TEGAKLURUS.CO – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, S.STP., M.H, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Lampung merupakan upaya konkret pemerintah untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.

Hal itu disampaikan Thomas saat peluncuran sekaligus peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Lampung di kawasan Kotabaru, Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Senin, 12 Januari 2026.

Menurutnya, program tersebut ditujukan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, khususnya desil satu dan desil dua (DSL 1 dan DSL 2), yang selama ini kesulitan melanjutkan pendidikan. “Peruntukannya memang bagi warga yang benar-benar membutuhkan,” kata Thomas.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat menjadi sarana pemerintah untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat miskin di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.

“Ini merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tujuannya memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa bersekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Peluncuran pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Lampung tersebut dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Di antaranya Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKP-CK) Thomas Edwin, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) M. Taufiqullah, Kepala Dinas Kesehatan Darwin Rusli, serta pejabat administrator Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Program Sekolah Rakyat Tahun 2026 secara nasional diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari yang sama di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRI) 9 Banjar Baru, Balai Besar Pelatihan dan Pengembangan Keuangan (BBPPK), Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan.

Dalam peluncuran nasional tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi hadir langsung mewakili Pemerintah Provinsi Lampung.

Sebelumnya, Provinsi Lampung telah menjalankan Program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025 dengan memanfaatkan fasilitas milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung di Hajimena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. (***)

TEGAKLURUS.CO – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana Menghadiri Kunjungan Kerja Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam rangka peninjauan calon siswa sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial RI yang berlokasi di Gang Turunan, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, Senin, 12 Mei 2025.

Wali Kota Eva Dwiana menegaskan, pihaknya siap menjalin koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi demi memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu di Bandar Lampung bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak melalui program tersebut.

“Untuk anak-anak tidak mampu di Bandar Lampung, tentu kita usulkan semua ke Kementerian Sosial. Namun, keputusan tetap dari pusat, kami hanya mendukung penuh dan siap berkolaborasi,” ujar Eva Dwiana, Senin, 12 Mei 2025.

Menurutnya, sebanyak 1.000 kuota Sekolah Rakyat dibuka. “Semoga semakin banyak anak tak mampu terlayani,” ujar Wali Kota Eva Dwiana.

Program Sekolah Rakyat direncanakan mulai berjalan pada Juli 2025 dengan kapasitas hingga 1.000 siswa itu mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA.

Seluruh siswa akan menjalani masa matrikulasi dan orientasi sebelum memasuki pembelajaran formal, yang mengadopsi kurikulum dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program ini juga menekankan pada penguasaan bahasa Inggris, Arab, serta pendidikan karakter.

Menurut Eva, pihaknya telah melaksanakan seluruh arahan dari Kementerian Sosial terkait pendataan dan pengusulan calon siswa yang masuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrem.

Ia pun berharap sinergi antara Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Pusat dapat memperluas jangkauan program ini.

“Harapan kita, dengan bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota, kita senang bisa berkolaborasi. Insya Allah sebanyak mungkin calon siswa yang tidak mampu akan kita bantu daftarkan,” pungkasnya. (***)

TEGAKLURUS.CO – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf dalam kunjungan kerja ke Provinsi Lampung untuk meninjau langsung kesiapan program Sekolah Rakyat yang akan segera diluncurkan.

Provinsi Lampung menjadi salah satu Provinsi percontohan pertama bersama beberapa Provinsi lain yang akan melaksanakan program Sekolah Rakyat pada tahun 2025.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Natar, Lampung Selatan, Senin, 12 Mei 2025.

BPSDM Provinsi Lampung rencananya akan dijadikan tempat kegiatan belajar sekolah rakyat sementara sebelum Gedung Sekolah Rakyat di Kota Baru dibangun.

“Saya bersama Anggota DPR RI kita dari komisi VIII Dapil Lampung, hari ini punya kesempatan untuk meninjau calon tempat penyelenggaraan sekolah rakyat tahun 2025-2026, jadi ini adalah penyelenggaraan pertama yang insya Allah jika nanti gedung selesai dialihkan ke sekolah tersebut,” ungkap Syaifullah Yusuf di sela-sela kunjungannya.

Syaifullah Yusuf menambahkan bahwa untuk tahun 2025 ini memang diawali dengan menggunakan atau memanfaatkan gedung-gedung yang sudah ada namun tetap memiliki nilai kelayakan untuk proses penyelenggaraan sekolah rakyat.

Peninjauan dilakukan di beberapa lokasi BPSDM, seperti : asrama dan ruang kelas. Saifullah Yusuf mengecek secara langsung ruang asrama dan ruang kelas yang ada di BPSDM Provinsi Lampung.

Ia mengatakan bahwa pihak kementerian sosial hanya mengusulkan titik lokasi untuk dijadikan sekolah rakyat, selanjutnya pihak Kementerian Pekerjaan Umum yang akan menilai layak atau tidaknya sarana dan prasarana yang diusulkan.

“Kami hanya mengusulkan titik-titik dimana sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini, nanti kemudian PU (Pekerjaan Umum) akan survei ke sini untuk menentukan layak tidaknya, setelah itu ditindaklanjuti dengan rencana untuk renovasi dalam rangka memenuhi semua sarana prasarana yang dibutuhkan,” ucap Syaifullah Yusuf.

Menteri Sosial menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat bertujuan untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam hal pendidikan, khususnya masyarakat miskin dan ekstrem miskin.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana sudah siap, serta pelaksanaan program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Menteri Sosial.

Mensos juga berkesempatan memaparkan secara ringkas bahwa Sekolah Rakyat ini merupakan jawaban dari isu kemiskinan dan pendidikan, menurutnya setiap anak memiliki kesetaraan dalam hak akses mendapatkan pendidikan.

Tampilan prototipe bangunan dan gedung sekolah rakyat dan proses sensitivitas calon siswa sekolah rakyat yang harus terdata dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori Desil 1 yaitu kelompok keluarga miskin dan ekstrem miskin.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menyatakan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan program ini. Ia juga menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi di tingkat daerah akan terus ditingkatkan agar pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan lancar.

“Terima kasih banyak kepada Pak Menteri Sosial yang sudah berkenan untuk meninjau calon lokasi sekolah rakyat untuk sementara, dan kami hari ini mengusulkan fasilitas BPSDM Provinsi ini untuk nanti digunakan sekolah rakyat sementara, sambil kita menunggu konfirmasi dari pemerintah pusat baik itu dari Kemensos dan Kementerian PU, untuk lokasi yang kita tawarkan di lahan kosong di Kota Baru, jadi kita harapkan selama satu tahun berjalan disini sambil menunggu sekolah rakyat dibangun di Kota Baru,” terang Jihan.

Jihan menambahkan bahwa untuk gelombang pertama sekolah rakyat tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan 4 Rombongan Belajar (Rombel) untuk siswa/i SMA yang berjumlah 100 orang. Jihan juga mengatakan bahwa seluruh biaya Sekolah Rakyat dibebankan pada APBN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat segera diimplementasikan secara menyeluruh di berbagai wilayah di Provinsi Lampung, dan memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk menggapai masa depan yang lebih baik dan memperbaiki standar hidup para siswa yang nantinya akan mengubah kondisi perekonomian keluarganya. Dan Hal ini sejalan dengan Tema Sekolah Rakyat : Negara Hadir untuk memuliakan orang Miskin. (***)