TEGAKLURUS.CO – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polresta Bandar Lampung melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan metode prasmanan di SDN 2 Sawah Brebes, Selasa, 31 Maret 2026. Uji coba ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas layanan bagi para penerima manfaat.

Kegiatan tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Disdikbud Kota Bandar Lampung Eka Afriana, S.Pd, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfret Jakob Tilukai, S.I.K., M.Si, serta Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kota Bandar Lampung Fera Alfret Tilukay. Kehadiran mereka turut menyemangati para siswa yang tampak antusias mengikuti program tersebut.

Kepala Disdikbud, Eka Afriana, mengatakan bahwa metode prasmanan dipilih sebagai inovasi dalam penyajian MBG guna memberikan pengalaman makan yang lebih baik bagi siswa.
“Uji coba MBG dengan metode prasmanan ini merupakan upaya memberikan layanan terbaik kepada penerima manfaat di Bandar Lampung,” ujarnya, di SDN 2 Sawah Brebes, Selasa.

Menurutnya, sistem prasmanan memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pola sebelumnya yang menggunakan omprengan atau makanan kemasan. Selain memungkinkan interaksi langsung dengan siswa, metode ini juga memastikan makanan disajikan dalam kondisi lebih segar.

“Selama ini ada keluhan karena makanan dikemas beberapa jam sebelumnya. Dengan prasmanan, makanan lebih freshcare saat dikonsumsi,” jelasnya.

Ia berharap, inovasi ini dapat menjadi solusi dalam mengurangi keluhan sekaligus meningkatkan kepuasan penerima manfaat. Antusiasme siswa pun menjadi indikator awal keberhasilan uji coba tersebut.

“Anak-anak terlihat lebih menikmati karena nasi masih hangat dan lauk dalam kondisi segar,” tambahnya yang juga Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung itu.

Sementara itu, Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kota Bandar Lampung, Fera Alfret Tilukay, turut berinteraksi langsung dengan para siswa. Ia menanyakan pendapat mereka terkait menu yang disajikan.

“Bagaimana anak-anakku rasa makanan yang disajikan dengan cara prasmanan, lebih enak bukan,” tanyanya kepada sejumlah siswa penerima MBG dan dijawab dengan kompak bahwa makanan yang disajikan sangat lezat dan nikmat.

Di sisi lain, Kepala SPPG Polresta Bandar Lampung wilayah Tanjungkarang Timur 3, Leti Kristia Melania, menyebutkan bahwa metode prasmanan memberikan banyak keunggulan dibandingkan pola sebelumnya.

“Di sekolah ini terdapat 568 penerima manfaat MBG, dan Alhamdulillah mereka sangat antusias dengan pola ini,” ujarnya seraya mengaku bahwa program MBG prasmanan di SDN Sawah Brebes sekaligus menjadi launching SPPG Polresta Bandar Lampung.

Hasil uji coba ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam menentukan sistem penyajian MBG ke depan, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas pemenuhan gizi bagi siswa di Kota Bandar Lampung. (***)

TEGAKLURUS.CO – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rajabasa Musi Raya, Kota Bandar Lampung, Kamis, 2 Oktober 2025. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh dapur SPPG di Lampung menjalankan protokol keamanan pangan sesuai standar yang berlaku.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Mirza menyoroti pentingnya kepatuhan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh SPPG agar tidak terjadi kejadian luar biasa (KLB) yang membahayakan penerima manfaat. Ia menegaskan, selama tujuh bulan pertama program ini berjalan, tidak ada laporan KLB meski jutaan porsi makanan bergizi (MBG) telah disalurkan ke anak-anak di seluruh Lampung.

“Selama tujuh bulan sebelumnya tidak ada kejadian luar biasa. Ini membuktikan protokol MBG dan BGN yang dijalankan dengan baik dapat mencegah masalah. Namun, pada Agustus hingga September kami mencatat tujuh kejadian luar biasa yang sebagian besar terjadi di dapur-dapur baru yang belum sepenuhnya menjalankan SOP,” ujar Gubernur di sela peninjauan.

Menurut Gubernur, temuan ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan gizi. Ia menegaskan bahwa masalah bukan terletak pada sistem atau mekanisme program, melainkan pada kedisiplinan pelaksana di lapangan yang tidak konsisten mengikuti protokol yang telah ditetapkan.

“Kami ingin menekankan bahwa yang salah bukan dapurnya atau sistemnya. Selama protokol dijalankan dengan tepat, program ini aman. Kejadian ini terjadi karena ada prosedur yang dilanggar atau tidak dilakukan dengan sempurna,” katanya.

Peninjauan ini juga dihadiri Kepala SPPG Rajabasa Musi Raya, Lucyani Putri Wulandari, Kasubbag TU KPPG BGN Fitra Alfarizi, serta sejumlah pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup, BP POM, dan Dinas Kesehatan. Kehadiran mereka untuk memastikan keamanan pangan, proses sertifikasi, hingga pengawasan kualitas air dan bahan baku berjalan sesuai ketentuan.

Gubernur Mirza menegaskan, pemerintah daerah akan memperkuat kerja sama lintas instansi untuk mengawasi seluruh dapur SPPG di Lampung. Ia meminta pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa ikut memantau pelaksanaan SOP agar pelayanan gizi tetap aman bagi penerima manfaat.

