TEGAKLURUS.CO – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung telah meminta seluruh satuan pendidikan pada jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), tidak lagi meminta sumbangan komite kepada siswa pada tahun pelajaran 2025/2026.

Dasar dari hal tersebut, mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 3/PUU-XXII/2024, dibacakan pada 27 Mei 2025, bahwa prinsip pendidikan dasar gratis yang dijamin konstitusi dan melarang praktek pungutan terselubung khususnya pada jenjang SD dan SMP negeri di seluruh indonesia.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Bandar Lampung, Mulyadi Syukri, S.Sos, menyebut pasca putusan MK, pihaknya telah mensosialisasikan kepada satuan pendidikan di Kota Bandar Lampung untuk menghormati putusan tersebut untuk tidak lagi meminta sumbangan komite.

Namun meski demikian, kata dia, bila ada wali murid atau masyarakat ingin memberikan sumbangan secara sukarela dengan tidak ada ketetapan jumlah nominalnya, pihak sekolah boleh menerima sumbangan tersebut untuk dipergunakan kepentingan sekolah.

“Disdikbud sudah sering kali mengingatkan pihak sekolah untuk tidak meminta sumbangan komite kepada siswa. Kalau itu sifatnya sumbangan sukarela, silakan saja yang penting tidak ditentukan nominalnya dan itu bagi siapa yang mau saja,” ujar Mulyadi, Minggu, 30 November 2025.

Ia mencontohkan seperti pada kondisi di SMPN 44 Bandar Lampung, bahwa pihak sekolah tersebut masih menerima sumbangan sukarela dari masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, guna keberlangsungan sistem pendidikan di sana.

“Miris memang, seperti SMPN 44 Bandar Lampung sebagai sekolah baru mereka harus menggaji guru dan tenaga kependidikan honorer yang tidak tercover dengan dana BOSP, oleh sebab itu mereka masih mengharapkan bantuan dari masyarakat yang perduli pendidikan,” kata dia.

Namun bila ada orangtua atau wali murid yang terlanjur memberikan sumbangan namun masih merasa keberatan, lanjut Mulyadi, bisa datang menghubungi pihak sekolah untuk mengambil uangnya kembali sesuai dengan nominal uang yang telah disumbangkan.

“Seperti isu yang muncul baru-baru ini ada wali murid yang keberatan memberikan sumbangan di SMPN 44 Bandar Lampung, kami sudah meminta kepada sekolah untuk mengembalikannya ke orangtua yang bersangkutan,” tutur dia. (***)

TEGAKLURUS.CO – Baru-baru ini, kabar kurang mengenakan menimpa sivitas SMPN 44 Bandar Lampung. Pihak sekolah diduga dituding oknum masyarakat yang mengatakan memaksa siswa membeli seragam sekolah seperti muslim, olahraga, hingga batik.

Padahal, satuan pendidikan beralamat di Jalan Pulau Buton Raya, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, tidak pernah melakukan seperti dugaan tudingan tersebut, terlebih terhadap siswa afirmasi atau bina lingkungan (biling).

Pihak sekolah menyesalkan atas pemberitaan tersebut. Terlebih, isu negatif yang dihembuskan oleh oknum masyarakat itu telah dimuat pada salah satu portal berita dalam jaringan (daring) lokal yang bermarkas di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Kepala SMPN 44 Bandar Lampung, Udina, tegas membantah dugaan tudingan dalam pemberitaan tersebut. Kata dia, sekolah tak memaksakan siswa membeli seragam seperti muslim, olahraga, hingga batik yang menjadi identitas atau ciri khas sekolah.

Udina menegaskan tiga jenis seragam sekolah tersebut memang disediakan oleh pihak eksternal untuk dijual kepada siswa sekolah. Hal itu dilakukan karena tiga jenis seragam itu belum disediakan secara gratis oleh sekolah maupun pemerintah daerah.

“Seragam ayang diberikan pemerintah itu baru sebatas putih biru dan pramuka. Kemudian ada beberapa item perlengkapan sekolah lainnya. Itupun hanya untuk siswa biling atau dari keluarga tidak mampu,” tegas dia, Rabu, 29 Oktober 2025.

Bagi siswa baru yang belum mampu untuk membeli tiga jenis seragam tersebut, kata dia, pihak sekolah membolehkan siswa untuk mendapatkan dari kakak kelasnya yang telah lulus sekolah. “Kalau ada bekas tetangganya pun tidak ada masalah,” ujarnya.

Ia mengimbau kepada siswa yang merasa keberatan membeli tiga jenis seragam tersebut, jangan memaksakan diri untuk memperolehnya. Terpenting bagi sekolah, katanya, siswa menimba ilmu dengan baik guna memperoleh prestasi.

“Sebenarnya saya kenal dengan yang memberitakan ini, bahkan diduga dua kali pernah meminta bantuan memasukkan anak sekolah di sini. Sekarang ia meminta seragam gratis dengan cara memberitakan hal negatif sekolah ini yang belum tentu kebenarannya,” sesal dia.

Buku Pendalaman Materi

Tak hanya mengenai seragam, masih dalam pemberitaan tersebut pihak sekolah juga dikatakan memaksa siswa membeli buku modul. Lagi-lagi, kata dia, pihak sekolah tidak pernah memaksakan siswa memperoleh buku modul tersebut.

Buku modul yang merupakan kumpulan soal-soal pada setiap mata pelajaran, lanjut dia, tidak dipaksakan dimiliki siswa. “Seandainya siswa ingin memiliki tidak harus membelinya, namun juga boleh menggandakan di jasa fotokopi,” bebernya.

Menurut dia, manfaat dari buku modul tersebut siswa dapat mendalami sendiri sejumlah materi pada mata pelajaran yang diberikan oleh guru sekolah di rumah siswa. “Tak ingin memilikinya pun tidak ada masalah,” terangnya. (RED)