TEGAKLURUS.CO – Pemerintah mulai menggeser pendekatan pengelolaan taman nasional dari ketergantungan pada APBN menuju skema pembiayaan campuran berbasis pasar, menyusul keterbatasan anggaran yang selama ini dinilai tidak mampu menutup kebutuhan konservasi.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut sebagian besar dari 57 taman nasional di Indonesia menghadapi persoalan klasik, mulai dari perambahan, perburuan liar, kebakaran hutan, hingga konflik satwa dengan manusia yang belum tertangani optimal.

“Selama ini pembiayaan konservasi sangat bergantung pada APBN, sementara kebutuhan di lapangan jauh lebih besar,” ujarnya saat acara silaturahmi idulfitri dengan para Kepala Desa dari desa penyangga TNWK, Kamis, 26 Maret 2026.

Sebagai respons, pemerintah menyiapkan proyek percontohan di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dengan mengandalkan skema inovatif seperti kredit karbon, obligasi keanekaragaman hayati, hingga penguatan ekowisata.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional yang juga melibatkan Satgas Inovasi Pembiayaan Taman Nasional, yang dibentuk atas arahan Prabowo Subianto.

TNWK dipilih karena memiliki nilai ekologis tinggi sekaligus tekanan yang kompleks. Kawasan ini menjadi habitat penting bagi gajah Sumatra, badak Sumatra, dan harimau Sumatra yang berstatus kritis, namun juga menghadapi ancaman serius seperti fragmentasi habitat, spesies invasif, hingga konflik manusia-satwa.

Melalui mekanisme pasar karbon sukarela, kawasan ini akan menghasilkan kredit karbon dari kegiatan konservasi dan restorasi hutan. Kredit tersebut kemudian dapat dibeli perusahaan untuk mengimbangi emisi, dengan dana yang dikembalikan untuk mendukung operasional dan pemulihan ekosistem.

Namun, implementasi skema ini tidak lepas dari tantangan regulasi. Pemanfaatan jasa lingkungan karbon di kawasan konservasi saat ini hanya diperbolehkan pada zona tertentu, sehingga diperlukan penyesuaian zonasi secara terbatas.

“Penyesuaian ini bersifat sementara dan bertujuan memperkuat habitat satwa liar,” kata Raja Juli.

Selain aspek pembiayaan, pemerintah juga menyoroti dimensi sosial yang selama ini menjadi titik lemah pengelolaan taman nasional. Hampir satu juta penduduk tinggal di sekitar TNWK tanpa zona penyangga yang memadai, memicu konflik berkepanjangan dengan satwa liar, terutama gajah.

Untuk merespons hal itu, pemerintah mulai membangun sistem pembatas sepanjang 138 kilometer yang ditujukan untuk mengurangi konflik manusia-gajah yang selama ini menimbulkan kerugian ekonomi hingga korban jiwa.

Di sisi lain, skema baru ini juga diarahkan untuk melibatkan masyarakat dalam aktivitas konservasi, seperti penanaman kembali hutan, perlindungan kawasan, hingga pengembangan pariwisata berbasis komunitas.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai pendekatan tersebut menjadi kunci agar konservasi tidak lagi dipandang sebagai beban, tetapi sebagai sumber manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Konservasi harus memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Meski menawarkan solusi, skema pembiayaan berbasis pasar ini juga memunculkan tantangan baru, terutama terkait pengawasan, transparansi, dan potensi komersialisasi kawasan konservasi.

Namun pemerintah optimistis, jika berhasil, model ini dapat menjadi template nasional untuk mengatasi krisis pendanaan taman nasional sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.

Dengan tekanan ekologis yang terus meningkat dan keterbatasan fiskal, perubahan pendekatan ini dinilai menjadi langkah krusial dalam menentukan masa depan konservasi Indonesia. (***)

TEGAKLURUS.CO – Tokoh pemuda Lampung, Maradoni, S.A.P., menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Lampung, Kodam XXI/Radin Inten, Polri, serta Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dalam memperkuat mitigasi konflik antara manusia dan gajah di kawasan Taman Nasional Way Kambas.

Menurut Maradoni, sinergi lintas sektor yang dibangun pemerintah merupakan langkah strategis untuk menekan risiko dan dampak konflik satwa liar terhadap masyarakat desa penyangga.

