TEGAKLURUS.CO – Dua pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung (mungkin) tidak percaya bakal mendapatkan tiket umrah ke Tanah Suci pada kunjungan Wali Kota Eva Dwiana, di dinas setempat, Selasa, 3 Maaret 2026.

Namun, hal tersebut merupakan kenyataan. Dua pegawai itu memperoleh perjalanan ibadah umrah sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian yang telah dilakukan bertahun-tahun di Dishub.

“Dua pegawai yang dapat umrah merupakan pegawai senior. meski telah memasuki usia lanjut namun kedua pegawai ini dinilai tetap menunjukkan dedikasi tinggi dalam bekerja,” ujar Wali Kota Eva Dwiana.

Selain terhadap keduanya, ia juga berpesan kepada jajaran petugas Dishub agar senantiasa terus meningkatkan kinerja dan menghadirkan pelayanan yang humanis bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

“Petugas harus bekerja dengan baik, bahkan lebih baik lagi. Masyarakat harus merasakan pelayanan yang cepat, ramah, dan maksimal,” ujar Eva Dwiana di hadapan para pegawai Dishub.

Menurut Eva, sektor perhubungan menjadi salah satu wajah pelayanan pemerintah daerah karena berhubungan langsung dengan aktivitas harian masyarakat, mulai dari pengaturan lalu lintas hingga ketertiban transportasi kota.

“Profesionalisme dan kedisiplinan petugas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah kota,” ujar wali kota perempuan pertama di kota berjuluk Tapis Berseri ini.

Perjuangkan PPPK Penuh Waktu

Kesempatan itu, Wali Kota Eva Dwiana juga menyampaikan komitmennya memperjuangkan nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Penuh Waktu khususnya yang masih berstatus Paruh Waktu.

“Bunda (sapaan Eva Dwiana) akan terus memperjuangkan agar PPPK paruh waktu bisa menjadi Penuh Waktu. Kita berdoa dan berusaha bersama agar semuanya bisa terwujud,” kata Eva Dwiana.

Saat ini, katga dia, tercatat sebanyak 5.824 PPPK bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Untuk itu, ia meminta para pegawai dapat lebih disiplin dan produktif dalam melaksanakan kerja. (***)

TEGAKLURUS.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Hj. Eka Afriana, S.Pd, mengajak para guru senantiasa mensyukuri atas pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal itu disampaikannya saat penyerahan Surat Keputusan (SK), Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), dan Surat Tugas Perjanjian Kerja bagi guru dan tenaga kependidikan pada jenjang SD yang diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu, di aula dinas setempat, Jumat, 27 Februari 2026.

Menurut dia, pengangkatan sebagai PPPK merupakan upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung, itu merupakan bentuk pengakuan negara atas dedikasi dan pengabdian guru dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa.

“PPPK Paruh Waktu juga merupakan ASN (Aparatur Sipil Negara). Ke depan, pemerintah akan memperjuangkan guru berstatus PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu,” ujar Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bandar Lampung itu.

Bentuk Pengurus

Diketahui, sebanyak 1.528 guru dan tenaga kependidikan jenjang SD dan SMP pada 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung telah diangkat Pemerintah Kota Bandar Lampung menjadi ASN dengan skema PPPK Paruh Waktu.

Guna memudahkan komunikasi antar PPPK mengenai informasi di lingkungan pendidikan, Disdikbud membentuk kepengurusan tingkat kecamatan pada pembagian SK. Pengurus itu terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator.

Pembentukan pengurus yang dipimpin langsung Plt Kepala Disdikbud, itu berdasarkan musyawarah dan mufakat dari seluruh PPPK Paruh Waktu. Adanya kepengurusan tersebut diharapkan membuat alur komunikasi menjadi jelas dan terarah.

“Saya meminta kepada para pengurus PPPK Paruh Waktu tingkat kecamatan yang telah dibentuk, mampu memberikan informasi yang benar dan jelas, sehingga dapat mencegah miskomunikasi di antara pegawai,” harapnya. (***)

TEGAKLURUS.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Hj. Eka Afriana, S.Pd, mendoakan guru dan tenaga kependidikan berstatus PPPK Paruh waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

Harapan itu disampaikannya pada kegiatan penyerahan Surat Perjanjian Kerja Paruh Waktu untuk guru dan tenaga kependidikan yang diterima sebagai PPPK Paruh Waktu AMP, di Aula Mufakat Jejamo Disdikbud, Kamis, 26 Februari 2026.