Dalam peninjauan, Gubernur juga menyoroti pengelolaan bahan baku. Menurut laporan lapangan, bahan baku tidak pernah disimpan lebih dari dua hari. Namun, kesalahan masih dapat terjadi karena cara penyimpanan yang tidak tepat. Untuk itu, ia meminta BP POM melakukan pengecekan berlapis di setiap tahap, mulai dari penerimaan bahan baku, proses penyimpanan, pemotongan, hingga penyajian.

“Di dapur Rajabasa ini, proses memasak sudah ditangani chef bersertifikat. Tapi kita belum tahu apakah semua dapur sudah demikian. Kami minta BP POM mengecek keseluruhan, termasuk filter kontrol di setiap tahap pengolahan. Jika protokol ini dijaga, Insya Allah tidak akan ada masalah,” ucap Gubernur.

Selain meninjau dapur dan distribusi MBG, melalui Dinas DLH, Gubernur melakukan pengecekan langsung terhadap kualitas air dan fasilitas pengolahan limbah di SPPG Rajabasa.

Dari hasil pengecekan diketahui kulitas air di SPPG Rajabasa Musi Raya telah memenuhi standar. Sementara untuk limbah makanan yang dihasilkan dapur tersebut diolah menjadi pupuk organik cair yang kemudian akan dibagikan kepada warga sekitar untuk tanaman pekarangan seperti cabai dan sayuran.

Menurut Gubernur, program pengolahan limbah ini menjadi bagian dari konsep circular economy. Pupuk organik cair yang dihasilkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk bertani, dan hasil pertanian tersebut dapat kembali disalurkan ke dapur SPPG sebagai bahan baku. “Distribusinya bisa melalui koperasi desa atau kelurahan. Jadi hasil pertanian warga bisa kembali ke dapur SPPG, ekonominya berputar,” ujarnya.

Gubernur juga mengapresiasi inisiatif Dinas Lingkungan Hidup yang memprakarsai pengolahan limbah menjadi pupuk organik. Ia menilai program ini akan memberi manfaat ganda bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.

“Kalau ada total 700 dapur di seluruh Lampung, satu dapur bisa menghasilkan 100 kilogram limbah per hari. Artinya bisa diolah menjadi sekitar 700 liter pupuk organik cair setiap hari atau setara 2,21 ton per bulan. Ini sangat potensial untuk mendukung pertanian lokal,” ucap Gubernur.

Kepala SPPG Rajabasa Musi Raya, Lucyani Putri Wulandari, menambahkan pihaknya sangat ketat menjaga kualitas bahan baku. Ia mengungkapkan, pihaknya pernah tiga kali menolak bahan baku yang dikirim pemasok karena tidak sesuai standar. “Begitu barang datang, kami cek dulu. Kalau tidak sesuai pesanan, kami batalkan dan minta diganti yang sesuai standar,” ujarnya.

Setelah meninjau SPPG Rajabasa, Gubernur Mirza melanjutkan kunjungan ke SMPN 2 Bandar Lampung untuk memantau distribusi MBG. Ia sempat berbincang dengan guru dan murid kelas VII dan IX yang sedang menikmati makanan bergizi. Para siswa mengaku puas dengan kualitas makanan yang mereka terima dan tidak pernah mengalami keluhan kesehatan.

Langkah pemerintah provinsi ini menunjukkan komitmen serius untuk menjaga keamanan pangan dalam program MBG, sekaligus mengoptimalkan manfaat lingkungan melalui pengolahan limbah. Jika pengawasan protokol terus diperketat dan konsep circular economy berjalan, program pelayanan gizi di Lampung diperkirakan akan lebih berkelanjutan dan memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. (***)

TEGAKLURUS.CO – Pemerintah Kota Bandar Lampung menganggarkan sekitar Rp2 miliar untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Biaya tersebut digunakan untuk pembangunan gedung saja.

Kepala Dinas PU Kota Bandar Lampung, Dedi Sutiyoso mengatakan, gedung untuk SPPG di tiga kecamatan tersebut akan dibangun serentak oleh pihak Dinas PU Bandar Lampung.
“Ukurannya 20×20. Tentu kita ada target selesai, kita targetkan selesai dalam dua bulan,” ujarnya, Selasa, 16 September 2025.

Ia menjelaskan pihaknya hanya bertanggung jawab untuk membangun gedung untuk SPPG saja, tidak dalam hal lainnya.

“Kalau untuk kelengkapan masak lain dinas lagi. Jadi kita hanya untuk pembangunan gedung saja,” jelasnya.

Diketahui, Pemkot Bandar Lampung bakal membangun dapur makan bergizi gratis (MBG) untuk percontohan di tiga kecamatan.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana mengatakan, kecamatan yang akan dibangun ada di Tanjungkarang Timur, Labuhan Ratu dan Rajabasa.

Ia meminta kepada BGN nantinya dapur MBG akan diisi oleh pegawai dari Pemkot Bandar Lampung.

“Yang mengisi pegawai kita karena bunda minta tolong kemarin ke BGN kita minta tolong jangan semuanya dari mereka tapi ada dari kita juga,” ungkapnya. (***)