Ia menilai, mitigasi harus dilakukan secara terencana melalui pembangunan fisik, penguatan kawasan konservasi, serta peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat.

“Kami mendukung penuh program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto terkait pengelolaan dan perlindungan Taman Nasional Way Kambas. Bahkan, dalam kunjungan bilateral ke Britania Raya, Presiden Prabowo mendapat komitmen dukungan dari Raja Charles untuk pemeliharaan hutan TNWK. Ini menunjukkan Way Kambas mendapat perhatian dunia internasional,” ujar Maradoni, Rabu, (4/2/2026).

Ia menegaskan, melalui Kementerian Kehutanan RI dan Balai TNWK, pemerintah pusat telah menunjukkan keseriusan dalam menjaga keberlanjutan kawasan konservasi yang dilindungi undang-undang sejak 1989 tersebut.

Maradoni menyebut, program reboisasi dan penanaman pohon yang dijalankan pemerintah menjadi bagian penting dari mitigasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon.

“Reboisasi bukan lagi sekadar wacana, melainkan keharusan agar flora dan fauna tetap lestari serta konflik satwa liar dapat ditekan,” katanya.

Terkait konflik gajah dengan masyarakat desa penyangga, ia menyatakan pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan solusi konkret berupa pembangunan kanal atau tanggul penghalang.

“Pembangunan kanal atau tanggul bertujuan mencegah gajah masuk ke permukiman warga dan merusak lahan pertanian. Ini langkah mitigasi nyata yang harus didukung,” ujarnya.

Ia juga menegaskan dukungan terhadap sinergi antara Pemprov Lampung, Kodam XXI/Radin Inten, Polri, Balai TNWK, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, serta unsur masyarakat dan mitra konservasi.

Tidak hanya itu, Maradoni mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab dan tetap mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga kondusivitas wilayah.

“Taman Nasional Way Kambas adalah kebanggaan nasional yang harus dijaga bersama. Pengelolaan konservasi harus memastikan satwa yang dilindungi dirawat dengan baik sekaligus masyarakat di sekitar kawasan merasa aman,” kata dia.

Mardoni menambahkan, Taman Nasional Way Kambas merupakan kebanggaan nasional yang harus dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan.

“Harapan kami, pengelolaan konservasi tidak hanya bernilai historis, tetapi juga memastikan gajah-gajah yang dilindungi benar-benar dirawat dengan baik, sehat, dan bugar. Kritik yang kami sampaikan bersifat membangun demi pengelolaan yang lebih optimal,” ungkapnya.

Menutup pernyataannya, Maradoni yang dikenal dengan julukan Si Peci Merah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersikap bijak dan menjaga kondusivitas wilayah.

“Mari kita sama-sama mendukung penuh program pemerintah pusat dan bersikap bijak menyikapi isu-isu yang tidak bertanggung jawab, sehingga tercipta suasana kondusif di Provinsi Lampung, khususnya di desa-desa penyangga Kabupaten Lampung Timur. Kita tetap semangat mengawal program Presiden RI Bapak Prabowo Subianto,” tutupnya. (***)

TEGAKLURUS.CO – Taman Nasional Way Kambas di Lampung Timur menjadi salah satu prioritas dalam kerja sama lingkungan antara Indonesia dan Inggris. Hal itu mengemuka dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Raja Inggris Charles yang berlangsung di Lancaster House, London, Rabu, 21 Januari 2026.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa fokus utama pertemuan tersebut adalah komitmen bersama dalam pemulihan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup di kawasan taman nasional Indonesia.

Inggris, melalui kepedulian Raja Charles terhadap isu lingkungan, menyatakan dukungannya untuk memperkuat program konservasi yang telah berjalan.

Dukungan Kerajaan Inggris mencakup perbaikan ekosistem dan mendukung pemulihan 57 taman nasional di Indonesia, dimana Way Kambas Lampung menjadi prioritas.

“Intinya ada kerja sama dan komitmen dari Inggris untuk membantu Indonesia dalam memperbaiki ekosistem dan mendukung pemulihan 57 taman nasional di Indonesia,” ujar Teddy dalam keterangannya yang dikutip dari YouTube Sekretariat Kabinet, Kamis (22/01/2026).