Meski kebijakan mengenai hal tersebut untuk saat itu belum mengaturnya, namun Pemerintah Kota Bandar Lampung akan terus berjuang meningkatkan status para guru dan tenaga kependidikan di Bandar Lampung.

“Kami akan selalu mendoakan bapak dan ibu semua agar ke depan status dari PPPK Paruh Waktu bisa menjadi PPPK Penuh Waktu,” ujar dia yang juga Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Bandar Lampung itu.

Dalam mendukung hal tersebut, ia meminta kepada seluruh PPPK Paruh waktu di linkungan Disdikbud untuk dapat meningkatkan kedisiplinan dan produktivitas kerja guna memajukan pendidikan di Kota Tapis Berseri.

“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini adalah induk dari kalian. Bila ada sesuatu yang perlu diselesaikan terkait urusan pekerjaan, saya minta untuk menyampaikan kepada kami dan bukan kepada pihak yang tidak berkepentingan,” kata dia.

Sementara itu, salah satu penerima surat perjanjian kerja, Aganta Mulian Tami, S.Pd, mengaku bersyukur bahwa harapan selama ini yang ditunggu menjadi aparatur sipil negeri (ASN) PPPK, terwujud.

Ia berjanji akan bekerja maksimal dalam memberikan layanan pendidikan. “Meski saat ini berstatus PPPK Paruh Waktu, namun kami sudah sangat senang,” katanya.

“Terlebih mendengar doa yang disampaikan Kepala Dinas Ibu Eka Afriana yang nantinya kami bisa diangkat sebagai PPPK Penuh Waktu,” sambung dia yang juga guru di SMPN 14 Bandar Lampung.

Diketahui, PPPK Paruh Waktu guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Disdikbud yang diterima pada tahun lalu sebanyak 1.528 orang. Adapun gaji yang akan diterima, guru sebesar Rp1,5 juta, petugas kebersihan dan keamanan Rp1 juta per bulan. (***)

TEGAKLURUS.CO – Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengajak guru di kota berjuluk Tapis Berseri, mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan kualitas pembelajaran siswa.

Hal itu disampaikannya, saat memberi pengarahan di hadapan ribuan guru dan tenaga kependidikan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, di GSG Karya Bakti Pramuka Herman HN, Jumat, 20 Februari 2026.

Selain mentransfer ilmu pengetahuan, menurut dia, guru juga memiliki tanggung jawab menanamkan nilai moral, disiplin, dan sikap positif kepada siswa. Hal itu untuk meningkatkan potensi siswa secara optimal.

“Bunda – sapaan Eva Dwiana itu, meminta guru lebih bertanggungjawab dan disipilin dalam bekerja. Jika guru tidak sesuai yang diharapkan, maka status PPPK Paruh Waktu dapat dievaluasi oleh pemerintah kota,” tegasnya.

Dengan meningkatnya status menjadi PPPK Paruh Waktu, ia meminta para guru semakin profesional menjalankan tugasnya. Perubahan status juga menjadi motivasi dalam memberikan layanan pendidikan yang maksimal.

“Guru PPPK Paruh Waktu akan gaji Rp1,5 juta per bulan. Sedangkan petugas kebersihan dan keamanan Rp1 juta per bulan. Meski masa kontrak satu tahun, namun pemerintah akan mengupayakan menjadi PPPK Penuh Waktu,” harapnya.

Kesempatan itu, ia juga meminta guru se-Kota Bandar Lampung kompak demi keberhasilan siswa dan kemajuan sekolah. “Insyaallah kalau guru selalu kompak, maka pendidikan di Bandar Lampung lebih maju lagi,” katanya.

