TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan pengolahan singkong yang telah mematuhi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu serta membuka akses penerimaan singkong dari petani lokal.

Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dunia usaha dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah.

“Terimakasih atas kerjasamanya. Saya berharap ini menjaga stabilisasi tata kelola singkong di Lampung melalui strategi ganda, yaitu menjaga keberlanjutan industri sekaligus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan petani,” ucap Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, Kamis, 29 Januari 2026.

Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 31 Oktober 2025 menjadi landasan penting dalam penataan sistem produksi, distribusi, hingga pengolahan ubi kayu. Regulasi ini diharapkan mampu menciptakan hubungan yang lebih adil dan berkelanjutan antara petani dan industri, sekaligus mendorong hilirisasi komoditas strategis unggulan daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung menilai kepatuhan perusahaan terhadap Pergub tersebut merupakan langkah nyata dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Selain itu, keterbukaan perusahaan dalam menerima singkong hasil panen petani lokal dinilai sangat membantu menjaga keberlanjutan usaha tani, terutama di tengah dinamika pasar dan fluktuasi harga komoditas.

Pemprov Lampung berharap sinergi antara pemerintah, petani, dan dunia usaha ini terus diperkuat agar tata kelola ubi kayu di Lampung semakin tertata, berdaya saing, dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian daerah.

Pemerintah juga mengajak seluruh pelaku usaha pengolahan singkong di Lampung untuk bersama-sama mendukung implementasi Pergub tersebut sebagai upaya terwujudnya perlindungan petani, kepastian usaha, serta pengembangan hilirisasi ubi kayu yang berkelanjutan. (***)

TEGAKLURUS.CO – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik langkah Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menyatakan kesiapan untuk membahas usulan larangan dan pembatasan (lartas) impor singkong dan tapioka dalam forum koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi petani singkong Lampung dan kebijakan daerah yang telah lebih dahulu diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

“Ini menjadi kabar baik bagi para petani dan pelaku industri singkong di Lampung. Setelah kami menetapkan harga dasar singkong melalui Instruksi Gubernur, kami juga intensif mendorong agar pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis dalam pengendalian impor,” ujar Gubernur Mirza, Sabtu, 10 Mei 2025.

Sebelumnya, Pemprov Lampung telah menetapkan harga dasar singkong sebesar Rp1.350 per kilogram dengan potongan maksimal 30 persen tanpa mempertimbangkan kadar pati (aci). Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap petani dan respons atas gejolak harga yang merugikan produsen lokal.

“Kita boleh kompetitif, tapi tidak boleh mengorbankan petani. Instruksi ini adalah langkah sementara yang kami ambil sambil menanti keputusan nasional yang lebih komprehensif,” lanjutnya.

Kementerian Perdagangan melalui Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Isy Karim menyatakan bahwa pihaknya telah membahas usulan lartas secara internal dan siap mengangkat isu ini dalam forum koordinasi lintas kementerian. Pembahasan akan dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi nasional dan global, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Gubernur Mirza juga menyampaikan bahwa Pemprov tengah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai bentuk penguatan regulasi. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan harga di lapangan dilakukan bersama aparat kepolisian dan DPRD.

“Langkah ini bukan hanya soal harga, tapi tentang keberpihakan. Kita ingin petani singkong Lampung mendapat perlindungan yang setara dengan kontribusinya bagi perekonomian daerah dan nasional,” pungkas Gubernur Mirza. (***)

TEGAKLURUS.CO – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, turun langsung menemui ratusan massa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang masuk Kompleks Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Senin, 5 Mei 2025. Aksi tersebut diikuti oleh sejumlah petani singkong dan mahasiswa yang menuntut intervensi pemerintah terkait harga singkong yang dinilai tidak sesuai dengan biaya produksi.

Dalam upaya meredakan ketegangan, Gubernur mengajak perwakilan pendemo untuk berdialog secara langsung guna mencari solusi terbaik. Namun, ajakan tersebut sempat ditolak oleh massa aksi yang bersikeras agar tuntutan mereka dipenuhi secara langsung tanpa dialog di dalam ruangan.