Dalam konteks tersebut, Taman Nasional Way Kambas mendapat perhatian khusus. Kawasan yang dikenal sebagai pusat konservasi gajah Sumatra itu disebut sebagai salah satu contoh kerja sama yang telah dan sedang berjalan. Dukungan internasional diharapkan memperkuat upaya perlindungan satwa kunci serta pemulihan habitat alaminya.
Selain Way Kambas, kerja sama konservasi juga mencakup kawasan Peusangan di Aceh.

Teddy menjelaskan, kawasan tersebut merupakan lahan milik Presiden Prabowo yang telah diserahkan kepada negara untuk kepentingan pelestarian lingkungan. Total luasan lahan yang disiapkan mencapai sekitar 90 ribu hektare dan tersebar di beberapa lokasi.

Namun, Teddy menegaskan bahwa pemanfaatan lahan tersebut tidak seluruhnya diperuntukkan bagi konservasi gajah. Penataan dan peruntukan kawasan akan disesuaikan berdasarkan kajian World Wide Fund for Nature (WWF), termasuk pembagian untuk konservasi gajah maupun ekosistem lainnya.

Dengan penetapan Way Kambas sebagai prioritas, kerja sama Indonesia–Inggris ini diharapkan menjadi pengungkit penting bagi penguatan konservasi nasional sekaligus mempertegas posisi Indonesia dalam agenda global pelestarian lingkungan. (***)

TEGAKLURUS.CO – Pendekatan penanganan konflik satwa yang selama ini bersifat reaktif dinilai tidak lagi memadai. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyebut Presiden Republik Indonesia mendorong perubahan strategi dalam menangani konflik gajah di Way Kambas.

“Presiden menunjukkan komitmen nyata dan kepemimpinan langsung dalam menangani konflik satwa liar dan manusia di Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Ini bukan lagi sekadar wacana, tetapi langkah konkret negara,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.

Menurut Gubernur, Presiden memahami secara mendalam dampak luas dari konflik gajah yang terjadi berulang setiap tahun, mulai dari kerusakan lahan pertanian hingga ancaman keselamatan warga di desa-desa penyangga kawasan konservasi.

“Konflik gajah ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menyangkut dampak sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Presiden memahami betul keresahan warga yang setiap tahun harus hidup dalam ancaman,” katanya.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara, Presiden Republik Indonesia telah berkomitmen mengalokasikan sumber daya nasional untuk mendukung pembangunan pembatas permanen di kawasan Taman Nasional Way Kambas. Pembatas tersebut dirancang sebagai solusi struktural dan jangka panjang.

“Pembatas yang akan dibangun bukan bersifat sementara, tetapi infrastruktur permanen yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip ekologis agar keseimbangan ekosistem dan habitat satwa tetap terjaga,” jelas Gubernur.

Rahmat Mirzani Djausal menekankan, kebijakan Presiden ini bertujuan menciptakan perlindungan yang adil dan seimbang antara keselamatan masyarakat dan kelestarian satwa liar.

“Negara harus hadir melindungi masyarakat tanpa mengorbankan gajah Sumatera dan fungsi kawasan konservasi. Inilah pendekatan yang adil dan berimbang,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mengintensifkan upaya mitigasi konflik manusia dan gajah Sumatera di kawasan TNWK. Salah satu langkah konkret yang direncanakan adalah pembangunan tanggul pengaman sepanjang sekitar 11 kilometer di Kecamatan Way Jepara.

“Way Jepara merupakan salah satu wilayah dengan tingkat konflik manusia-gajah tertinggi. Karena itu, kami merencanakan pembangunan tanggul pengaman sebagai solusi struktural,” ujar Gubernur Lampung.

Ia mengungkapkan, Pemprov Lampung telah mengajukan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat sebagai bentuk keseriusan daerah dalam penanganan konflik satwa secara berkelanjutan.

“Kami sudah mengajukan proposal pembangunan tanggul pengaman senilai kurang lebih Rp105 miliar kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan saat ini terus kami dorong agar dapat direalisasikan pada tahun berjalan,” katanya.

Tanggul pengaman tersebut dirancang sebagai barier fisik untuk membatasi pergerakan gajah liar agar tidak keluar dari zona konservasi, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat desa sekitar TNWK.

“Mitigasi konflik kami lakukan secara adaptif. Tidak semua wilayah sama, sehingga desain penanganannya juga berbeda, bisa berupa tanggul, pagar kejut listrik, atau pagar kawat sesuai kebutuhan di lapangan,” tambahnya.