Diketahui, turut hadir pada pengarahan tersebut Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Wilson Faisol, S.E., M.M; Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Eka Afriana, S.Pd beserta jajaran. (***)

TEGAKLURUS.CO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu telah tersedia dan siap dicairkan. Keterlambatan pembayaran yang dikeluhkan sejumlah pegawai disebut bukan disebabkan kendala keuangan, melainkan proses administrasi di masing-masing perangkat daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan, Rini Ariasih, menjelaskan bahwa pengajuan pencairan gaji PPPK Paruh Waktu sudah bisa dilakukan sejak awal Februari. Namun, realisasi pembayaran sangat bergantung pada kecepatan perangkat daerah dalam melengkapi dan mengajukan berkas.

“Secara keuangan tidak ada masalah, anggaran sudah tersedia. Tinggal proses pengajuan dari masing-masing perangkat daerah,” ujar Rini dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026).

Ia menjelaskan, salah satu syarat utama pencairan adalah Perjanjian Kinerja (PK) yang mencantumkan nominal gaji sebagai dasar pembayaran. Saat ini, masih terdapat sejumlah PK PPPK Paruh Waktu, khususnya tenaga guru, yang dalam proses Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Meski demikian, menurut Rini, hal tersebut tidak seharusnya menjadi penghambat karena sistem pembayaran gaji menggunakan mekanisme LS (langsung), sehingga pengajuan bisa dilakukan secara bertahap.

“Contohnya di Dinas Pendidikan yang jumlah gurunya ribuan. Jika sudah ada 100 orang yang PK-nya selesai, bisa langsung diajukan tanpa harus menunggu semuanya rampung,” jelasnya.

Hingga kini, sedikitnya enam perangkat daerah telah mengajukan proses pencairan dan berkasnya telah diverifikasi oleh BPKAD, yakni Dinas PPPA, Kesbangpol, Bappeda, Perkim, serta Kecamatan Tanjung Bintang dan Way Sulan.

Sementara itu, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta BKD masih dalam tahap verifikasi kelengkapan dokumen sebelum menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM).

“Sudah ada enam perangkat daerah yang berproses. Berkasnya telah diverifikasi dan siap dicairkan hari ini,” kata Rini.

Selain persoalan PK, kendala lain yang ditemukan adalah masih banyak PPPK Paruh Waktu, terutama guru yang diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah, belum memiliki rekening Bank Lampung. Padahal, sistem pembayaran gaji di lingkungan Pemkab Lampung Selatan menggunakan bank tersebut sebagai kanal resmi.

“Mereka banyak yang belum memiliki rekening Bank Lampung. Ini perlu segera dilengkapi agar proses pembayaran berjalan lancar,” tambahnya.

Pemkab Lampung Selatan mengimbau seluruh perangkat daerah mempercepat proses administrasi serta memastikan kelengkapan dokumen pegawai. Dengan pengajuan bertahap dan koordinasi yang lebih intensif, pemerintah daerah optimistis pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu segera terealisasi dan menjawab keresahan pegawai yang telah mulai bekerja sejak akhir Desember 2025. (*/**/ONEKmf)

TEGAKLURUS.CO – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memimpin apel sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Lapangan Korpri, Rabu, 31 Desember 2025.

Apel ini menjadi momentum penyerahan simbolis petikan Keputusan Gubernur Lampung tentang pengangkatan PPPK Paruh Waktu kepada perwakilan penerima. Sebanyak 863 PPPK Paruh Waktu resmi ditetapkan dan akan ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam amanatnya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan bahwa pengangkatan PPPK Paruh Waktu merupakan bentuk kepercayaan negara sekaligus pengakuan atas dedikasi dan pengabdian para pegawai yang selama ini berperan dalam pelayanan publik.

“Ini adalah jawaban atas penantian panjang Bapak dan Ibu sekalian. Pengangkatan PPPK Paruh Waktu merupakan pengakuan atas kerja dan pengabdian yang telah dijalani. Sebanyak 863 orang hari ini resmi ditetapkan, dengan harapan pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, tertib, dan dirasakan manfaatnya,” ujar Jihan.

