total kapasitas pengolahan mencapai 480 ton Gabah Kering Panen (GKP) per hari dari 24 mesin yang disebar. “Petani kini bisa meraup tambahan pendapatan hingga Rp550 per kilogram dengan menjual GKG dibandingkan GKP,” kata Gubernur.

Dia menambahkan, Koperasi Pertanian Serbajadi, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan telah menguji mesin tersebut dan mencatat efisiensi tinggi serta hasil gabah yang stabil. Selain mendukung panen raya, mesin ini juga membuka peluang usaha pengeringan gabah secara komersial yang dikelola oleh BUMDes maupun koperasi tani.

Tak hanya padi, Pemerintah Provinsi Lampung juga memperkuat hilirisasi komoditas singkong melalui pemberian empat unit mesin penepung mocaf (Modified Cassava Flour). Mesin ini diserahkan kepada petani di Lampung Tengah, Lampung Timur, Way Kanan, dan Lampung Utara.

Mocaf dihasilkan dari proses fermentasi singkong dan memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan singkong segar. Dengan teknologi ini, petani bisa memperoleh nilai tambah hingga Rp6.394 per kilogram dengan margin keuntungan mencapai 67,2%.

“Selain bernilai ekonomi, tepung mocaf juga menawarkan alternatif pangan yang lebih sehat dan bisa menggantikan tepung terigu. Ini menjadi alternatif pengolahan hasil panen singkong petani,” kata Gubernur Lampung yang pernah menjadi Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lampung selama 10 tahun itu.

Sebagai produsen singkong terbesar di Indonesia, Provinsi Lampung mencatatkan produksi singkong mencapai 7 juta ton pada 2025, menurut data Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. Potensi ini menjadikan Lampung sebagai wilayah strategis pengembangan produk turunan berbasis singkong seperti mocaf, tapioka, hingga bioetanol.

Produksi Padi dan Luas Lahan Sawah

Provinsi Lampung menargetkan produksi padi mencapai 3,5 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) pada 2025, meningkat dari capaian tahun sebelumnya . Untuk mendukung target tersebut, luas tanam padi ditargetkan mencapai 1.034.205 hektare, yang mencakup 849.384 hektare pertanaman reguler serta 184.821 hektare dari optimalisasi lahan dan cetak sawah .

Kabupaten Lampung Tengah merupakan sentra penghasil padi terbesar di Provinsi Lampung, dengan produksi mencapai 614.016,70 ton pada 2024 . Selain itu, Kabupaten Lampung Timur dan Tulang Bawang juga termasuk dalam lima besar kabupaten dengan produksi padi tertinggi di provinsi ini.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha tani menunjukkan bahwa transformasi pertanian berbasis teknologi bukan lagi wacana di Provinsi Lampung. “Dengan infrastruktur mesin modern, Lampung siap menjadi pusat pertanian maju yang tidak hanya produktif tetapi juga memberikan nilai tambah tinggi bagi petani lokal,” tutup Gubernur Mirza.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Evie Fatmawaty, mengatakan hilirisasi pertanian dimulai dari desa. Gubernur Lampung, pada Selasa, 20 Mei 2025 menguji coba mesin pengering gabah dan jagung berkapasitas 20 ton di Natar, Lampung Selatan.

“Ini bukan hanya soal alat pascapanen-tapi langkah awal menuju industrialisasi pertanian. Kalau petani bisa mengeringkan sendiri hasil panennya, mereka tidak lagi bergantung pada tengkulak,” kata Evie.

Sehingga, petani bisa menyimpan, mengolah, dan menjual ke industri dengan harga lebih baik. “Inilah semangat hilirisasi: menaikkan nilai tambah di tangan petani sendiri,” kata Evie.

Ke depan, Pemprov Lampung bakal bangun silo moderen dan pabrik pengolahan di tingkat kecamatan. Lampung akan produksi tepung jagung, konsentrat, bahkan tepung ikan sendiri, dan semua dari desa.

Dengan hilirisasi berbasis desa, Pemprov Lampung ingin petani tidak hanya jadi produsen bahan mentah. Tapi jadi bagian dari rantai industri. Sehingga petani untung, desa tumbuh, dan ekonomi Lampung melesat. (***)