“Saya siap mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi penyelesaian harus dilakukan dengan cara yang baik dan tertib,” ujar Gubernur Mirza di lokasi.

Situasi memanas saat sekelompok orang yang tidak teridentifikasi memicu kericuhan dengan melempar batu dan benda lainnya ke arah aparat. Kepolisian yang berjaga terpaksa membentuk barikade untuk mencegah kerusuhan meluas dan menjaga ketertiban.

Meski sempat menolak, sebagian perwakilan pengunjuk rasa akhirnya bersedia melakukan dialog dengan Gubernur di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung. Pemerintah Provinsi mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terpancing provokasi dan tetap menjaga situasi yang kondusif.

Gubernur: Saya Berjuang untuk Petani, Tapi Mari Berdiskusi dengan Baik

Dalam pernyataannya usai insiden tersebut, Gubernur menegaskan bahwa dirinya sejak awal telah berjuang keras membela kepentingan petani.

“Saya setengah mati memperjuangkan petani. Jangan bilang saya tidak bisa membela rakyat,” tegasnya. Gubernur mengungkapkan, salah satu langkah nyatanya adalah memulangkan 23 ribu ijazah siswa, mayoritas anak petani, yang tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan. “Saya bebaskan mereka supaya bisa lanjut sekolah dan bekerja. Itu nilainya sampai Rp3-Rp6 juta rupiah per anak,” jelasnya.

Selain itu, Gubernur juga mengupayakan tambahan kuota serapan gabah oleh Bulog agar hasil panen petani tidak terbuang sia-sia. “Awalnya hanya 20 persen, saya minta tambahan agar 100 ribu hektare lahan dan 40 ribu petani bisa diserap hasilnya, apalagi saat pengusaha tidak mau beli dengan harga Rp6.500/kg,” katanya.

Ia juga menyoroti program pemutihan tunggakan untuk 2 juta warga termasuk petani, meskipun kewenangan tersebut sebagian besar sudah berada di tangan pemerintah pusat. “Jangan bilang saya tidak dukung petani singkong. Keluarga saya juga terdampak. Saya sangat memahami,” ujarnya.

Gubernur menyayangkan sikap sebagian pendemo yang menolak dialog yang telah disiapkan secara terbuka. “Kenapa hari ini tidak mau diajak diskusi? Padahal ini bukan pertama kali kita buka ruang dialog,” katanya.

Ia juga mengindikasikan adanya provokator yang mencoba menunggangi aksi. “Harga itu harus dibentuk dengan keikhlasan kedua belah pihak. Kalau tidak, itu dzalim. Pemerintah tidak memaksakan harga, tapi kita cari titik adil yang baik untuk semua pihak, dengan melihat kondisi nasional dan internasional,” tegas Mirza.

Menutup pernyataannya, Gubernur mengingatkan bahwa aksi sepihak bisa berdampak buruk bagi petani sendiri. “Kalau pabrik tutup, siapa yang akan beli singkong petani? Maka semua harus dijalankan dengan seimbang. Saya tetap buka ruang dialog. Mari kita jaga Lampung bersama,” pungkasnya. (***)

TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung mendesak pemerintah pusat segera memutuskan masalah singkong yang tak mungkin selesai di tingkat provinsi. Masalah itu yakni standar harga, kadar aci, dan potongan agar seragam dan berlaku nasional.

Desakan itu disampaikan menyikapi turunnya harga singkong atau ubi kayu di Lampung. Sebelumnya, pada Jumat 31 Januari 2025, petani dan pelaku industri tapioka sepakat mematok harga singkong Rp1.350 per kilogram (kg) dengan potongan maksimal 15 persen. Namun kini singkong turun ke angka Rp1.000 per kg. Sejak awal April 2025, harga singkong turun ke level Rp1,100 per kg dengan potongan (rafaksi) hingga 30 persen.