Ia menekankan pentingnya disiplin, profesionalisme, serta orientasi pada hasil nyata dalam pelaksanaan tugas. Ia juga mengingatkan peran strategis aparatur pemerintah daerah dalam mendukung agenda pembangunan daerah dan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Pembangunan Lampung, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik, membutuhkan aparatur yang bekerja dengan integritas, tanggung jawab, dan hati,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga mengingatkan seluruh PPPK Paruh Waktu agar menjadikan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai pedoman kerja, mulai dari melayani dengan tulus, bekerja jujur, meningkatkan kompetensi, hingga mampu beradaptasi dengan dinamika birokrasi.

Selain apel dan penyerahan SK, kegiatan ini turut dirangkaikan dengan gerakan penanaman pohon di dua lokasi, yakni Embung Kemiling dan Taman Kahati Kota Baru. Kegiatan ini menjadi simbol komitmen Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.

Menutup sambutannya, Jihan mengingatkan bahwa status PPPK Paruh Waktu terikat pada perjanjian kerja yang memuat hak, kewajiban, serta target kinerja yang harus dipenuhi. Ia berharap para penerima SK mampu membuktikan kepercayaan yang diberikan melalui kinerja terbaik bagi masyarakat Lampung.

“Selamat kepada PPPK Paruh Waktu yang hari ini menerima SK. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan senantiasa mendapat bimbingan Allah SWT,” pungkasnya. (***)

TEGAKLURUS.CO – Sebanyak 5.824 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung akhirnya menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

SK tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, di Lapangan Saburai Enggal, Selasa, 30 Desember 2025.
Secara perincian, para penerima SK terdiri dari 1075 tenaga guru, 4325 tenaga teknis, 424 tenaga kesehatan.

Eva Dwiana berharap seluruh PPPK paruh waktu yang telah menerima SK dapat bekerja dengan baik, disiplin, serta penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa kesempatan ini tidak datang berulang kali sehingga harus dimanfaatkan sebaik mungkin.

“Harapan pemerintah, teman-teman bisa bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi. Kesempatan ini tidak datang berkali-kali, jadi harus benar-benar dimanfaatkan,” ujar Eva Dwiana.

Ia juga menyampaikan kinerja para PPPK paruh waktu akan dievaluasi secara berkala setiap satu tahun sekali. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar pengusulan agar PPPK paruh waktu dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

“PPPK paruh waktu ini akan menjadi prioritas kita. Nanti akan kita evaluasi setiap tahun, dan akan kita usulkan agar bisa menjadi PPPK penuh waktu,” jelasnya.

Tak hanya itu, Pemkot Bandar Lampung juga berencana mengusulkan kenaikan penghasilan bagi PPPK paruh waktu yang dinilai rajin dan berkinerja baik, dari sebelumnya Rp2 juta menjadi Rp2,5 juta per bulan.

“Kalau kerjanya rajin dan kinerjanya baik, akan kita usulkan gajinya dari Rp2 juta menjadi Rp2,5 juta,” pungkas Eva Dwiana. (***)

TEGAKLURUS.CO – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung menggelar tasyakuran atas penetapan pegawai non ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, di aula dinas setempat, Jumat, 12 September 2025.

Kesempatan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Hj. Eka Afriana, S.Pd, berpesan kepada seluruh pegawai PPPK Paruh Waktu yang telah ditetapkan untuk lebih bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Menurut dia, PPPK Paruh Waktu merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“PPPK Paruh Waktu ini merupakan bagian dari pemerintah Untuk itu juga harus bisa meningkatkan kualitas layanan publik sehingga tata kelola pemerintah semakin baik,” ujar Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Bandar Lampung ini.

Tak hanya itu, ia berharap kepada para pegawai mampu membawa inovasi dan perbaikan dalam aspek pelayanan publik. “Untuk itu sangat diperlukan integritas dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas,” tutur dia.

Doa Bersama dan Bagikan 650 Nasi Kotak

Pada tasyakuran PPPK Paruh Waktu yang dihadiri puluhan pegawai non ASN di lingkungan Disdikbud, serta kepala SD dan SMP se-Bandar Lampung, itu berlangsung khusyuk. Lantunan ayat suci Alquran menggema di aula dinas setempat.