Gubernur Lampung menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar rencana tersebut dapat segera terealisasi.

“Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pengelola taman nasional, dan masyarakat, kami optimistis konflik satwa di Way Kambas dapat ditangani secara sistematis dan berkelanjutan,” pungkasnya. (***)

TEGAKLURUS.CO – Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) terus mengintensifkan upaya penanganan konflik antara gajah liar dan manusia di wilayah penyangga. Kepala Balai TNWK, MHD Zaidi, menegaskan bahwa mitigasi konflik saat ini tidak lagi dapat bertumpu pada satu pendekatan parsial, melainkan membutuhkan strategi terpadu yang menggabungkan penguatan infrastruktur fisik dan pemulihan ekologis habitat secara berkelanjutan.

​Dalam keterangannya, MHD Zaidi menjelaskan bahwa interaksi negatif antara satwa liar dan aktivitas manusia masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan kawasan konservasi. Hingga saat ini, Balai TNWK telah menempuh berbagai langkah taktis di lapangan.

​”Kami telah melaksanakan patroli intensif di wilayah rawan, pemasangan GPS Collar pada kelompok gajah liar untuk pemantauan pergerakan, serta pemanfaatan gajah jinak untuk memblokade dan menggiring gajah liar kembali ke habitat alaminya,” ujar Zaidi dalam keterangannya, Senin, 19 Januari 2026.

​Ia menambahkan, pengamanan kawasan juga diperkuat melalui sinergi dengan Masyarakat Mitra Polhut (MMP), mitra TNWK, serta unsur TNI dan Polri. Koordinasi lintas sektoral dengan pemerintah daerah dan masyarakat terus ditingkatkan guna merespons laporan konflik secara cepat dan terukur.
​
​Zaidi memaparkan bahwa pendekatan struktural menjadi salah satu prioritas ke depan. Ia mengapresiasi keberadaan tanggul sepanjang 12 kilometer di sisi Utara yang dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), yang kondisinya masih kokoh. Namun, ia menekankan urgensi pembangunan infrastruktur tambahan di titik-titik krusial lainnya untuk mencegah satwa keluar kawasan.

​Rencana penguatan infrastruktur pengamanan kawasan tersebut meliputi :
1. ​Pembangunan tanggul dan kanal sepanjang 11 km di wilayah perbatasan Kecamatan Way Jepara yang kerap terjadi konflik.
2. ​Pembangunan pagar pengaman sepanjang 18 km yang membentang dari Muara Jaya hingga Margahayu.
3. ​Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) sepanjang 21 km pada titik-titik rawan lintasan gajah dari batas Utara hingga Selatan TNWK.
4. ​Pembuatan pembatas permanen di batas alam sungai (Way Pegadungan, Way Seputih, dan Sungai Kuala Penet) dengan total panjang keseluruhan mencapai 60 km.

​”Infrastruktur ini berfungsi vital sebagai pembatas alami (barrier) agar pergerakan gajah tetap terkonsentrasi di dalam kawasan konservasi dan meminimalisir potensi masuk ke lahan masyarakat,” tegas Zaidi.

​Di sisi lain, Balai TNWK menyadari bahwa pembatasan fisik tidak akan optimal tanpa perbaikan kualitas habitat. Sepanjang tahun 2021 hingga 2024, Balai TNWK telah melakukan pemulihan ekosistem seluas 1.286,84 hektare, yang mencakup penanaman vegetasi ekosistem daratan, mangrove, serta penyediaan pakan untuk gajah dan badak.

​”Pengkayaan jenis pakan dan reforestasi harus diperluas. Jika kebutuhan pakan dan ruang jelajah gajah terpenuhi di dalam hutan, maka dorongan satwa untuk keluar menuju area aktivitas manusia dapat ditekan secara alami,” jelas Zaidi.

​Menutup keterangannya, MHD Zaidi menggarisbawahi bahwa implementasi strategi besar ini membutuhkan dukungan pembiayaan yang signifikan dan berkelanjutan. Balai TNWK mendorong skema pembiayaan lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga non-pemerintah, serta mitra pembangunan lainnya.

​”Konservasi gajah dan mitigasi konflik adalah tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi multipihak yang kuat serta pendekatan berbasis sains, kami optimis konflik gajah dapat ditekan dan keberlanjutan ekosistem Taman Nasional Way Kambas dapat terus terjaga,” tutupnya. (***)