“Di lapangan, ada dua persoalan yang tidak bisa lampung selesaikan karena ini ranah Kementerian. Kalau dua masalah ini tidak diselesaikan oleh Kementerian, maka antara pabrik dan petani tidak bakal ketemu. Petani menghendaki harga Rp13.500 potongan 15 persen kadar aci 20. Pabrik menghendaki harga Rp13.500 kadar aci 24 potongan 15 persen,” kata Ketua Ketua Pansus Tata Niaga Singkong Mikdar Ilyas, mengikuti rapat terbatas via zoom, Selasa, 29 April 2025.

Rapat diikuti para Deputi, Dirjen dan Direktur dari Menko Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian Bapenas, dan Badan Ketahanan Pangan Nasional. Pada rapat yang berlangsung tiga jam itu, Pemprov Lampung berharap keputusan dapat terbit dalam dua tiga hari ke depan.

Pada rapat itu, Mikdar menyampaikan bahwa dua hal ini ada dasarnya terutama pabrik. Apabila harga tidak diperlakukan secara rasional dipastikan pabrik tidak mau menjalankannya, karena harga hasil produksi mereka jauh lebih tinggi ketimbang harga tapioka impor, Bahkan kalah bersaing dengan tapioka yang dihasilkan produsen dari provinsi lain.

”Maka Lampung yang 70 persen menghasilkan tapioka di Indonesia ini, tak laku dan kalah bersaing. Di pasar nasional saja mereka tak bisa bersaing dengan tapioka dari Medan, Bangka, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lainnya mereka yang di Lampung pasti kalah,” kata Mikdar Ilyas.

Akibatnya lebih baik pabrik tutup. Namun, kalau harga ketetapan pemerintah dijalankan, maka harga diatur secara nasional. “Pabrik akan mengikuti harga yang dibuat Kementerian. Dengan kondisi seperti itu, apa yang kami capai dulu bersama Menteri Pertanian mungkin sudah selesai. Ini ranah Kementerian,” kata Mikdar.

Pemprov Lampung berharap para deputi dan direktur agar hal ini cepst diatasi. Agar harga saat ini Rp1.100, potongan 30 persen hingga 38 persen, dapat naik sesuai kesepakatan awal. “Kondisi sekarang petani itu hanya terima harga singkong kisaran Rp400–Rp500. Bukan untung, modal pun tak kembali, ” kata Mikdar.

Dia menyampaikan masyarakat Lampung menggantungkan hidup pada tanaman singkong. “Maka kami memohon kepada semua Kementerian terkait agar tidak menganggap sepele persoalan ini Harpan saya sebagai Ketua Pansus dan petani Lampung harga kesepakatan dapat dijalankan dan berlaku nasional,” kata Mikdar yang juga politisi Partai Gerindra itu.

Menurut Mikdar pihaknya bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal terus memantau perkembangan usulan ini ke Kementerian. Harapannya usulan ini bisa berlaku nasional agar harga tapioka Lampung dapat bersaing.

Siapkan Hilirisasi Singkong

Di sisi lain, Gubernur Lampung, menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh Bupati dan Wali Kota se-Lampung, di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, pada Rabu, 16 April 2025. Salah satu isu utama yang dibahas adalah hilirisasi.komoditas strategis pertama Lampung seperti singkong.

Selain itu, Pemprov Lampung juga memperkuat hilirisasi, guna meningkatkan nilai tambah produk, daya saing, dan kemandirian industri. “Tujuan investasi ini untuk menyerap lapangan kerja dan mendapatkan nilai tambah dari produk. Konsen kami sekarang melakukan hilirisasi di tingkat desa,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.

Target pembangunan yang ingin dicapai Lampung, yakni harus selaras dengan pemerintah pusat. “Kami juga membahas isu seperti ketimpangan, tingkat kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur,” kata Rahmat Mirzani Djausal.

Selain untuk meningkatkan nilai tambah produk, daya saing, dan kemandirian industri, hilirisasi juga jadi solusi menjaga kestabilan harga hasil pertanian.”Tujuan investasi ini untuk menyerap lapangan kerja dan mendapatkan nilai tambah dari produk. Konsen kami sekarang melakukan hilirisasi di tingkat desa,” ujar Gubernur Mirza.