Selain itu, para pegawai juga mendengarkan tausyiah yang dibawakan oleh ustaz tentang arti bersyukur dalam kehidupan. Tasyakuran yang ditutup dengan doa bersama, itu juga dilakukan pembagian 650 nasi kotak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Perwakilan LKS, Puspa Sari, mengaku bahwa ratusan nasi kotak dari Disdikbud Bandar Lampung akan disalurkan kepada yang berhak, seperti kepada panti asuhan, penyandang disabilitas, lansia, dan orang-orang terlantar.

Menurut dia, nasi kotak tersebut sangat membantu kebutuhan pangan orang-orang tersebut. “Nasi kotak ini setidaknya untuk makan mereka pada hari ini,” kata dia yang juga pegawai di Dinas Sosial Bandar Lampung itu.

Diketahui, Kementerian PAN RB telah menetapkan 5.891 pegawai non ASN di lingkungan Pemkot Bandar Lampung sebagai PPPK Paruh Waktu. Jumlah itu terdiri atas 1.079 tenaga guru, 4.385 tenaga teknis, dan 427 tenaga kesehatan. Sementara di Disdikbud itu sendiri terdapat 91 pegawai non ASN yang ditetapkan sebagai PPPK Paruh Waktu. (***)

TEGAKLURUS.CO – Sebanyak 91 pegawai non ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PAN RB) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW).

Sejumlah pegawai Disdikbud yang merupakan bagian dari 5.891 pegawai non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung – juga ditetapkan PPPK PW, itu merupakan usulan dari Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana kepada pemerintah pusat, waktu lalu.

Atas keberhasilan pemkot memperjuangkan pegawai non ASN menjadi PPPK PW, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung, akan menggelar doa bersama dan membagikan ratusan nasi kota kepada yang membutuhkan pada Jumat, 12 September 2025.

Pelaksana tugas (plt) kepala dinas setempat, Hj. Eka Afriana, S.Pd, mengaku akan menggelar doa bersama para pegawai pada Jumat besok, sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan atas pencapaian pegawai non ASN diangkat menjadi PPPK PW.

“Saya tidak melihat mereka berstatus PPPK PW namun yang pasti mereka ASN (Aparatur Sipil Negara). Doa bersama besok merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT,” ujar kepala dinas, di dinas setempat, Kamis, 11 September 2025.

Menurut dia yang juga Asisten II Bidang Perekonomian dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung itu, ditetapkannya PPPK PW oleh pemerintah merupakan buah manis atas kontribusi pegawai non ASN ini kepada Pemkot Bandar Lampung.

“Saya kira mereka sudah melakukan proses yang cukup baik selama menjadi pegawai kontrak di dinas ini. Kini saatnya mereka selayaknya akan berubah status dari non ASN menjadi ASN di lingkungan pemerintah kota,” ujar dia.

Ia meminta kepada seluruh calon PPPK PW Disdikbud itu untuk lebih meningkatkan kinerja dan kedisiplinan dalam bekerja. Dua hal itu, katanya, menjadi kunci keberhasilan dalam memajukan sektor pendidikan khususnya di Kota Bandar Lampung.

“Saya telah meminta kepada pegawai agar lebih bersungguh-sungguh bekerja terutama dalam hal kedisiplinan. Terlebih dinas ini berfungsi sebagai pelayanan masyarakat tentunya harus lebih baik dari tempat yang lain,” kata dia.

Terpisah, Benny Atory, pegawai non ASN di Disdikbud itu mengaku senang dirinya ikut diangkat sebagai PPPK PW. Menurut dia, menjadi ASN merupakan harapan bagi seluruh tenaga honorer yang mengabdi di lingkungan pemerintahan.

“Alhamdulillah saya bisa diangkat sebagai ASN. Ini merupakan bentuk perhatian dan kasih sayang Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap kami,” ujar dia yang juga dibenarkan rekan kerjanya, Beli Saputra itu.

Diketahui, Kementerian PAN RB telah menetapkan 5.891 pegawai non ASN di lingkungan Pemkot Bandar Lampung sebagai PPPK PW. Jumlah itu terdiri atas 1.079 tenaga guru, 4.385 tenaga teknis, dan 427 tenaga kesehatan. (***)