TEGAKLURUS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung menggelar rapat paripurna pembahasan Tingkat Satu terhadap enam rancangan peraturan daerah (raperda), kegiatan ini sendiri digelar pada Selasa, 9 September 2025.

Dalam Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bandar Lampung yakni Sidik Effendi bersama Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana.

Adapun dalam agenda paripurna kali ini adalah, Menyampaikan tanggapan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap pendapat dan pandangan Walikota Bandar Lampung yakni Eva Dwiana terhadap enam rancangan peraturan daerah (raperda).

Sebelumnya, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan tanggapan nya tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 2025.

Dalam pendapatnya Eva Dwiana menyatakan setuju untuk Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut bersama pada tahap pembicaraan selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Menanggapi pandangan wali kota tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Afrizal menyampaikan bahwa pihak DPRD juga menyetujui Raperda tersebut untuk dibahas ke tingkat selanjutnya.

Menurut Afrizal Raperda tersebut berguna dan menguntungkan sebagai bagian hukum yang dapat bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

“Kami sendiri sependapat dengan saudara Walikota Bandar Lampung mengingat Raperda ini sangat menguntungkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara beserta penemuan yang dapat diimplementasikan di lapangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. (***)

TEGAKLURUS.CO – DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan Dua Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Raperda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

Rapat Paripurna digelar di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung dan dihadiri Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, Rabu, 2 Juli 2025.

Wakil Gubernur Lampung dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan, apresiasi, kritik, dan saran yang disampaikan oleh semua Fraksi di DPRD Provinsi Lampung.

“Kami percaya bahwa semua hal yang disampaikan bertujuan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Rancangan Peraturan Daerah yang telah kami sampaikan,” ucapnya.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, Wagub menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungannya dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke-11 kalinya.

“Ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Legislatif, yang memastikan kami tetap bekerja sesuai peraturan yang berlaku. Kerja keras kita semua adalah kunci untuk terus mempertahankan prestasi ini dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ucapnya.

Sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan penciptaan lapangan pekerjaan, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus bekerja keras melalui program yang telah disusun bersama Eksekutif dan Legislatif.

“Kami berharap perangkat daerah dapat beradaptasi dan melakukan perubahan agar target pembangunan daerah dapat tercapai meskipun dengan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, kolaborasi dengan semua pihak terkait sangat penting,” harapnya.

Pemerintah Provinsi Lampung juga terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan meningkatnya PAD, sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Provinsi Lampung akan semakin baik karena didukung ketersediaan anggaran.

“Kami terus berusaha memenuhi semua belanja wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

RPJMD Provinsi Lampung juga akan difokuskan pada pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur, dan penguatan daya saing daerah yang mengacu Asta Cita yang merupakan keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 yang berfokus pada kemiskinan, ketimpangan, kesehatan, pendidikan dan tata kelola pemerintahan.

RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 ini akan diselaraskan dengan Rencana Strategis oleh masing-masing perangkat daerah dengan penguatan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai target.

Aspek pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan RPJMD akan dilaksanakan secara transparan dan intensif oleh semua elemen masyarakat sehingga target pembangunan di Provinsi Lampung dapat tercapai.

Terhadap saran dan pertanyaan dari sejumlah fraski, Wagub menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan terus melakukan strategi kolaborasi masyarakat, pelaku usaha dan perguruan tinggi.

“Program Prioritas telah disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis daerah, serta terus mengarustamakan keluarga dan kelompok rentan berdasarkan SDGS, dan Tata kelola pemerintahan dan efektif dan berintegritas,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Lampung juga akan memprioritaskan pengentasan masalah kemiskinan ekstrem di Provinsi Lampung.

“Hal ini bukan hanya soal
peningkatan pendapatan, tetapi juga menyangkut penyediaan akses dasar terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan layak. Pendekatan yang holistik dan lintas sektor dilakukan agar intervensi terhadap kelompok paling miskin bisa efektif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Pertumbuhan ekonomi akan difokuskan pada strategi penguatan sektor unggulan daerah, peningkatan nilai tambah produk lokal, percepatan realisasi investasi, dan pengembangan ekonomi kreatif serta UMKM.

Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemerintah Provinsi Lampung juga akan melakukan beberapa strategi dengan meningkatkan standar pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kapasitas individu di seluruh lapisan masyarakat. Layanan kesehatan diperkuat dengan memperluas akses ke fasilitas kesehatan yang lebih baik.

Kondisi jalan provinsi juga menjadi prioritas peningkatan kemantapan jalan dan konektivitas khususnya ruas-ruas penghubung sentra produksi, kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Provinsi Lampung juga akan memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan dukungan DPRD sebagai bagian dari upaya untuk membuka lapangan kerja dan memperluas kesempatan berusaha.

Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, baik dengan DPRD, investor, maupun pemerintah pusat, agar semangat awal pembangunan Kota Baru tetap terjaga.

“Kami percaya, dengan dukungan dan masukan dari DPRD, kawasan ini dapat diarahkan ulang menjadi bagian dari solusi jangka panjang pembangunan perkotaan di Provinsi Lampung,” tegasnya.

Pada pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik semangat DPRD yang mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, inklusif, dan berpihak kepada potensi unggulan daerah.

“Kami apresiasi perhatian dari Fraksi PKB, Fraksi Golkar, Fraksi PAN. Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi PKS bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen menjadikan provinsi ini sebagai daerah yang ramah terhadap investasi, tidak hanya melalui penyederhanaan perizinan dan regulasi, tetapi juga pendampingan dan perlindungan terhadap UMKM lokal, agar investasi yang masuk tidak justru mematikan usaha rakyat kecil yang sudah berjalan,” ucapnya.

Wagub juga meyakini bahwa kemudahan investasi ini akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

“Semua pelaksanaan kebijakan ini akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbuka, dengan demikian target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal,” pungkasnya. (***)

TEGAKLURUS.CO – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa, 1 Juli 2025.

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung ini merupakan rapat paripurna Pembicaraan Tingkat I, Pemandangan Umum dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan Pemandangan Umum terhadap Pembahasan 2 (Dua) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu Raperda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rendah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tersebut, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menerima secara langsung pemandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan Pembahasan 2 (Dua) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam sidang paripurna sebelumnya yang dilaksanakan pada Senin 30 Juni 2025 lalu, telah dilakukan Pembicaraan Tingkat I Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 serta Pembicaraan Tingkat I Penyampaian terhadap 2 (Dua) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Penjelasan Pembentukan Perubahan Program Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Provinsi Lampung Tahun 2025 oleh Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Budhi Condrowati, juga telah disetujui Pembentukan Perubahan Program Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Provinsi Lampung Tahun 2025 oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung.

Rapat paripurna yang dilaksanakan pada hari ini dijeda dan dijadwalkan akan dilanjutkan kembali pada Rabu 02 Juli 2025 dengan agenda Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Pembahasan 2 (Dua) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung. (**)

TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-343 Kota Bandar Lampung. Wali Kota Eva Dwiana dan Wakil Wali Kota Deddy Amarullah, bersama jajaran Forkopimda Kota Bandar Lampung, hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut yang meliputi upacara bendera, ziarah ke makam pahlawan, dan rapat paripurna istimewa DPRD.

Kegiatan diawali dengan upacara pengibaran bendera merah putih yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Eva Dwiana pada pukul 07.00 WIB di halaman Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung. Usai upacara, rombongan melanjutkan ziarah ke Taman Makam Pahlawan pada pukul 08.00 WIB, dan dilanjutkan dengan menghadiri rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD Kota Bandar Lampung pada pukul 09.00 WIB.

Tahun ini, peringatan HUT Kota Bandar Lampung mengusung tema “Bandar Lampung Gemilang: Sinergi Potensi Lokal Menuju Kota yang Sehat, Cerdas, Berbudaya, Nyaman, Unggul, dan Berdaya Saing.”

Dalam sambutannya, Wali Kota Eva Dwiana menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Ia mengajak seluruh elemen untuk menjadikan peringatan ini sebagai momentum refleksi dan introspeksi atas kontribusi nyata kepada bangsa dan daerah.

“Dengan menjaga kerja sama dan semangat kebersamaan, Bandar Lampung akan menjadi kota yang semakin maju, sejahtera, dan bermartabat,” ujar Bunda Eva.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung akan terus memperkuat tekad dan semangat pengabdian dalam membangun kota agar sejajar dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. (***)