Hilirisasi singkong menjadi konsen Pemprov Lampung untuk mendukung Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto-Rakabuming Raka. Terutama Asta Cita Kelima yakni hilirisasi dan industri berbasis Sumber Daya Alam: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri.

Menurut Gubernur sebagai produsen ubi kayu nomor satu Indonesia, Lampung harus mengembangkan hilirisasi ubi kayu agar tak hanya dijadikan tepung tapioka. Pasalnya, selama puluhan tahun produk singkong hanya didominasi industri tapioka sehingga menjadi oligopoli.

“Singkong bisa jadi bahan baku bahan bakar minyak untuk mendukung kemandirian energi dan energi hijau Pemerintah Presiden Pratama. Langkah ini akan membuat Harga singkong naik dan stabil,” pungkas Gubernur Mirza.

Hingga kini, Provinsi Lampung masih memimpin produksi ubi kayu nasional dengan kontribusi sebesar 39% dari total produksi Indonesia. Menurut data, produksi ubi kayu di Lampung mencapai 6.719.088 ton, menjadikan Lampung peringkat pertama nasional. Kabupaten Lampung Tengah menjadi salah satu daerah dengan produksi ubi kayu terbesar Lampung, dengan luas panen mencapai 77.038 hektare.

Ubi kayu merupakan komoditi penting di Lampung, menyuplai sepertiga dari total produksi ubi kayu nasional. Lampung dikenal sebagai salah satu produsen utama ubi kayu di Indonesia, dengan tanaman ubi kayu memiliki nilai signifikan dalam perekonomian lokal. (***)

TEGAKLURUS.CO – Provinsi Lampung sebagai salah satu sentra produksi singkong di Indonesia, telah menetapkan harga resmi singkong sebesar Rp1.400 per kilogram dengan potongan rafaksi maksimal 15 persen pada 23 Desember 2024. Namun, implementasi harga ini menghadapi kendala karena beberapa perusahaan tapioka di Lampung Timur memilih tutup dan belum mengindahkan keputusan tersebut.

Pada 31 Januari 2025, Kementerian Pertanian menetapkan harga pembelian singkong untuk industri tepung nasional sebesar Rp1.350 per kilogram dengan potongan rafaksi maksimal 15 persen, berlaku secara nasional.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmennya dalam mensejahterakan petani dan mendorong pengusaha untuk mematuhi aturan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, petani, dan pengusaha dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“Bapak Presiden melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan harga singkong sebesar Rp1.350 per kilogram dan sudah berlaku mulai 31 Januari 2025,” ujarnya, Minggu, 16 Maret 2025.

Di provinsi lain, harga singkong cenderung mengikuti ketetapan nasional sebesar Rp1.350 per kilogram. Namun, implementasi harga ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi pasar dan kesepakatan antara petani dan industri setempat. Misalnya, di beberapa daerah, harga singkong sempat anjlok akibat produksi berlebih dan rendahnya mutu singkong, sehingga kalah bersaing dengan tepung tapioka impor dari Thailand dan Kamboja.

Dengan demikian, meskipun terdapat ketetapan harga nasional, perbedaan harga singkong bahan tapioka antara Lampung dan provinsi lainnya dapat terjadi akibat faktor-faktor lokal seperti kebijakan pemerintah daerah, kondisi pasar, kualitas singkong, dan respons industri terhadap kebijakan tersebut.

Selanjutnya, Gubernur berencana untuk kembali bertemu dengan perusahaan singkong di Lampung, guna mencapai formulasi tata niaga singkong yang baik di Lampung.

Guna menekan biaya produksi petani, Gubernur Mirza juga mendorong swasembada pupuk. Gubernur menjelaskan bahwa saat ini 70 persen dari Harga Pokok Produksi (HPP) petani berasal dari biaya pupuk, sehingga swasembada pupuk menjadi kunci untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan kesejahteraan petani singkong di Provinsi Lampung dibawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani dapat meningkat, dan stabilitas harga komoditas ini terjaga, sehingga memberikan dampak positif bagi petani dan perekonomian daerah. (***)